info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
BENTUK HUKUM, PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN

Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4
(1)Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di desa-desa di wilayah kocamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya.
(2)Dalam hal di dalam ibukota kabupaten atau kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat, pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan koperasi, Bank Umum milik negara dan/atau Bank Umum milik pemerintah daerah.

(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dilampiri dengan:
a.rancangan anggaran dasar;
b.daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
c.rencana susunan organisasi;
d.rencana kerja;
e.bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.

Pasal 7
Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan melampirkan:
a.anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
c.susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja;
d.bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(1)Anggota direksi Bank Perkreditan Rakyat dapat terdiri dari satu orang atau lebih.
(2)Dalam hal anggota direksi hanya satu orang, maka direksi yang bersangkutan harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
(3)Dalam hal anggota direksi lebih dari satu orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota direksi Bank Perkreditan Rakyat harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
(4)Anggota direksi Bank Perkreditan Rakyat dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain.
(5)Seseorang hanya dapat menjadi anggota dewan komisaris pada sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II
KEPEMILIKAN

Pasal 11
Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

BAB III
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

Merger atau konsolidasi antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan semata-mata untuk mengatasi masalah kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 14
Merger atau konsolidasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
a.salah satu diantaranya memenuhi persyaratan membuka kantor cabang;
b.telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dari bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya;
c.tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat;
d.segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi.

Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan oleh bank maupun pihak lain yang melebihi batas 50% (lima puluh perseratus) dari saham Bank Perkreditan Rakyat yang diambil alih, wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

BAB IV
PENGGUNAAN TENAGA ASING

Pasal 18
(1)Bank Perkreditan Rakyat dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penasehat dan/atau konsultan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penggunaan tenaga kerja asing serta tata cara penggunaannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB V
PENGUKUHAN MENJADI BANK PERKREDITAN

(1)Persetujuan prinsip atau izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)Ketentuan tentang besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak berlaku bagi:
a.Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
b.Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin usaha.
(3)Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan bentuk hukum Maskapai Andil Indonesia (MAI) dalam melaksanakan kegiatan usahanya tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan modal disetor untuk Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya hanya dapat dilakukan di luar ibukota negara, propinsi, Dati I dan Dati II, namun Ayat (2) merupakan pengecualian.

Pasal 5
Pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan sebelum mendapat izin usaha.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pengertian direksi dan dewan komisaris bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi adalah pejabat pimpinan yang setingkat dengan direksi dan dewan komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penilaian mengenai tindakan tercela di bidang perbankan dapat diperoleh dari berbagai informasi seperti keputusan pengadilan tentang tindak pidana dan catatan-catatan Bank Indonesia mengenai dilakukannya praktek yang tidak sehat di bidang perbankan.
Huruf c
Penilaian mengenai akhlak dan moral yang baik didasarkan pada informasi yang diketahui secara umum tentang perilaku tertentu, seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan bank.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan jabatan eksekutif pada perusahaan lain adalah jabatan yang memerlukan tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana pada perusahaan lain.
Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan komisaris dapat mengkonsentrasikan diri pada bank-bank, tempat yang bersangkutan menjadi anggota dewan komisaris sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dengan bentuk hukum MAI tetap diakui, namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah tentang Perbankan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas