info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang termasuk rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Peta Rencana Tata Ruang.

Bagian Kedua
Peta Rencana Tata Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 4
(1)Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a.Peta Rencana Struktur Ruang; dan
b.Peta Rencana Pola Ruang.
(2)Selain Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan Peta penetapan kawasan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Peta Rencana Tata Ruang diselenggarakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik tertentu melalui metode proses spasial yang ditentukan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketelitian Peta Dasar dan Peta Tematik serta metode proses spasial yang digunakan di dalam penyelenggaraan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 7
(1)Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Badan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Paragraf 2
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 8
(1)Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi unsur:
a.sistem perkotaan;
b.sistem jaringan transportasi;
c.sistem jaringan energi;
d.sistem jaringan telekomunikasi; dan
e.sistem jaringan sumber daya air.
(2)Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi unsur:
a.sistem perkotaan;
b.sistem jaringan transportasi;
c.sistem jaringan energi;
d.sistem jaringan telekomunikasi;
e.sistem jaringan sumber daya air; dan
f.sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
(3)Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada 1 (satu) cakupan Peta Wilayah secara utuh.
(4)Dalam hal diperlukan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digambarkan pada Peta tersendiri.
(5)Untuk kepentingan penetapan peraturan perundang-undangan, Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah dapat digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti penggambaran wilayah secara utuh.

Paragraf 3
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah

(1)Peta rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang termasuk rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam tingkat ketelitian tertentu.
(2)Tingkat ketelitian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.ketelitian geometris; dan
b.ketelitian muatan ruang.
(3)Ketelitian geometris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a.sistem referensi Geospasial;
b.Skala; dan
c.Unit Pemetaan.

Pasal 11
(1)Dalam pembuatan Peta harus menggunakan sistem referensi Geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Dalam menetapkan sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan berpedoman pada sistem referensi Geospasial yang bersifat global.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah nasional digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:1.000.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 14
(1)Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:250.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Dalam hal wilayah provinsi memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilengkapi dengan Data Batimetri.
(3)Dalam hal wilayah provinsi berbatasan dengan wilayah provinsi lain, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi disusun setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung.
(4)Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dengan penggambaran wilayah provinsi ditambah dengan wilayah provinsi yang berbatasan langsung dalam Koridor 5 (lima) kilometer sepanjang garis perbatasan.

Paragraf 3
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti indeks Peta Dasar nasional.

Paragraf 4
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 17
(1)Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:25.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah kota; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Dalam hal wilayah kota memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota dapat dilengkapi dengan Data Batimetri.
(3)Dalam hal wilayah kota berbatasan dengan kabupaten/kota lain, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota disusun setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung.
(4)Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dengan penggambaran wilayah kota ditambah dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dalam Koridor 2,5 (dua koma lima) kilometer sepanjang garis perbatasan.

Pasal 18
Sistem jaringan prasarana jalan pada Peta struktur ruang wilayah kota harus digambarkan mengikuti terase jalan yang sebenarnya.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah pulau/kepulauan digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:500.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah pulau/kepulauan; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pasal 21
(1)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis nasional merupakan penjabaran dari Peta Sebaran Kawasan Strategis nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah nasional.
(2)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis nasional digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar pada Skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis nasional; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(3)Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 3
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

(1)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten merupakan penjabaran dari Peta Sebaran Kawasan Strategis kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten.
(2)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar pada Skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(3)Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 5
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota

Pasal 24
(1)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota merupakan penjabaran dari Peta Sebaran Kawasan Strategis kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota.
(2)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar pada Skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(3)Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

(1)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:10.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Dalam hal Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:50.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 28
Sistem Pusat Kegiatan pada Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan harus menunjukkan dengan jelas kota inti dan kota sekitarnya.

Paragraf 2
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 29
(1)Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:10.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Tata Ruang Kawasan perdesaan; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Dalam hal Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan:
a.sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.Peta Dasar Skala Minimal 1:50.000;
c.Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan; dan
d.Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
PETA RENCANA TATA RUANG

Pasal 30
(1)Pengelolaan data Peta rencana tata ruang disusun dalam sistem pengelolaan basis Data Geospasial.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan tersusunnya Peta rencana tata ruang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data Peta rencana tata ruang diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 31
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyerahkan duplikat Peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Badan.

BAB V
PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 32
(1)Badan melakukan pembinaan teknis perpetaan dalam penyusunan rencana tata ruang yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a.penerbitan pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c.pemberian pendidikan dan pelatihan;
d.perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kawasan strategis" adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta daya dukung lingkungan hidup.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peta penetapan kawasan strategis dimaksudkan untuk mendelineasi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis sesuai nilai strategis yang menjadi dasar penetapannya.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Peta Tematik tertentu" adalah Peta Tematik yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan Peta rencana tata ruang di suatu daerah atau kawasan.
Yang dimaksud dengan "metode proses spasial" yang ditentukan adalah cara mengolah Data Geospasial menjadi Peta rencana tata ruang yang meliputi penyamaan sistem referensi geometris, generalisasi, kodefikasi digital, dan indeks lembar Peta luaran.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan "sistem jaringan prasarana wilayah lainnya" dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum, jalur evakuasi bencana, dan sistem jaringan prasarana kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "digambarkan pada Peta tersendiri" adalah penggambaran unsur pada sebuah Peta yang terpisah dari unsur lain.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "tidak dapat digambarkan dalam bentuk delineasi" adalah penggambaran objek yang memiliki luasan terlalu kecil untuk dapat digambarkan di dalam Peta skala tertentu.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sistem referensi Geospasial" adalah:
a.datum geodesi yang berupa datum vertikal tertentu yang berupa bidang yang menjadi acuan tinggi yang ditetapkan untuk menggambarkan posisi tinggi;
b.sistem referensi koordinat yang merupakan sistem untuk menentukan posisi suatu objek secara unik di muka bumi; dan
c.sistem proyeksi yang merupakan sistem penggambaran muka bumi yang tidak beraturan secara matematis pada bidang datar.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sistem referensi Geospasial yang bersifat global" adalah sistem referensi Geospasial yang berlaku secara internasional.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "perubahan penggambaran" yaitu melakukan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian kerincian kelas unsur dan simbolisasi pada Lampiran.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "garis perbatasan" merupakan garis batas yang bersifat indikatif kecuali garis batas yang digambarkan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "terase jalan" adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bentang objek" adalah luasan dan cakupan wilayah dari suatu objek.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Yang dimaksud dengan "tingkat kedetilgeometrisan" adalah tingkat ketepatan untuk sebuah objek digambarkan dalam Peta. Semakin besar skalanya, semakin mendekati aslinya untuk objek yang digambarkan pada Peta.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "basis Data Geospasial" adalah suatu sistem pengelolaan data dan Informasi Geospasial tata ruang secara digital sehingga analisa keruangan dengan sistem informasi geografis dapat dilakukan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Yang dimaksud dengan "duplikat Peta rencana tata ruang" adalah dokumen tertulis dan dokumen elektronik dari basis Data Geospasial Peta rencana tata ruang.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas