info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemerintah melimpahkan kewenangan penyelenggaraan jasa telekomunikasi kepada badan penyelenggara.
(2)Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a.penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri;
b.penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional.
(3)Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan usaha milik Negara yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
(1)Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakan tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara.
(2)Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa usaha patungan, kerjasama operasi atau kontrak manajemen.
(3)Bidang-bidang kerjasama yang dapat dilakukan dengan bentuk usaha patungan, atau kerjasama operasi atau kontrak manajemen diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Badan lain dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memeiliki izin dari Menteri.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, lingkup dan pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8
(1)Badan lain untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan:
a.mempunyai lingkup usaha di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
b.berbentuk badan hukum Indonesia;
c.dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, menggunakan jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara, apabila kapasitas jaringan telekomunikasi masih memungkinkan;
d.dalam hal kapasitas jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara belum memungkinkan atau jaringan tersebut belum tersedia, badan lain yang bersangkutan harus merupakan usaha patungan dengan badan penyelenggara dan dapat membangun jaringan telekomunikasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur oleh Menteri.

(1)Jenis jasa telekomunikasi dasar meliputi jasa telepon, telex, telegram, sambungan komunikasi data paket, sirkit langganan, dan kanal telekomunikasi.
(2)Jenis jasa telekomunikasi dasar selain yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11
(1)Jenis jasa telekomunikasi bukan dasar dikelompokkan dalam:
a.kelompok suitsing;
b.kelompok terminal;
c.kelompok akses basis data;
d.kelompok transaksional.
(2)Perincian lebih lanjut masing-masing kelompok jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Jaringan Telekomunikasi

(1)Pelanggan jasa telekomunikasi dapat menyediakan sendiri terminal yang digunakan dan kabel telekomunikasi di dalam gedung.
(2)Ketentuan mengenai tatacara penyediaan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Tarip

Pasal 14
Tarip jasa telekomunikasi dibedakan dalam dua jenis:
a.tarip jasa telekomunikasi dasar yang terdiri dari tarip jasa telekomunikasi dasar dalam negeri dan tarip jasa telekomunikasi dasar internasional;
b.tarip jasa telekomunikasi bukan dasar.

Besarnya tarip jasa telekomunikasi dasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17
Besarnya tarip jasa telekomunikasi dasar internasional ditetapkan oleh Menteri berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berlaku.

Pasal 18
Struktur dan besarnya tarip jasa telekomunikasi bukan dasar ditetapkan oleh badan penyelenggara dan/atau badan lain setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Kelima
Rahasia Berita

Penyampaian rekaman berita oleh badan penyelenggara dan/atau badan lain kepada pemakai jasa telekomunikasi atas permintaan pemakai jasa yang bersangkutan untuk keperluan pembuktian pemakaian fasilitas telekomunikasi, tidak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban menjamin kerahasiaan berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 21
(1)Badan penyelenggara berhak atas penggantian biaya yang timbul sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/lembaga atau pihak lain.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab instansi/departemen/lembaga atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau menghendaki adanya pemindahan atau perubahan tersebut.

(1)Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan atas setiap kerugian yang timbul atas penggunaan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 diatur sebagai berikut:
a.bagi pemakai jasa telepon, telex, telegram dan facsimile melalui kamar bicara umum atau warung telekomunikasi atau pusat pelayanan, keberatan diajukan secara tertulis kepada badan penyelenggara dan/atau badan lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diketahui timbulnya kerugian dengan melampirkan:
1)tanda bukti diri yang sah dari pemakai;
2)laporan kejadian yang mengakibatkan kerugian;
3)tanda bukti pembayaran;
b.bagi pelanggan telepon, facsimile, telex, sambungan komunikasi data paket, sirkit langganan atau kanal telekomunikasi, keberatan diajukan secara tertulis kepada badan penyelenggara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan gangguan dengan melampirkan kuitansi pembayaran bulan terakhir.
(2)Badan penyelenggara dan/atau badan lain mengadakan pemeriksaan berdasarkan laporan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian ganti kerugian ditetapkan oleh badan penyelenggara dan/atau badan lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keberatan.
(4)Penolakan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disertai dengan alasan-alasannya.
(5)Tata cara pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
a.untuk pemakai jasa telepon, telex, telegram, facsimile, dari kamar bicara umum atau warung telekomunikasi atau pusat pelayanan, dibayarkan di lokasi kamar bicara umum, warung telekomunikasi, pusat pelayanan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat panggilan untuk menerima ganti kerugian;
b.untuk pelanggan sambungan telepon, facsimile, telex, sambungan komunikasi data paket, sirkit langganan dan kanal telekomunikasi dibayarkan melalui restitusi pada tagihan bulan berikutnya.

Pasal 24
Besarnya ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut:
a.pemakaian jasa telekomunikasi dari kamar bicara umum atau warung telekomunikasi atau pusat pelayanan, sebesar 3 (tiga) kali biaya yang dibayar oleh pemakai jasa;
b.sambungan telepon. facsimile, telex dan sambungan telekomunikasi data paket yang terganggu selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak diterimanya laporan gangguan, dibebaskan dari kewajiban membayar biaya berlangganan bulanan pada bulan yang bersangkutan;
c.sambungan sirkit langganan dan kanal telekomunikasi, sebesar biaya yang seharusnya dibayar oleh pelanggan selama terjadinya gangguan terhitung sejak diterimanya laporan gangguan berdasarkan biaya pemakaian fasilitas per bulan.

Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus yang dalam penyelenggaraannya mempunyai sifat tertentu seperti kerahasiaan, jangkauan atau pengoperasiannya mengikuti tata cara dan bentuk tersendiri dilaksanakan oleh instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus, oleh perseorangan atau badan hukum untuk keperluan khusus atau keperluan sendiri.

Pasal 28
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus meliputi:
a.telekomunikasi untuk pelaksanaan tugas khusus instansi Pemerintah tertentu;
b.telekomunikasi yang diselenggarakan oleh perseorangan;
c.telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan hukum.

Pasal 29
(1)Penyelenggaraan telekomunikasi untuk pelaksanaan tugas khusus instansi pemerintah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi antara lain:
a.pencarian dan penyelematan jiwa manusia;
b.navigasi radio untuk perhubungan;
c.meteorologi dan geofisika;
d.radio republik Indonesia dan televisi republik Indonesia;
e.radio astronomi;
f.penginderaan dan pengendalian jarak jauh oleh pemerintah;
g.sistim komunikasi kehutanan oleh pemerintah;
h.radio konsesi untuk kegiatan pemerintah.
(2)Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi antara lain:
a.komunikasi radio antar penduduk;
b.komunikasi kawat antar penduduk;
c.radio amatir.
(3)Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi antara lain penyelenggaraan telekomunikasi untuk:
a.radio siaran swasta;
b.televisi siaran swasta;
c.telekomunikasi kereta api;
d.radio konsesi untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi;
e.radio konsesi untuk kegiatan pengusahaan hutan.
(4)Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30
(1)Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri.
(2)Persyaratan dan tatacara pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 31
(1)Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilarang menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
(2)Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c, dengan izin Menteri dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi bagi masyarakat di sekitarnya, apabila di wilayah tersebut belum tersedia jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara.

Pasal 32
Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat memungut biaya sesuai tarip yang berlaku dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Pasal 33
Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan:
a.menggunakan sirkit langganan atau kanal telekomunikasi milik badan penyelenggara;
b.menggunakan peralatan telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus oleh badan hukum hanya diizinkan untuk hubungan antara kantor pusat dengan cabang-cabangnya atau antara cabang dengan cabang.

Pasal 35
Jaringan telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus, dilarang disambungkan dengan jaringan telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan pemerintah ini.

Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Sarana telekomunikasi dapat disebut sebagai jaringan telekomunikasi mengingat fungsinya untuk menghubungkan berbagai perangkat telekomunikasi yang tersebar menurut lokasi atau jenisnya sehingga memungkinkan terselanggaranya telekomunikasi.
Sarana telekomunikasi dapat disebut juga sebagai fasilitas telekomunikasi mengingat sarana tersebut dapat diuraikan menjadi berbagai jenis bagian atau komponen sesuai dengan fungsinya untuk memberikan kemudahan tertentu, misalnya suitsing (switching) untuk menyambungkan, transmisi untuk menyalurkan dan sebagainya.
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Pengertian badan usaha swasta nasional adalah badan hukum perdata yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, yang di dalamnya termasuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Badan penyelenggara yang dimaksud adalah merupakan pemegang kuasa dari Pemerintah untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Usaha patungan dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang didirikan bersama-sama dengan Badan Penyelenggara sebagai salah satu pemegang saham.
Dalam hal usaha patungan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, badan penyelenggara memiliki saham dalam usaha patungan tersebut.
Kerjasama Operasi meliputi kegiatan penyediaan, pelayanan atau penyediaan dan pelayanan yang dapat berupa pola bagi hasil atau pola kompensasi.
Kontrak manajemen mengatur kerjasama manajemen penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara badan penyelenggara dengan badan lain di mana badan penyelenggara memperoleh bantuan manajemen dari badan lain atau sebaliknya, dengan kewajiban pihak penerima bantuan manajemen memberikan kompensasi.
Lingkup kerjasama kontrak manajemen meliputi manajemen bidang perencanaan, pembangunan, operasi, pemasaran, tenaga ahli, perlengkapan, keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jaringan telekomunikasi yang dapat digunakan oleh badan lain adalah jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara termasuk jaringan telekomunikasi milik badan lain yang bekerjasama dengan badan penyelenggara.
Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh badan lain harus sesuai dengan perencanaan pembangunan strategis dan perencanaan dasar di bidang telekomunikasi, serta berpedoman pada konfigurasi jaringan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Perkembangan teknologi telekomunikasi telah menimbulkan jasa-jas tertentu yang terkait dengan pelayanan pos, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos, badan penyelenggara Pos dan Giro Perum Pos dan Giro dapat ikut serta menerima, membawa dan/atau menyampaikan tulisan dan/atau gambar dari suatu kantor ke kantor lain untuk kepentingan umum yang diproses pengirimannya menggunakan jaringan telekomunikasi.
Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut badan penyelenggara pos dan giro wajib menggunakan jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Jasa sirkit langganan dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud sebagai jasa sirkit sewa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989. Jasa kanal telekomunikasi dapat berbentuk saluran kabel, serat optik, kanal radio atau transponder satelit.
Sirkit langganan adalah saluran dan/atau aluran milik badan penyelenggara yang digunakan oleh pelanggan secara tetap atau temporer untuk mengadakan hubungan telepon, telegrap/data, telex dan jasa telekomunikasi lainnya khusus antar pelanggan yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan untuk melayani kepentingan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Jenis jasa telekomunikasi bukan dasar yang timbul dari kelompok suitsing pada hakekatnya adalah jasa telekomunikasi yang merupakan kelengkapan (features) dari suitsing sehingga menimbulkan nilai tambah bagi jenis jasa telekomunikasi dasar yang disalurkan melalui suitsing tersebut.
Contoh antara lain:
-panggilan berganda (multi call address);
-simpan dan teruskan (store and forward);
-pemberitahuan biaya (reverse charging);
-putaran dipersingkat (abbreviated dialing).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Terminal yang dapat disediakan oleh pelanggan antara lain pesawat telepon, pesawat telex, pesawat facsimile, sentral telepon langganan otomat/sentral telepon langganan tidak otomat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Persetujuan-persetujuan internasional yang berlaku misalnya yang ditetapkan oleh Internasional Telecomunication Union (ITU), International Satelit Organization (INTELSAT), International Maritime Satelit (INMARSAT).
Penetapan tarip jasa telekomunikasi dasar internasional dapat juga didasarkan pada persetujuan bilateral atau multilateral yang dilakukan oleh badan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional dengan penyelenggara telekomunikasi negara lain.

Pasal 18
Dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi bukan dasar dilakukan dengan kerja sama antara badan penyelenggara dengan badan lain, maka struktur dan besarnya tarip ditetapkan oleh badan penyelenggara.
Sedangkan apabila penyelenggara jasa telekomunikasi bukan dasar dilakukan oleh badan lain, maka struktur dan besarnya tarip ditetapkan oleh badan lain tersebut. Struktur dan besarnya tarip yang ditetapkan oleh badan penyelenggara atau badan lain tersebut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Penyampaian rekaman berita selain kepada pemakai jasa telekomunikasi yang meminta perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang dimilikinya, terkena ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah hak untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan khusus.
Apabila untuk penyelenggaraan tersebut menggunakan frekuensi radio maka izin penyelenggaraan sudah termasuk izin penggunaan frekuensi radio.
Izin penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus, diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi/departemen yang terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada dasarnya badan penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat pemakai jasa. Namun seringkali kegiatan instansi pemerintah tertentu ataupun badan hukum lain berada di lokasi di luar jangkauan pelayanan badan penyelenggara. Dapat pula terjadi walaupun lokasi berada dalam jangkauan pelayanan namun memerlukan jenis jasa tertentu yang belum dapat dilayani oleh badan penyelenggara.
Dalam hal demikian maka instansi pemerintah tertentu dan badan hukum lain tersebut dapat diberikan izin untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan masyarakat sekitarnya.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus yang menggunakan frekuensi radio, komunikasi kawat antar penduduk dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan kawat, tidak diwajibkan menggunakan sirkit langganan dan kanal telekomunikasi milik badan penyelenggara.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]