BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.
(2)Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tindakan:
a.pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
b.pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
c.eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 4
Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup.

BAB II
PENCEGAHAN PENYEBARAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

(1)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
a.pemeriksaan;
b.pengasingan;
c.pengamatan;
d.perlakuan;
e.penahanan;
f.penolakan;
g.pemusnahan;
h.pembebasan.
(2)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 7
(1)Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area tertentu, Menteri dapat menetapkan area yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.
(2)Pemasukan atau pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ke dalam dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB III
PENGENDALIAN ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 8
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.

(1)Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan.
(2)Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan:
a.cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu;
b.cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia;
c.cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam;
d.cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
e.cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap orga- nisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman;
f.cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau
g.cara lain sesuai perkembangan teknologi.
(3)Pelaksanaan tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11
(1)Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh:
a.perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanaman;
b.kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan;
c.pemerintah.
(2)Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama dilakukan apabila terjadi eksplosi.
(3)Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh perorangan atau badan hukum dan kelompok masyarakat serta pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1)Alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
(2)Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mematikan, melemahkan, mengusir, atau mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan.
(3)Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung penggunaan musuh alami atau pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan mengenai alat dan mesin serta tata cara penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

Pasal 14
(1)Musuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara biologi.
(2)Dalam hal musuh alami yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.musuh alami tersebut belum ada di Indonesia;
b.musuh alami yang ada di Indonesia belum cukup untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan; atau
c.untuk keperluan penelitian dalam rangka perlindungan tanaman.
(3)Pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau badan hukum Indonesia berdasarkan izin Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

(1)Penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan pesawat terbang.
(2)Penggunaan pestisida dengan pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Menteri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pestisida dengan pesawat terbang dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 17
Apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang, dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, perorangan atau badan hukum yang menggunakan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diwajibkan untuk menyampaikan laporan.

Pasal 18
(1)Perorangan atau badan hukum, kelompok dalam masyarakat dan instansi Pemerintah yang menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan wajib memantau, mencegah dan atau menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pencegahan dan atau penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

(1)Menteri melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dapat menunjuk petugas pengawas pestisida.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, persyaratan, dan tata cara penunjukan petugas pengawas pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 21
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
(2)Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif.

Pasal 24
(1)Selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap:
a.tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan;
b.tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas;
c.inang lain; dan atau
d.benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
(2)Pelaksanaan eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara selektif atau secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1)Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.
(2)Urusan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 28
Peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan tanaman yang ting- katnya di bawah Peraturan Pemerintah yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO


[tulis] » komentar « [baca]