info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan Survei Pendahuluan.
(2)Pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya.

Pasal 4
(1)Pengumpulan data hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat, dan luas wilayah melalui pengaturan sebagai berikut:
a.gubernur menyusun data hasil Survei Pendahuluan untuk wilayah provinsi yang bersangkutan melalui koordinasi dengan Pemerintah dan dinas serta instansi lain yang terkait di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
b.bupati/walikota menyusun data hasil Survei Pendahuluan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan melalui koordinasi dengan dinas dan instansi lain yang terkait di pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(2)Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan data hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Menteri.

(1)Menteri dapat menugaskan kepada Pihak Lain untuk melakukan Survei Pendahuluan.
(2)Gubernur, bupati/walikota atau Pihak Lain dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan Survei Pendahuluan.
(3)Penugasan Survei Pendahuluan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penugasan Survei Pendahuluan yang diusulkan oleh gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penawaran.
(4)Pelaksanaan penawaran penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Menteri dengan cara:
a.pengumuman melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; dan/atau
b.promosi melalui berbagai forum, baik nasional maupun internasional.
(5)Penugasan Survei Pendahuluan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.
(6)Dalam rangka penugasan Survei Pendahuluan, Menteri dapat menetapkan harga patokan uap atau harga patokan tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi.

Pasal 7
(1)Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota setempat dengan melampirkan peta wilayah yang dimohon.
(2)Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penerapan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan (First come first served).

Pasal 8
Pihak Lain yang melakukan penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib:
a.menyimpan dan mengamankan data hasil Survei Pendahuluan sampai dengan berakhirnya penugasan; dan
b.merahasiakan data yang diperoleh dan menyerahkan seluruh data kepada Menteri setelah berakhirnya penugasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri  .

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Kerja

Pasal 11
(1)Kegiatan pengusahaan sumber daya Panas Bumi dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.
(2)Menteri merencanakan, menyiapkan dan menetapkan Wilayah Kerja berdasarkan pengkajian dan pengolahan data Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi.
(3)Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
a.secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab;
b.secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan; dan
c.memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.
(4)Dalam penyiapan dan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkonsultasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)Menteri dapat melakukan Eksplorasi dalam wilayah hukum pertambangan Panas Bumi Indonesia.
(2)Pelaksanaan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14
(1)Badan Usaha melakukan eksplorasi dalam suatu Wilayah Kerja setelah mendapatkan IUP.
(2)Badan Usaha wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi Panas Bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti Panas Bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan

(1)Pemegang IUP dapat melakukan Eksploitasi setelah menyelesaikan Studi Kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
(2)Badan Usaha wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksploitasi Panas Bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber daya Panas Bumi.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 17
Pemegang IUP dapat melakukan kegiatan:
a.pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/atau
b.pemanfaatan langsung yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 18
Pedoman penetapan harga uap Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan harga patokan uap dan/atau tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi.
(2)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
(3)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha dengan cara lelang.
(4)Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
a.membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan; dan
b.menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.
(5)Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a.menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
b.menyiapkan Dokumen Lelang;
c.mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
d.menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
e.melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
f.mengusulkan calon pemenang; dan
g.membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja.
(6)Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a masing-masing terdiri dari:
a.panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas provinsi dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;
b.panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas kabupaten/kota dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, instansi terkait, pemerintah provinsi, dan instansi pemerintah daerah terkait; dan
c.panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang berada pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, instansi terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi pemerintah daerah terkait.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pelelangan

Pasal 21
Panitia Pelelangan Wilayah Kerja menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b meliputi:
a.syarat administratif, teknis, dan keuangan;
b.metode penyampaian dokumen penawaran;
c.metode evaluasi penawaran; dan
d.prosedur penentuan pemenang lelang.

(1)Metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan metode dua tahap, yaitu:
a.tahap kesatu, meliputi:
1.Badan Usaha menyampaikan persyaratan administratif, teknis dan keuangan dalam satu sampul;
2.pada sampul dicantumkan alamat Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang mengadakan Pelelangan Wilayah Kerja dengan frasa "Dokumen Penawaran Wilayah Kerja Tahap Kesatu"; dan
3.pada sampul luar dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan, tidak diterima.
b.tahap kedua, meliputi:
1.Badan Usaha peserta Pelelangan Wilayah Kerja, yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada evaluasi tahap kesatu, harus memasukan harga uap atau tenaga listrik dalam sampul;
2.nilai penawaran harga uap atau tenaga listrik dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
3.dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan; dan
4.dokumen penawaran yang diterima, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
(2)Metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah di antara penawaran harga.
(3)Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
a.tahap kesatu
1.pengumuman prakualifikasi;
2.pengambilan dokumen prakualifikasi;
3.pemasukan dokumen prakualifikasi;
4.evaluasi prakualifikasi;
5.klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
6.penetapan hasil prakualifikasi;
7.pengumuman hasil prakualifikasi;
8.masa sanggah prakualifikasi.
b.tahap kedua
1.undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
2.pengambilan Dokumen Lelang;
3.penjelasan;
4.penyusunan berita acara penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya;
5.tahap pemasukan penawaran harga uap atau tenaga listrik;
6.pembukaan sampul penawaran;
7.penetapan peringkat;
8.pemberitahuan/pengumuman pemenang;
9.masa sanggah;
10.penjelasan sanggahan; dan
11.penunjukan pemenang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelelangan Wilayah Kerja
Hasil Penugasan Survei Pendahuluan

Pasal 24
(1)Menteri berdasarkan data penugasan Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh Pihak lain menetapkan Wilayah Kerja.
(2)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
(3)Persyaratan dan tatacara pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a kecuali bagi Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan langsung dinyatakan lulus tahap kesatu.

(1)Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, diulang apabila jumlah Badan Usaha yang memasukan penawaran kurang dari 2 (dua) peserta.
(2)Apabila telah dilakukan Pelelangan Wilayah Kerja ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata hanya diikuti kurang dari 2 (dua) peserta maka peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.
(3)Pelelangan Wilayah hasil penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25, apabila tidak ada Badan Usaha lain yang memasukan penawaran, maka Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

BAB IV
IUP

Bagian Kesatu
Pemberian IUP

Pasal 28
(1)Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi:
a.Eksplorasi;
b.Studi Kelayakan; dan
c.Eksploitasi.
(2)Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP.
(3)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan IUP kepada Badan Usaha pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.
(4)Setiap Badan Usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.
(5)Dalam hal Badan Usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
(6)Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memulai kegiatannya.

Pasal 29
(1)Jangka waktu untuk melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.
(2)Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi.
(3)Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan.

Pasal 30
(1)Apabila telah selesai melaksanakan Eksplorasi, pemegang IUP wajib mengajukan rencana Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Jangka waktu untuk melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.

Pasal 31
(1)Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi Kelayakan secara tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan Eksploitasi dengan dilampirkan:
a.rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
b.keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
(2)Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.lokasi titik bor pengembangan;
b.kegiatan pengembangan sumur produksi;
c.pembiayaan;
d.penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
e.rencana pemanfaatan Panas Bumi.

Pasal 32
(1)Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.
(2)Jangka waktu untuk melakukan Ekspoitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
(3)Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi, atau kepastian pasar/kebutuhan, kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 33
Pemegang IUP yang telah melakukan Eksploitasi dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Pemegang IUP berhak untuk mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghentian Sementara

Pasal 35
(1)Penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
(2)Pemberian penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
(3)Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi disampaikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh pengusahaan sumber daya Panas Bumi.
(4)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
(5)Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengembalian Wilayah Kerja

Pasal 36
Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a yang dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah mendapat IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

Pasal 37
(1)Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c yang dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
(2)Untuk mendapat Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan Panas Bumi.

Pasal 38
(1)Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum jangka waktu IUP berakhir.
(2)Dalam hal Pemegang IUP mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP.

Pasal 39
(1)Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak ditemukan cadangan energi Panas Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial, maka pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya setelah jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 40
(1)Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu Studi Kelayakan, pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan lagi kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib mengembalikan Wilayah Kerja Eksplorasi sehingga Wilayah Kerja yang dipertahankan untuk Eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
(3)Dalam hal luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi semula kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) hektar, pemegang IUP tetap dapat mempertahankan Wilayah Kerja untuk Eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 41
(1)Pemegang IUP sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.
(2)Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Berakhirnya IUP

Pasal 42
IUP berakhir karena:
a.habis masa berlakunya;
b.dikembalikan;
c.dibatalkan; atau
d.dicabut.

Pasal 43
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 44
(1)Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila hasil Eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
(2)Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:
a.tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.tidak melakukan Eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
c.tidak melakukan Studi Kelayakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Menteri;
d.tidak melakukan Eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;
e.dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pemegang IUP telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan Panas Bumi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan;
f.tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
h.tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan Panas Bumi.

Pasal 46
Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 maka segala hak pemegang IUP berakhir.

Pasal 47
(1)Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, pemegang IUP wajib:
a.melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;
c.melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
d.dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan
e.mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya Panas Bumi kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat ke luar dari bekas Wilayah Kerja yang bersangkutan, maka oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat diberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.
(3)Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu
Hak Pemegang IUP

Pasal 48
(1)Pemegang IUP berhak:
a.melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya;
c.dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemegang IUP berhak:
a.memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
b.menggunakan sarana dan prasarana umum;
c.memanfaatkan sumber daya Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
d.menjual uap Panas Bumi yang dihasilkan; dan/atau
e.mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 49
Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan:
a.keselamatan dan kesehatan kerja;
b.perlindungan lingkungan; dan
c.teknis pertambangan Panas Bumi.

Pasal 50
Pada tahap Eksplorasi, pemegang IUP berhak melakukan Eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup:
a.penyelidikan geologi;
b.penyelidikan geofisika;
c.penyelidikan geokimia;
d.pengeboran landaian suhu; dan
e.pengeboran sumur Eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 51
Pada tahap Studi Kelayakan, pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.

Pasal 52
Pada tahap Eksploitasi, pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan, termasuk:
a.pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
b.pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
c.pembangunan sumur produksi;
d.pembangunan infrastruktur untuk mendukung Eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap Panas Bumi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 53
(1)Pemegang IUP wajib:
a.memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup:
1.menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
2.mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil Eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan;
3.memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
4.menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/atau studi kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
5.menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan
6.menyusun dokumen rencana pascatambang.
b.mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
c.membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
e.memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
f.memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
g.melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
h.memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
a.untuk kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; atau
b.untuk kegiatan Eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

Paragraf 1
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 54
Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (1) huruf a angka 3 meliputi:
a.tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
b.terselenggaranya administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
c.terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
d.tersedianya prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.

Paragraf 2
Perlindungan Lingkungan

Pasal 55
Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a angka 3, dinilai dari beberapa aspek:
a.keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
b.pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
c.laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
d.pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 3
Teknis Pertambangan Panas Bumi

Pasal 56
Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja teknis pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
a.pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi atau Eksploitasi Panas Bumi;
b.kemampuan melaksanakan Eksplorasi atas seluruh Wilayah Kerja;
c.besarnya dana/investasi untuk keperluan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
d.tata cara menghitung sumber daya dan cadangan;
e.perencanaan dan konstruksi pengembangan Panas Bumi; dan
f.efisiensi dalam memproduksi sumber Panas Bumi.

Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rencana Jangka Panjang Eksplorasi
dan Eksploitasi

Pasal 58
(1)Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a angka 4, kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai.
(2)Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 59
(1)Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a angka 5, kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan Studi Kelayakan berakhir.
(2)Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 60
(1)Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
(2)Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

Paragraf 5
Rencana Pascatambang

Pasal 61
(1)Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a angka 6 kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.
(2)Dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
b.penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
c.penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

Pasal 62
(1)Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pascatambang pengusahaan sumber daya Panas Bumi pada bank.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa Eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
(3)Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Pemegang IUP, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota yang berfungsi sebagai cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pascatambang di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, besaran dan pencairan dana jaminan pascatambang diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 6
Penerimaan Negara

Pasal 63
(1)Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.pajak;
b.bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan
c.pajak daerah dan retribusi daerah.
(3)Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.bonus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran dan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Paragraf 7
Pemanfaatan Barang, Jasa, Teknologi serta
Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun
Dalam Negeri

Pasal 64
(1)Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa baik perusahaan jasa asing maupun perusahaan jasa dalam negeri wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan Panas Bumi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 65
(1)Dalam hal barang dan peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IUP dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.
(2)Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Paragraf 8
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 66
(1)Pemegang IUP pada tahap Eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g.
(2)Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:
a.menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;
b.membantu pelayanan sosial masyarakat;
c.membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
d.membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 67
Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemegang IUP berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setempat.

BAB V
DATA PANAS BUMI

Pasal 68
(1)Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam IUP merupakan data milik negara dan pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Menteri.
(2)Menteri menetapkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang diperoleh dari:
a.Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota serta Pihak Lain;
b.Eksplorasi yang dilakukan oleh Menteri dan Pemegang IUP; dan
c.Eskploitasi yang dilakukan Pemegang IUP.

Pasal 69
(1)Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
(2)Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) digunakan untuk:
a.penetapan klasifikasi potensi dan Wilayah Kerja;
b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
c.perencanaan pemanfaatan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
d.penentuan potensi sumber daya dan cadangan Panas Bumi nasional; dan
e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi.

Pasal 70
(1)Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan data yang diperoleh dari Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) wajib mendapatkan izin Menteri.
(2)Menteri menetapkan jenis data yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71
(1)Pemegang IUP dapat mengelola data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) selama jangka waktu berlakunya IUP, kecuali pemusnahan data.
(2)Pemegang IUP wajib menyimpan data yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

Pasal 72
(1)Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemegang IUP wajib menyerahkan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.
(3)Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan data yang diperoleh dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74
Data diklasifikasikan sebagai berikut:
a.data umum, yaitu merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan Panas Bumi, serta Eksploitasi Panas Bumi;
b.data dasar, yaitu merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, landaian suhu, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
c.data olahan, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi data dasar; dan
d.data interpretasi, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi data dasar dan/atau data olahan.

Pasal 75
(1)Data dasar, data olahan, dan data interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.
(2)Masa kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing adalah sebagai berikut:
a.data dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun;
b.data olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun; dan
c.data interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.
(3)Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, maka seluruh data dari Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai data yang bersifat rahasia.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76
(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi yang dilakukan oleh gubernur, bupati dan walikota.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan, fasilitasi, arahan, supervisi, pemantauan dan pelatihan dalam hal:
a.pelaksanaan Survei Pendahuluan;
b.penawaran Wilayah Kerja;
c.perizinan;
d.pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang IUP; dan
e.pengelolaan data dan informasi Panas Bumi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 77
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 78
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:
a.Eksplorasi yang terdiri atas:
1.kaidah teknik;
2.standar;
3.perencanaan;
4.anggaran biaya;
5.pelaksanaan kegiatan (ketepatan waktu);
6.pelaporan; dan
7.perkiraan sumberdaya dan cadangan.
b.Eksploitasi yang terdiri atas:
1.kaidah teknik;
2.standar;
3.perencanaan;
4.cadangan;
5.produksi;
6.laporan pelaksanaan; dan
7.optimalisasi pemanfaatan energi Panas Bumi;
c.Keuangan yang terdiri atas:
1.perencanaan anggaran;
2.realisasi pengeluaran;
3.investasi; dan
4.pemenuhan kewajiban pembayaran.
d.Pengolahan data Panas Bumi yang terdiri atas:
1.sumberdaya dan cadangan;
2.daerah resapan dan keluaran;
3.sumur injeksi;
4.sumur produksi/pengembangan;
5.karakteristik reservoir; dan
6.produksi.
e.Konservasi bahan galian yang terdiri atas:
1.optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya Panas Bumi; dan
2.pemanfaatan mineral ikutan.
f.Keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri atas:
1.organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
2.administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
3.keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
4.penanganan dan analisa kecelakaan kerja.
g.Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi yang terdiri atas:
1.penyusunan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
2.pelaksanaan reklamasi.
h.Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
i.Pengembangan tenaga kerja Indonesia yang terdiri atas:
1.kemampuan kerja dan alih teknologi; dan
2.pemberdayaan dan penggunaan tenaga kerja setempat.
j.Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat yang terdiri atas:
1.integrasi program pengembangan masyarakat;
2.kemitraan antara Pemegang IUP dengan masyarakat; dan
3.realisasi penggunaan dana pengembangan masyarakat.
k.Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi yang terdiri atas:
1.teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi;
2.penerapan kaidah teknik dan standar;
3.penghitungan cadangan dan kapasitas sumber Panas Bumi; dan
4.teknologi mengatasi kendala Eksploitasi.
l.Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum yang terdiri atas:
1.pelaksanaan ketentuan tentang jarak lokasi bor produksi terhadap fasilitas umum;
2.penyelesaian ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan Panas Bumi; dan
3.pengamanan fasilitas umum dan tempat suci serta cagar budaya.
m.Pengelolaan Panas Bumi; dan
n.Penerapan kaidah keekonomian dan kaidah teknik yang terdiri atas:
1.prosedur analisa kelayakan;
2.pemanfaatan teknologi baru;
3.efisiensi, kewajaran kegiatan, dan biaya operasi;
4.analisa sensitivitas/kepekaan perubahan; dan
5.studi kelayakan meliputi perencanaan; analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; keekonomian; evaluasi cadangan; dan pelaksanaan.

Pasal 79
Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80
Gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaran usaha pertambangan Panas Bumi di wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81
(1)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), Pasal 72 ayat (1) atau ayat (2).
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi; atau
c.pencabutan izin.

Pasal 82
(1)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 83
(1)Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b.
(2)Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 84
Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Kuasa, Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik atau Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan/atau Kontrak Beli Uap atau tenaga Listrik dalam Wilayah Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Kuasa, Izin atau Kontrak dimaksud dan dapat diperpanjang dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 86
Apabila dalam Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 belum dilakukan kegiatan Eskploitasi paling lambat sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 maka Pemegang Kuasa dan Izin serta kontrak dimaksud wajib mengembalikan Wilayah Kerjanya kepada Pemerintah dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 87
Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pertambangan Panas Bumi baik dalam bentuk Kuasa, Izin atau Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud "dinas" adalah dinas yang menangani masalah pertambangan panas bumi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah departemen dan/atau lembaga Pemerintah non departemen.
Konsultasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang batas, koordinat, dan rencana luas Wilayah Kerja tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Panas Bumi menjadi Wilayah Kerja.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Harga dasar data pada Wilayah Kerja diklasifikasikan berdasarkan kondisi potensi wilayah, intisari data Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Dalam rangka pengembangan daerah tertinggal, maka eksplorasi di wilayah tersebut dapat dilakukan sampai diperoleh data cadangan terbukti.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundangan dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah departemen dan/atau lembaga Pemerintah non departemen.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Kemampuan pendanaan antara lain berupa penyampaian laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.
Huruf b
Penempatan jaminan lelang merupakan syarat Badan Usaha sebagai bukti kesungguhan Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mengingat pengusahaan Panas Bumi mempunyai karakteristik khusus yaitu padat modal, teknologi tinggi dan keberadaan sumber Panas Bumi di daerah terpencil, maka Pemegang IUP diberikan jaminan untuk mendapatkan perpanjangan waktu Eksploitasi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan lingkungan.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" (force majeure) antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.
Yang dimaksud dengan "keadaan yang menghalangi" antara lain, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan/atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak mengurangi masa berlaku IUP adalah bahwa pemberian penghentian sementara tidak dihitung sebagai masa berlaku IUP.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing menunjuk Badan Usaha lain dengan cara Pelelangan Wilayah Kerja untuk mengusahakan bagian Wilayah Kerja yang diserahkan pemegang IUP sehingga pemanfaatan sumber daya Panas Bumi dapat dilaksanakan secara optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan produksi komersial dalam ketentuan ini adalah produksi yang secara komersial menguntungkan baik bagi negara maupun Badan Usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar lapangan-lapangan Panas Bumi yang bagi pemegang IUP dinilai tidak ekonomis (marjinal) dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" dalam Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai Panas Bumi.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, antara lain lapangan terbang, rumah sakit, dan jalan.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Perpanjangan waktu IUP diberikan untuk menjamin kepastian berusaha dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Panas Bumi setelah Badan Usaha memenuhi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah kegiatan tersebut dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Eksploitasi.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Yang dimaksud "standar yang lazim" adalah Standar Nasional Indonesia.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pengembangan lapangan Panas Bumi dilakukan apabila telah dilakukan Studi Kelayakan serta memenuhi keekonomian dan tersedianya pasar.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Penyampaian rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi bersifat memberikan informasi, dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan pogram pembangunan jangka panjang Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk menginventarisasi jumlah investasi. Penyampaian rencana kegiatan bukan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penempatan alokasi dana disimpan dalam bank pemerintah atas nama pemberi IUP cq pemegang IUP.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pungutan lain atas cukai", misalnya bea materai.
Yang dimaksud dengan "pungutan lain atas impor", misalnya pajak pertambahan nilai barang mewah.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Iuran Tetap" adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
Yang dimaksud dengan "Iuran Produksi" adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.
Yang dimaksud dengan "pungutan negara lainnya", misalnya jasa pendidikan dan latihan, dan jasa penelitian dan pengembangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan bonus dalam ketentuan ini adalah harga data Wilayah Kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Dalam mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri tetap harus mempertimbangkan persyaratan teknis, kualitas, ketepatan pengiriman dan harga yang bersaing serta jaminan pelayanan purna jual.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dilaksanakan oleh pemegang IUP untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengelolaan dan Pemanfaatan data bertujuan untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pengawasan di bidang Eksplorasi dan Eksploitasi, pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, dan pemasyarakatan data bagi para pengguna serta pertukaran data.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.
Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.
Bimbingan dilakukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.
Arahan dilakukan terhadap penyusunan rencana, program dan kegiatan/proyek yang bersifat nasional dan regional sesuai dengan periodisasinya.
Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.
Pelatihan dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Yang dimaksud dengan Kuasa dan Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik serta Kontrak Pengusahaan Panas Bumi dan/atau Kontrak Beli Uap atau Tenaga Listrik dalam Wilayah Kerja adalah Kuasa, Izin, Pengusahaan dan/atau Kontrak Beli Uap atau tenaga listrik di semua Wilayah Kerja yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atau PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract), atau Kuasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT PLN (Persero) atau kepada Badan Usaha Swasta untuk pengembangan energi/listrik atau Izin Pengembangan Panas Bumi Skala Kecil kepada Koperasi, serta Kontrak Beli Uap atau tenaga Listrik (Energy Sales Contract) antara Pengembang Pengusahaan Panas Bumi dengan PT PLN (Persero).

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas