(1)Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Universal Service Obligation) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
(2)Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut:
a.Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
b.Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur-unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4
Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:
a.BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
b.BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), terdiri atas:
1.biaya izin awal (up front fee); atau
2.biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.

(1)BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
(2)BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
(3)Pungutan atas biaya izin awal (up front fee) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spektrum frekuensi radio diterbitkan.
(4)Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b butir 2 untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu IPSFR berakhir, wajib dilunasi setiap tahun.

Pasal 7
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan biaya permohonan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
(2)Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
a.Lembaga Penyiaran Publik RRI;
b.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
c.Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
(2)Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi meliputi:
a.Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
b.Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional/izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan
c.Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlanggganan dari Departemen Penerangan.
(3)Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baru untuk jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:
a.izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan
b.izin tetap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 11
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan berdasarkan zona.
(2)Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

(1)Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14
Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa:
a.sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleponi dasar; dan
b.sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia, mulai diberlakukan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "piutang yang nyata-nyata tidak tertagih" adalah piutang yang sudah dihapuskan (write off) yang ditetapkan dengan RUPS atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "interkoneksi" adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
Yang dimaksud dengan "ketersambungan" adalah tersambungnya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi.
Yang dimaksud dengan "pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan" adalah pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang ditetapkan berdasarkan hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
"b" adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (bandwidth);
"p" adalah besar daya pancar keluaran antena (EIRP);
"Ib" adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;
"Ip" adalah indeks biaya daya pancar frekuensi;
"HDLP" adalah harga dasar lebar pita;
"HDDP" adalah harga dasar daya pancar.

Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio (Radio Siaran FM pada Zona 4)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Kas Negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Ayat (2)
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]