info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk:
a.terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
b.berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan
c.meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
(2)Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 4
Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:
a.penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
b.pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
c.peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
d.peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
e.peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, ketrampilan;
f.penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
g.peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
h.peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa; dan
i.peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencatuman label dan klausula baku.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:
a.peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
b.peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
c.pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
d.penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 7
Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pasal 8
(1)Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencatuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau masyarakat.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20 dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(1)Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
(3)Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika dihapuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
(4)Penelitian pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
(5)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Pasal 11
Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilakukan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ABDURAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pembinaan oleh menteri teknis misalnya Menteri Perhubungan bertanggung jawab dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di bidang transportasi.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelayanan purna jual adalah pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cara melakukan pengawasan di samping melalui penelitian, pengujian dan/atau survei dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pelaksanaan penelitian, pengujian dan/atau survei dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Penunjukan pengujian hanya kepada laboratorium yang telah diakreditasi dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang obyektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Akreditasi tersebut dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]