BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Rencana induk konservasi energi nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
(2)Rencana induk konservasi energi nasional paling sedikit memuat sasaran, pokok-pokok kebijakan, program, dan langkah-langkah konservasi energi.
(3)Penyusunan rencana induk konservasi energi nasional dilakukan dengan:
a.mengacu pada rencana umum energi nasional; dan
b.memperhatikan masukan dari instansi terkait, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
(4)Rencana induk konservasi energi nasional dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau setiap tahun sesuai keperluan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 4
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab secara nasional untuk:
a.merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;
b.mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
c.melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
d.mengkaji, menyusun, dan menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
e.memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
f.melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
g.melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi yang telah ditetapkan; dan
h.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk:
a.merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
b.mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
c.melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
d.mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
e.memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
f.melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
g.melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
h.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pengusaha

Pasal 7
(1)Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab:
a.melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha; dan
b.menggunakan teknologi yang efisien energi; dan/atau
c.menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi yang efisien energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan program konservasi energi.

BAB III
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu
Umum

(1)Perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dalam kegiatan penyediaan energi wajib melaksanakan konservasi energi.
(2)Pelaksanaan konservasi energi dalam kegiatan penyediaan energi meliputi:
a.perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi;
b.pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien; dan
c.pengoperasian sistem yang efisien energi.

Bagian Ketiga
Konservasi Dalam Pengusahaan Energi

Pasal 11
(1)Perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dalam melakukan pengusahaan energi wajib melakukan konservasi energi.
(2)Pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
(3)Pelaksanaan konservasi energi dalam pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Konservasi Dalam Pemanfaatan Energi

(1)Audit energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan oleh auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.
(2)Manajer energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan auditor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Program konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b disusun oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi, paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.rencana yang akan dilakukan;
b.jenis dan konsumsi energi;
c.penggunaan peralatan hemat energi;
d.langkah-langkah konservasi energi; dan
e.jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.
(4)Laporan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e disusun berdasarkan program konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Konservasi Sumber Daya Energi

Pasal 14
(1)Menteri menetapkan kebijakan konservasi sumber daya energi.
(2)Kebijakan konservasi sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a.sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan dan/atau disediakan;
b.jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi; dan
c.pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan.

BAB IV
STANDAR DAN LABEL

(1)Penerapan standar kinerja energi pada peralatan pemanfaat energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan pencantuman label tingkat efisiensi energi.
(2)Pencantuman label tingkat efisiensi energi dilakukan oleh produsen dan importir peralatan pemanfaat energi pada peralatan pemanfaat energi secara bertahap sesuai tata cara labelisasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan, tata cara labelisasi, dan jenis-jenis peralatan pemanfaat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
KEMUDAHAN, INSENTIF, DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Kemudahan dan Insentif

Pasal 17
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi kemudahan kepada pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi di dalam negeri yang melaksanakan konservasi energi untuk memperoleh:
a.akses informasi mengenai teknologi hemat energi dan spesifikasinya, dan cara/langkah penghematan energi; dan
b.layanan konsultansi mengenai cara/langkah penghematan energi.

Pasal 18
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi insentif kepada:
a.pengguna energi yang menggunakan energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
b.produsen peralatan hemat energi di dalam negeri, yang berhasil melaksanakan konservasi energi pada periode tertentu.

(1)Insentif yang diberikan kepada pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berupa:
a.fasilitas perpajakan untuk peralatan hemat energi;
b.pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk peralatan hemat energi;
c.fasilitas bea masuk untuk peralatan hemat energi;
d.dana suku bunga rendah untuk investasi konservasi energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
e.audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah.
(2)Insentif yang diberikan kepada produsen peralatan hemat energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa:
a.fasilitas perpajakan untuk komponen/suku cadang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi peralatan hemat energi;
b.pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk komponen/suku cadang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi peralatan hemat energi;
c.fasilitas bea masuk untuk komponen/suku cadang dan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi peralatan hemat energi; dan/atau
d.dana suku bunga rendah untuk investasi dalam rangka memproduksi peralatan hemat energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Permohonan insentif dapat diajukan oleh pengguna energi dalam hal hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), menunjukkan keberhasilan pelaksanaan konservasi energi.
(4)Permohonan insentif dapat diajukan oleh produsen peralatan hemat energi di dalam negeri dalam hal verifikasi terhadap kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menunjukkan keberhasilan pelaksanaan konservasi energi.
(5)Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(6)Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.
(7)Fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 21
(1)Insentif berupa audit energi dalam pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e selain diberikan kepada pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat juga diberikan kepada pengguna energi yang menggunakan energi kurang dari 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun yang berhasil melaksanakan konservasi energi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kriteria pengguna energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Disinsentif

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 24
Dalam hal pengguna sumber energi dan pengguna energi yang telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak melaksanakan konservasi energi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan nama pengguna sumber energi dan pengguna energi yang bersangkutan di media massa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28
(1)Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
a.pendidikan dan pelatihan;
b.bimbingan teknis;
c.penyuluhan;
d.penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, media elektronik, forum, atau pameran-pameran; dan
e.dorongan dan/atau fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi konservasi energi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
a.penunjukan manajer energi;
b.penyusunan program konservasi energi;
c.pelaksanaan audit energi secara berkala; dan
d.pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi.
(4)Pendanaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(5)Pendanaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dalam hal rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a belum ditetapkan, rencana induk konservasi energi nasional dapat disusun dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peraturan Menteri dalam ketentuan ini antara lain mengatur penggunaan teknologi yang efisien energi, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari proses penyediaan, transmisi, distribusi sampai dengan pemanfaatan.

Pasal 8
Tanggung jawab masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tercipta budaya hemat energi.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hemat" dalam ketentuan ini berkaitan dengan perilaku penggunaan energi secara efektif dan efisien.
Yang dimaksud dengan "efisien" dalam ketentuan ini adalah nilai maksimal yang dihasilkan dari perbandingan antara keluaran dan masukan energi pada peralatan pemanfaat energi.
Ayat (2)
Penetapan batasan angka 6.000 (enam ribu) dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pengguna energi dengan konsumsi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun tidak terlalu banyak, tetapi total konsumsi energinya mencapai sekitar 60% (enam puluh persen) dari penggunaan energi nasional.
Dengan kata lain, apabila langkah-langkah konservasi energi berhasil dilakukan pada kelompok tersebut, maka dampak penghematan secara nasional akan signifikan.
Setara 1 (satu) ton minyak sama dengan:
  • 41,9 giga joule (GJ);
  • 1,15 kilo liter minyak bumi (kl minyak bumi);
  • 39,68 million British Thermal Unit (MMBTU); atau
  • 11,63 mega watt hour (MWh).
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "manajemen energi" adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "auditor energi internal" adalah auditor yang bekerja pada pengguna sumber energi dan pengguna energi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembatasan sumber daya energi dalam ketentuan ini dilakukan terhadap sumber daya energi yang tidak terbarukan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Label tingkat efisiensi energi berisi informasi mengenai tingkat penggunaan energi suatu peralatan pemanfaat energi.
Dengan adanya label tersebut, masyarakat mendapat informasi mengenai tingkat penggunaan energi dari suatu peralatan pemanfaat energi tersebut.
Ayat (2)
Peralatan pemanfaat energi yang dimaksud terutama yang menggunakan energi listrik seperti kulkas, lampu, setrika, air conditioner, rice cooker, motor listrik dan lain lain.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "konsumsi energi spesifik" adalah jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.
Penurunan konsumsi energi spesifik ini harus dibandingkan dalam tingkat keluaran yang sama, seperti kWh/ton, kWh/m2, liter/kWh.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "elastisitas konsumsi energi" adalah perbandingan pertumbuhan konsumsi energi terhadap pertumbuhan produk atau keluaran ( konsumsi energi terhadap  produk atau keluaran).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengaturan keberhasilan pelaksanaan konservasi energi meliputi antara lain:
a.kriteria keberhasilan (benchmark hemat energi, persentase penurunan intensitas, elastisitas, periode, dan kecenderungan penurunan); dan
b.prosedur penilaian keberhasilan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Pengumuman di media massa dalam ketentuan ini dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) media cetak atau elektronik.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]