info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan, dan pemasukan pangan.
(2)Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam negeri.
(3)Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
(4)Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi dalam negeri.
(5)Pelaksanaan pemasukan pangan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
(1)Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distri-busi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
(2)Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
a.mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
b.mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan;
c.menjamin keamanan distribusi pangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, perhubungan, industri dan perdagangan, dan koperasi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

BAB III
CADANGAN PANGAN NASIONAL

(1)Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan.
(2)Penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan:
a.mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga;
b.tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

Pasal 7
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dapat menugaskan badan pemerintah atau badan usaha yang bergerak dibidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
(1)Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
(2)Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.

BAB IV
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

(1)Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
a.memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
b.memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
c.merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, dan informasi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua
Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 11
(1)Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
a.pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
b.peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
c.penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
d.melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, dalam negeri, kesejahteraan sosial, dan keuangan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Bagian Ketiga
Pengendalian Harga

(1)Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
(3)Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelengga-raan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan:
a.memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
b.membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
c.meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
d.meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 14
(1)Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a.melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b.menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
c.melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

(1)Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi bidang:
a.produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b.cadangan pangan;
c.pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
d.riset dan teknologi pangan.
(2)Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17
(1)Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan.
(2)Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketahanan pangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO
.


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan sistem produksi pangan adalah metode/tata cara dalam kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, mem-buat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
Yang dimaksud dengan sumber daya adalah lahan pertanian produktif, iklim, kesuburan lahan, luas lahan dan/atau air.
Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah kelompok tani, kelompok usaha atau subak (di Bali).
Yang dimaksud dengan budaya lokal adalah kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di suatu daerah.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana produksi pangan antara lain peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan lahan produktif adalah lahan yang mendapat sumber air, terutama yang berasal dari irigasi teknis.
Ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Menteri dalam ketentuan ini dapat berupa pedoman, norma, standar dan kriteria.
Ketentuan ini juga berlaku bagi Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemasukan pangan adalah kegiatan yang memasukkan pangan non olahan dan/atau olahan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk diperdagangkan, diedarkan dan/atau disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kekurangan pangan adalah suatu keadaan dimana suatu daerah atau wilayah yang sebagian besar penduduknya kurang mendapatkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
Yang dimaksud dengan gejolak harga adalah harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal.
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan distribusi pangan adalah kegiatan/upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik antar wilayah maupun antar waktu.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
Yang dimaksud dengan mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar per-dagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
Yang dimaksud gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
Yang dimaksud dengan cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah.
Yang dimaksud dengan cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Huruf c
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah Propinsi adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Propinsi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah Pusat adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat nasional adalah persediaan pangan pokok tertentu misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan secara berkala dalam ketentuan ini dapat dilakukan per-triwulan, per-enam bulan dan/atau per-tahun.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menugaskan badan usaha untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok, maka penugasan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan gizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur yang dikonsumsi seseorang dalam satu hari sesuai dengan kemampuan kebutuhan tubuhnya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bencana adalah seperti bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus.
Yang dimaksud dengan paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan penetapan kebijakan pajak dan atau tarif antara lain menetapkan pajak ekspor dan/atau tarif impor terhadap pangan tertentu.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Mengingat ketahanan pangan bersifat lintas sektoral, lintas daerah dan mengikutsertakan peran serta masyarakat, maka diperlukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan secara terpadu yang pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
.



[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas