info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
a.Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari daun tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan, apabila:
1.dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau
2.pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu;
b.Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
1.dibuat oleh rakyat Indonesia;
2.pembuatannya dilakukan secara sederhana;
3.produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan
4.tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran;
c.Orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang;
d.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari; dan
e.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5% (lima persen).

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN NPPBKC

Pasal 4
NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
a.yang berkedudukan di Indonesia; atau
b.yang secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia.

Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.untuk Pabrik:
1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan
3.memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam batas tertentu;
b.untuk Tempat Penyimpanan:
1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Tempat Penyimpanan yang dimintakan izin;
2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
3.memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam batas tertentu;
4.memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter etil alkohol dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
5.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali diatur lain oleh Pemerintah Daerah; dan
6.memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
c.untuk Tempat Usaha Importir:
1.tidak menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Tempat Usaha Importir yang dimintakan izin;
2.barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dilarang menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang berdekatan dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan
3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
d.untuk Tempat Usaha Penyalur:
1.dilarang menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Tempat Usaha Penyalur yang dimintakan izin;
2.barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dilarang menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang berdekatan dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan
3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum kecuali yang berada di kawasan perdagangan;
e.untuk Tempat Penjualan Eceran:
1.dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Tempat Penjualan Eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan;
2.barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dilarang berdekatan dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan
3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan.

Pasal 7
(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan, Menteri menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Menteri memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8
(1)NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir barang kena cukai berlaku selama masih menjalankan usaha.
(2)NPPBKC untuk Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

BAB IV
PEMBEKUAN NPPBKC

Terhadap pembekuan NPPBKC berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai atau paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana di bidang cukai;
b.dalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, NPPBKC dibekukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pembekuan atau sampai dengan dipenuhi kembali persyaratan perizinan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun; atau
c.dalam hal pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan dengan kepailitan.

Pasal 11
(1)Dalam hal NPPBKC dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkan keputusan pemberlakuan kembali terhadap NPPBKC yang dibekukan, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
(2)Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang.

BAB V
PENCABUTAN NPPBKC

(1)Dalam hal NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan dicabut, terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, terhadap:
a.barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang yang masih berada di Pabrik atau Tempat Penyimpanan harus dimusnahkan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyipanan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai atau dalam keadaan tertentu dapat dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
b.barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang, peruntukannya ditetapkan oleh Menteri.
(3)Untuk mendapatkan kepastian jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai yang masih berada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
(4)Biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan.
(5)Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan dinyatakan pailit, biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada kurator.

Pasal 14
(1)Dalam hal NPPBKC untuk importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dicabut:
a.terhadap barang kena cukai tertentu yang telah dilunasi cukainya dan masih berada dalam Tempat Usaha Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran harus dipindahkan ke Tempat Usaha Importir lainnya, Penyalur lainnya, atau Tempat Penjualan Eceran lainnya, yang memiliki NPPBKC, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC; atau
b.terhadap barang kena cukai selain barang kena cukai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipindahkan ke peredaran bebas atau tetap disimpan di tempat usaha yang bersangkutan.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, terhadap barang kena cukai yang masih berada di Tempat Usaha Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran harus dimusnahkan oleh importir barang kena cukai, Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai atau dalam keadaan tertentu dapat dimusnahkan oleh Pejabat bea dan cukai.
(3)Biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.
(4)Dalam hal importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dinyatakan pailit, biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada kurator.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1.NPPBKC yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai dengan sisa masa berlaku 3 (tiga) tahun atau lebih terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, wajib diperbarui oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan.
2.NPPBKC yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai, dengan sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, masih berlaku sampai dengan masa berlaku NPPBKC tersebut berakhir.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian NPPBKC, pembekuan NPPBKC, pencabutan NPPBKC, dan pemusnahan barang kena cukai sehubungan pencabutan NPPBKC, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 november 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 november 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "importir barang kena cukai" adalah orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "pembuatannya dilakukan secara sederhana" adalah pembuatan minuman mengandung etil alkohol dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "yang mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia" adalah orang yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "izin yang dipersyaratkan dari instansi terkait" antara lain izin mendirikan bangunan, izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak.

Pasal 6
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "berhubungan langsung" adalah bila lokasi, bangunan, atau tempat usaha memiliki pintu atau lubang semacam itu yang menghubungkannya dengan tempat-tempat lain yang setiap saat dapat dibuka dan/atau dilalui untuk lalu lintas orang pribadi atau barang kena cukai.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "berbatasan langsung" adalah sekurang-kurangnya salah satu sisi lokasi, bangunan, atau tempat usaha berada di tepi jalan umum dan memiliki pintu yang hanya dapat dimasuki langsung dari jalan umum tersebut.
Yang dimaksud dengan "jalan umum" adalah jalan yang setiap orang pribadi dapat melaluinya tanpa keharusan meminta izin terlebih dahulu.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "berdekatan" adalah memiliki jarak kurang dari 100 (seratus) meter. Jarak ini tidak berlaku untuk fasilitas tempat ibadah yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembatasan jangka waktu 5 (lima) tahun didasarkan atas pertimbangan bahwa karakteristik dari barang kena cukai tersebut mudah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan menimbulkan kerawanan sosial sehingga pengawasan terhadap peredaran dan penggunaannya perlu lebih diperketat dengan membatasi masa berlaku keputusan pemberian NPPBKC tersebut.
Perpanjangan masa berlaku keputusan pemberian NPPBKC tetap harus memenuhi persyaratan dari instansi yang terkait dan pemerintah daerah setempat.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "persyaratan perizinan" adalah semua persyaratan untuk memperoleh NPPBKC yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.
Huruf c
Pembekuan NPPBKC dalam huruf ini dapat dilakukan terhadap pemilik NPPBKC yang berada dalam pengawasan kurator sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai" adalah:
-usaha menghasilkan barang kena cukai di Pabrik sama sekali terhenti;
-di Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Penyalur, dan Tempat Penjualan Eceran tidak ada mutasi barang kena cukai; atau
-importir barang kena cukai tidak melakukan kegiatan impor barang kena cukai.
Tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai yang dikarenakan pembekuan NPPBKC tidak termasuk dalam ketentuan huruf ini.
Yang dimaksud dengan "selama satu tahun" adalah periode 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung dari hari setelah kegiatan terakhir dilakukan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Pencabutan NPPBKC dalam huruf ini dapat dilakukan atas perusahaan yang dinyatakan pailit dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Mengingat tidak dilakukannya kegiatan selama satu tahun dapat juga disebabkan karena adanya renovasi yang dapat berupa kegiatan perluasan kapasitas terpasang atau perbaikan mesin/peralatan penghasil barang kena cukai, atau keadaan lain di luar kemampuan pengusaha barang kena cukai (force majeur), maka pencabutan keputusan pemberian NPPBKC tidak harus serta merta dilakukan, tetapi perlu diteliti atas dasar kasus per kasus dan sepanjang dipenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain apabila Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan tidak mengindahkan batas waktu pemusnahan yang ditentukan kepala kantor; adanya indikasi Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan mengelakkan pembayaran cukai atas barang kena cukai yang masih berada di Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "barang kena cukai tertentu" antara lain barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang dalam pengangkutannya wajib dilindungi dokumen.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain apabila pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan tidak mengindahkan batas waktu pemusnahan yang ditentukan kepala kantor.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas