info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara.
(2)Alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kendaraan bermotor, kereta api, kapal, dan pesawat udara.
(3)Pengusahaan masing-masing alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan moda transportasi.

BAB III
DOKUMEN ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 4
Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat:
a.identifikasi barang (merek dan nomor);
b.sifat barang (barang berbahaya atau barang yang mudah rusak);
c.rincian barang (jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang);
d.berat kotor atau jumlah barang;
e.ukuran barang;
f.keterangan lain yang dinyatakan oleh consignor/pengirim;
g.kondisi nyata barang;
h.nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda;
i.nama pengirim atau pengguna jasa;
j.penerima barang (consignee) jika disebut oleh pengirim;
k.tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda;
l.tempat penyerahan barang;
m.tanggal atau periode waktu penyerahan barang di tempat penyerahan barang sesuai dengan persetujuan para pihak;
n.pernyataan bahwa dokumen angkutan "dapat dinegosiasi" (negotiable) atau "tidak dapat dinegosiasi" (non negotiable);
o.tempat dan tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda;
p.tanda tangan dari penanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa;
q.ongkos untuk setiap moda transportasi dan/atau total ongkos, mata uang yang digunakan, serta tempat pembayaran  sesuai dengan persetujuan para pihak;
r.rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan, serta tempat transshipment apabila diketahui pada saat dokumen diterbitkan;
s.nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang; dan
t.asuransi muatan.

(1)Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa dokumen tertulis dan/atau elektronik.
(2)Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti perikatan perjanjian setelah disetujui oleh badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda.

BAB IV
BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 7
(1)Badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan multimoda dari Menteri.
(2)Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha angkutan multimoda yang memenuhi persyaratan:
a.administrasi; dan
b.teknis.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a.akta pendirian perusahaan yang telah di sahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
b.nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c.keterangan domisili  usaha; dan
d.memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) Special Drawing Right (SDR).
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
a.memiliki dan/atau menguasai  peralatan kerja; dan
b.memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang angkutan multimoda.
(5)Peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi kantor tetap, alat angkut, dan peralatan bongkar muat.
(6)Kompetensi di bidang angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha angkutan multimoda  diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8
(1)Dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, badan usaha angkutan multimoda nasional dapat mendirikan kantor perwakilan dan/atau menunjuk agen.
(2)Badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani angkutan multimoda di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.
(3)Dalam hal kegiatan angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda asing, wajib menunjuk badan usaha angkutan multimoda nasional sebagai agen.
(4)Badan usaha angkutan multimoda dapat bertindak atas namanya sendiri atau diwakili oleh kantor perwakilan atau agennya untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak angkutan multimoda.

(1)Badan usaha angkutan multimoda dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda dapat bekerjasama dengan badan usaha angkutan moda transportasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 11
Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan multimoda wajib:
a.melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan multimoda;
b.melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan direktur utama atau penanggung jawab dan/atau pemilik, NPWP  perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Menteri;
c.melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin; dan
d.melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.

Badan usaha angkutan multimoda berhak:
a.menerima pembayaran dari pengguna jasa sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
b.menerima informasi dari pengguna jasa mengenai kejelasan barang yang diangkut;
c.membuka dan/atau memeriksa barang kiriman di hadapan pengguna jasa untuk mencocokan kebenaran informasi barang yang diangkut;
d.menolak mengangkut barang yang diketahui dapat mengancam keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda;
e.mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda; dan
f.menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan.

Pasal 14
(1)Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya sejak barang diterima dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan barang diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak angkutan multimoda.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan, hilangnya barang sebagian atau seluruhnya, dan/atau keterlambatan penyerahan barang kepada penerima barang.

BAB V
PENGGUNA JASA ANGKUTAN MULTIMODA

Pengguna jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:
a.membayar ongkos angkut sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
b.memberikan informasi yang benar dan akurat  mengenai jenis, keadaan, jumlah, berat dan volume barang, penandaan, waktu,  dan tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa serta waktu dan tempat barang diserahkan kepada penerima barang yang dituangkan dalam dokumen angkutan multimoda; dan
c.memberitahukan dan memberi tanda atau label sebagai barang khusus atau barang berbahaya dalam hal barang yang dikirim berupa barang khusus atau barang berbahaya sesuai dengan konvensi internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
(1)Pengguna jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai hak untuk:
a.mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan dalam dokumen angkutan multimoda;
b.mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi dalam hal badan usaha angkutan multimoda tidak memenuhi kewajibannya sesuai dokumen angkutan multimoda; dan
c.memperoleh informasi mengenai keberadaan barang.
(2)Klaim yang diajukan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

Pasal 18
Pengguna jasa angkutan multimoda tidak berhak menuntut kompensasi atas tindakan badan usaha angkutan multimoda yang membuka dan/atau memeriksa, tidak mengirim, atau tindakan tertentu atas barang berbahaya dan barang yang dapat menimbulkan bahaya terhadap harta benda, jiwa, dan lingkungan, jika barang yang dikirim oleh pengguna jasa angkutan multimoda kepada badan usaha angkutan multimoda tersebut tidak dilaporkan.

Barang angkutan multimoda dapat diterima oleh pengguna jasa angkutan multimoda atau pihak lain yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda.

Pasal 21
Penerima barang angkutan multimoda wajib:
a.menerima barang dan menandatangani berita acara serah terima barang  sesuai yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda;
b.membayar ongkos jasa angkutan multimoda dalam hal ongkos jasa angkutan merupakan beban penerima barang sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda; dan
c.memberitahukan secara tertulis kepada badan usaha angkutan multimoda dalam hal barang yang diterima mengalami kerusakan dan/atau tidak lengkap paling lambat 3 (tiga) hari setelah barang diterima dan dinyatakan dalam berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

(1)Tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atas kerusakan atau kehilangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan dalam bentuk ganti rugi.
(2)Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan:
a.666,67 (enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh)  SDR per paket atau 2 (dua) SDR per kilogram berat kotor barang dari barang yang hilang atau rusak untuk barang yang di angkut dengan menggunakan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; atau
b.8,33 (delapan koma tiga puluh tiga)  SDR per kilogram berat kotor barang yang hilang atau rusak, dalam hal angkutan multimoda tidak menggunakan angkutan laut atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 24
Dalam hal kerusakan dan kehilangan terjadi akibat  kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan badan usaha angkutan multimoda, ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar nilai barang.

(1)Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda secara tertulis.
(2)Komponen tarif angkutan multimoda terdiri atas tarif angkutan masing-masing moda yang digunakan serta tarif jasa lainnya sesuai dengan jenis jasa yang diberikan oleh badan usaha angkutan multimoda.
(3)Jenis, struktur, dan golongan tarif masing-masing moda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 28
(1)Menteri melakukan pembinaan terhadap badan usaha angkutan multimoda.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.pengaturan;
b.pengendalian; dan
c.pengawasan.
(3)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda.
(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a.pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b.penerapan standar teknis kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda; dan
c.penerapan standar  kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan  multimoda.
(5)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda.

Pasal 29
(1)Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
(2)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang angkutan multimoda.
(3)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan hukum Indonesia yang diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK  INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengguna jasa dapat sebagai pengirim dan/atau penerima barang.
Yang dimaksud dengan "pengirim barang" adalah pihak yang meyerahkan barang kepada badan usaha angkutan multimoda di tempat asal barang untuk di angkut dan diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.
Yang dimaksud dengan "penerima barang" adalah pihak yang menerima barang di tempat penyerahan barang yang diserahkan oleh badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengurusan transportasi" adalah kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara yang dapat mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi, serta layanan logistik.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengurusan konsolidasi muatan" adalah pengumpulan beberapa kiriman barang dari beberapa pengirim menjadi satu unit yang diangkut ke tempat tujuan untuk diserahkan kepada satu atau beberapa penerima.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Standard Trading Conditions" adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Special Drawing Right (SDR)" adalah suatu nilai pertukaran (unit of account) yang ditentukan oleh International Monetary Fund (IMF).
Penentuan nilai SDR menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah dari Bank Indonesia.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "menguasai peralatan kerja" adalah peralatan kerja yang dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan alat angkut.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi" adalah bukti kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia wajib mematuhi azas cabotage. Barang multimoda yang diangkut oleh badan usaha angkutan multimoda asing setelah tiba di  simpul transportasi ekspor impor untuk angkutan lanjutan wajib bekerjasama dengan badan usaha angkutan multimoda Nasional yang ditunjuk sebagai agen/perwakilan.
Simpul transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intramoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tanda" adalah muatan berbahaya beserta nama teknis, serta nomor klasifikasi yang menyatakan isi muatan sesuai dengan ketentuan International Maritime Organization (IMO).
Yang dimaksud dengan "label" adalah stiker yang ditempelkan pada setiap pembungkus muatan berbahaya dan petikemas pengangkut barang berbahaya.
Yang dimaksud dengan "barang khusus" adalah barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus  seperti kayu gelondongan, barang curah, rel, dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan "barang berbahaya" adalah barang atau bahan yang dapat beresiko membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, harta benda, serta keselamatan dan keamanan transportasi. Barang berbahaya diklasifikasi sebagai berikut:
a.bahan peledak (explosives);
b.gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquified or dissolved under pressure);
c.cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids);
d.bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (flammable solids);
e.bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substance);
f.bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substance);
g.bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
h.bahan atau barang perusak (corrosive substances);
i.cairan aerosol dan jelly (liquids aerosols and gels) dalam jumlah tertentu; atau
j.bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances).

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "informasi mengenai keberadaan barang" adalah informasi yang dapat diperoleh setiap saat mengenai lokasi/keberadaan barang yang diangkut oleh badan usaha angkutan multimoda.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud dengan "kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan badan usaha angkutan multimoda" adalah kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan yang dilakukan oleh agen, perwakilan, kantor cabang, dan/atau setiap orang yang bekerja padanya.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kemasan bentuk lain" adalah kemasan selain petikemas dan palet yang digunakan untuk membungkus satuan pengiriman barang (shipping unit).
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26
Cakupan asuransi meliputi kegiatan sejak barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengirim atau pemilik barang sampai dengan diserahkannya barang tersebut kepada penerima di tempat yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Sumber daya manusia yang kompeten diperoleh dengan melakukan  pembinaan antara lain, meliputi penetapan standar kompetensi, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia angkutan multimoda. Sumber daya manusia angkutan multimoda antara lain terdiri atas tenaga ahli badan usaha angkutan multimoda menangani kegiatan sortasi, pengepakan, penanganan Barang Berbahaya dan Beracun (B3), penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, serta layanan logistik lainnya.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas