BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN Badan Hukum yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum juga dapat bersumber dari:
a.masyarakat;
b.biaya pendidikan;
c.pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum;
d.kerja sama Tridharma;
e.pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan/atau;
f.sumber lain yang sah.
(3)Sumber pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom.
(4)Pendapatan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(5)Pendanaan PTN Badan Hukum yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 20% (dua puluh persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan.
(6)Selain Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PTN Badan Hukum dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4
(1)Pendanaan PTN Badan Hukum yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Selain Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan Pendanaan PTN Badan Hukum dalam bentuk lain berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal negara untuk investasi dan pengembangan PTN Badan Hukum.
(3)Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan Menteri.
(2)Dalam menetapkan tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri.
(3)Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
a.mahasiswa;
b.orang tua mahasiswa; atau
c.pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Pasal 7
(1)Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana maupun bantuan barang.
(3)Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)Masyarakat dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum.
(2)Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.hibah;
b.wakaf;
c.zakat;
d.persembahan kasih;
e.kolekte;
f.dana punia;
g.sumbangan individu dan/atau perusahaan;
h.dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
i.bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bantuan yang diperoleh dari masyarakat dimasukkan dalam kekayaan PTN Badan Hukum.

(1)PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikan dan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III
MEKANISME PENDANAAN

Pasal 11
(1)PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.target kinerja;
b.kebutuhan biaya operasional Tridharma Perguruan Tinggi di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada PTN Badan Hukum; dan
c.perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.
(3)Menteri bersama PTN Badan Hukum membahas usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang akan diberikan kepada PTN Badan Hukum.
(4)Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyetujui besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum untuk diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5)Pengajuan besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1)Pemberian Bantuan Operasional PTN Badan Hukum kepada PTN Badan Hukum didasarkan pada besaran Bantuan Operasional PTN Badan Hukum dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
(2)PTN Badan Hukum menggunakan dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 14
(1)Semua aset yang diperoleh oleh PTN Badan Hukum harus dicatat dalam daftar inventaris barang milik PTN Badan Hukum.
(2)Aset negara yang dipisahkan dikelola oleh PTN Badan Hukum secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat.
(3)Aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN Badan Hukum yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara.
(4)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan status penggunaannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan ditatausahakan dalam daftar barang milik negara.
(5)Mekanisme pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh PTN Badan Hukum.

BAB IV
AKUNTABILITAS PTN BADAN HUKUM

Penyesuaian bentuk dan mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Agustus 2014.

Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]