info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Pasal 4
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengatur mempunyai tugas mengatur dan menetapkan:
a.ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b.cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c.pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
d.tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e.harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
f.pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Badan Pengatur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus kepada Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yang melakukan penyimpangan.

Pasal 7
Badan Pengatur dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 8
(1)Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau apabila diperlukan.

(1)Badan Pengatur terdiri atas komite dan bidang.
(2)Badan Pengatur dipimpin oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 11
(1)Komite terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 8 (delapan) orang Anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
(2)Ketua dan para Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan usul Menteri.

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang yang merupakan Direktorat-direktorat, masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur.
(2)Direktorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing membawahkan 2 (dua) kelompok kerja.
(3)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas pejabat fungsional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengatur, dibentuk Sekretariat Badan Pengatur yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengatur.
(2)Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian membawahkan 2 (dua) Sub Bagian.

(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua dan/atau Anggota Komite diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Ketua dan/atau Anggota Komite tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
(1)Direktorat dan Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IIa.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja Direktorat dan Sekretariat Badan Pengatur ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV
KOMITE

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Persyaratan

Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21
Anggota Komite dapat diberhentikan dalam hal:
a.mengundurkan diri;
b.melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Badan Pengatur;
c.melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara;
d.menolak atau lalai menjalankan tugas dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komite tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 3 (tiga) bulan;
e.tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan pada saat pengangkatannya sebagai Anggota Komite;
f.cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan;
g.dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.

(1)Calon pengganti Anggota Komite yang mengundurkan diri atau diberhentikan, wajib diangkat sesuai dengan prosedur yang sama dengan pengangkatan Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2)Masa jabatan Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama sisa masa jabatan Anggota Komite yang digantikan.

Pasal 24
(1)Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Komite yang sedang berjalan, Presiden mengajukan calon Ketua dan Anggota Komite masa jabatan berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2)Dalam hal masa jabatan Ketua dan Anggota Komite telah berakhir dan belum ada penggantinya, maka masa jabatan Ketua dan Anggota Komite diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

(1)Keputusan Komite ditetapkan secara kolegial melalui sidang Komite.
(2)Komite dalam pengambilan keputusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
(3)Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 28
(1)Keputusan Komite yang berkaitan dengan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i ditetapkan setelah dilakukan dengar pendapat dengan pihak yang terkait.
(2)Sidang Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3)Dalam hal Ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua.
(4)Dalam hal Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk salah satu dari anggota, sidang dipimpin oleh anggota yang dipilih diantara para anggota yang hadir.
(5)Untuk mencapai kuorum, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) Anggota Komite.

Pasal 29
(1)Keputusan Komite diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir.
(2)Dalam hal jumlah suara yang setuju berimbang dengan suara yang tidak setuju, Ketua atau anggota yang memimpin rapat menunda keputusan sampai diperoleh keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 30
(1)Setiap Anggota Komite dapat mengusulkan untuk diadakan dengar pendapat atau sidang dengan memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Komite.
(2)Ketua Komite dapat mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak dengar pendapat atau sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 31
Pemberian hak khusus usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha dilaksanakan dengan mekanisme:
a.Komite memilih Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang akan memperoleh hak khusus usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa berdasarkan hasil lelang;
b.Kepala Badan Pengatur menetapkan Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang memperoleh hak khusus usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V
KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 32
(1)Kekayaan Badan Pengatur merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
(2)Badan Pengatur wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengalihan kepemilikan dan/atau penghapusan kekayaan Badan Pengatur dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 33
(1)Anggaran biaya operasional Badan Pengatur untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai modal awal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.
(2)Anggaran biaya operasional Badan Pengatur setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Kepala Badan Pengatur dengan memperhatikan pendapat Menteri.
(3)Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Badan Pengatur dapat mempunyai cadangan dana operasional setinggi-tingginya sebesar 3 (tiga) kali biaya rata-rata operasional tahun berjalan, pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
(5)Badan Pengatur dapat menggunakan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk pembiayaan operasional sebelum anggaran biaya operasionalnya ditetapkan.
(6)Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan, setelah dikurangi dengan pembiayaan dan dana cadangan, kelebihan penerimaan dimaksud wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 34
(1)Penghitungan besaran iuran disesuaikan dengan volume Bahan Bakar Minyak yang dijual dan/atau Gas Bumi yang diangkut atau didistribusikan melalui pipa oleh Badan Usaha.
(2)Besaran iuran dari Badan Usaha dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 35
(1)Badan Pengatur mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan keuangan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 36
Ketua dan Anggota Komite berhak mendapat gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan Menteri.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37
(1)Badan Pengatur wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.
(2)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
(3)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.

Pasal 38
Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:
a.Menteri mengatur pengadaan fasilitas gedung perkantoran sementara yang digunakan oleh Badan Pengatur;
b.fasilitas gedung perkantoran yang definitif wajib tersedia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud independen adalah bahwa Badan Pengatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak dapat dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan adalah daerah yang kemampuan ekonomi masyarakatnya masih sangat rendah dan/atau belum mempunyai fasilitas dan sarana penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak sehingga belum mampu untuk dilaksanakan mekansime pasar yang sehat dan wajar.
Yang dimaksud dengan daerah terpencil antara lain adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan wilayah ekonomi masyarakatnya belum berkembang.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud akun pengaturan adalah akun dari suatu Badan Usaha yang dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi antara lain memuat penilaian aset dan depresiasi, berbeda dengan akun yang dibuat untuk tujuan keuangan dan perpajakan.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tenaga profesional adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang dibutuhkan, antara lain di bidang perminyakan, lingkungan hidup, hukum, ekonomi dan sosial, serta mempunyai integritas tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Badan Pengatur tetap dikenakan kewajiban kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Pembinaan yang dimaksud meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Komite atas dasar kewenangannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud kekayaan Badan Pengatur adalah kekayaan awal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didapat pada saat pendirian Badan Pengatur. Kekayaan tersebut tetap merupakan kekayaan negara.
Ayat (2)
Mengingat operasional fungsi dan tugas Badan Pengatur, maka sistem pengelolaan dan pengadministrasiannya dapat ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud modal awal adalah biaya dan aset yang diperlukan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan fungsi dan tugasnya sebelum diperolehnya iuran yang mencukupi.
Yang dimaksud dengan Badan Usaha yang diaturnya adalah setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Iuran yang dipungut oleh Badan Pengatur merupakan iuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]