BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan sesuai dengan:
a.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
b.kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
c.keberagaman budaya bangsa.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA

Pasal 4
(1)Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
(2)Bahasa-bahasa di Indonesia, selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
(3)Bahasa-bahasa di Indonesia, selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

(1)Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
a.pembentuk kepribadian suku bangsa;
b.peneguh jati diri kedaerahan; dan
c.sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
(2)Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
a.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
b.bahasa Media Massa lokal;
c.sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
d.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 7
Bahasa Asing berfungsi sebagai:
a.sarana pendukung komunikasi antarbangsa;
b.sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
c.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

BAB III
KEWENANGAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN,
DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 8
(1)Pemerintah melaksanakan:
a.penyusunan kebijakan nasional Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia;
b.Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia; dan
c.fasilitasi yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan.
(3)Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1)Pengembangan Bahasa dilakukan terhadap bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
(2)Pengembangan Sastra dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Bagian Kedua
Pengembangan Bahasa

Pasal 11
(1)Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
a.memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan
b.meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
(2)Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui:
a.penelitian kebahasaan;
b.pengayaan kosakata;
c.pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
d.penyusunan bahan ajar;
e.penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
f.penerjemahan; dan
g.publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.
(3)Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembakuan dan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
a.memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkapan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
b.meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan
c.meningkatkan posisi Sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia.
(2)Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan melalui:
a.penelitian kesastraan Indonesia;
b.peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia;
c.kodifikasi sastra Indonesia;
d.penyusunan bahan ajar;
e.penerjemahan;
f.pengalihwahanaan; dan
g.publikasi hasil pengembangan Sastra Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14
(1)Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkukuh kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.penelitian kesastraan daerah;
b.peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik sastra daerah;
c.kodifikasi sastra daerah;
d.penerjemahan; dan
e.publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

Bagian Kesatu
Umum

(1)Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
a.meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
b.meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
c.meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
d.menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
e.meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
a.pendidikan;
b.pelatihan;
c.pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
d.penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan
e.penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.
(3)Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global.
(4)Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan akses untuk mempelajari Bahasa Indonesia bagi setiap warga negara Indonesia yang belum pernah memperoleh kesempatan mempelajarinya atau belum pernah menjadi penutur Bahasa Indonesia.

Pasal 17
(1)Standar kemahiran berbahasa Indonesia merupakan standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia.
(2)Standar kemahiran berbahasa Indonesia dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18
(1)Satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia.
(2)Pembelajaran Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia dan dimuat dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan.

(1)Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan.
(2)Warga negara asing yang belum memenuhi standar kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.
(3)Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2
Bahasa Daerah

Pasal 21
(1)Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
a.meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
b.meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
c.meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
d.meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
(2)Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
a.pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
c.penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
d.penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.
(3)Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
a.bahasa asli daerah yang bersangkutan; dan/atau
b.Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut.
(4)Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit melalui:
a.penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
b.penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
c.pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
d.penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Paragraf 3
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing

(1)Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
a.meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap Sastra Indonesia;
b.meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Indonesia; dan
c.menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Indonesia.
(2)Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan melalui:
a.pendidikan sastra;
b.pelatihan sastra;
c.penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
d.penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
e.penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
(3)Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi bangsa.

Pasal 24
(1)Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
a.meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
b.meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
c.menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
(2)Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
a.pendidikan sastra;
b.pelatihan sastra;
c.penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
d.penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
e.penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
(3)Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

BAB VI
PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Bagian Kesatu
Umum

(1)Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
(2)Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan paling sedikit melalui:
a.pendidikan;
b.pengembangan;
c.pembinaan;
d.penelitian kebahasaan;
e.pendokumentasian; dan
f.publikasi.

Pasal 28
(1)Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
(2)Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
a.pendidikan;
b.penggalian potensi bahasa;
c.pengaksaraan;
d.pendataan;
e.pendaftaran;
f.revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
g.pendokumentasian; dan
h.publikasi.
(3)Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Badan berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kriteria Bahasa Daerah yang dapat didaftarkan dan mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Badan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Sastra

Pasal 29
(1)Pelindungan Sastra Indonesia dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Indonesia sebagai sarana:
a.pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan;
b.penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
c.peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan; dan
d.pengungkapan wawasan keindonesiaan.
(2)Pelindungan Sastra Indonesia dilakukan paling sedikit melalui:
a.pendidikan;
b.pendataan dan pendaftaran;
c.pendokumentasian;
d.peningkatan apresiasi; dan
e.publikasi.

Pasal 30
(1)Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
a.pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
b.penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
c.pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
d.peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
e.pengungkapan wawasan kedaerahan.
(2)Pelindungan Sastra Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
a.pendidikan;
b.penelitian;
c.pendataan;
d.pendaftaran;
e.transkripsi;
f.transliterasi;
g.penerjemahan;
h.penyaduran;
i.pengalihwahanaan;
j.aktualisasi; dan
k.publikasi.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Badan berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kriteria Sastra Daerah yang dapat didaftarkan dan mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Badan.

BAB VII
PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
MENJADI BAHASA INTERNASIONAL

Pasal 31
(1)Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa.
(2)Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.penggunaan Bahasa Indonesia di forum internasional;
b.pengembangan program pengajaran Bahasa Indonesia untuk orang asing;
c.peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri;
d.pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran Bahasa Indonesia di luar negeri; dan/atau
e.upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Badan.
(4)Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sebagai kebijakan nasional.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 32
Dana yang diperlukan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bersumber dari:
a.APBN;
b.APBD; dan/atau
c.sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 34
Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kepribadian suku bangsa" adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap suku bangsa dengan latar belakang budayanya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Badan serta pakar bahasa dan Sastra Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "fasilitasi lain" antara lain pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan mutu dan keterampilan berbahasa dan bersastra.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ranah" adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat, misalnya ranah keluarga, ranah pendidikan, ranah pekerjaan, dan ranah keagamaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kodifikasi" adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sastra dunia" adalah sastra yang diperhitungkan oleh masyarakat internasional karena memiliki mutu dan pengaruh yang universal.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kesastraan" antara lain karya sastra, kritik sastra, sejarah sastra, pengajaran sastra, dan apresiasi sastra.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tradisi bersastra" adalah aktivitas yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi dalam penulisan sastra, kritik, dan peningkatan mutu pembaca.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pemasyarakatan bahasa" adalah upaya menyebarluaskan informasi dan kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui, antara lain, sosialisasi pedoman dan peraturan, serta sayembara bahasa.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bahasa asli daerah" adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang, serta digunakan sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu oleh penduduk asli suatu daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pendidikan sastra di tingkat pendidikan dasar dan menengah diupayakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya apresiasi dan kreasi. Selain mematangkan daya apresiasi dan kreasi, pendidikan sastra di perguruan tinggi diupayakan untuk menumbuhkan kepakaran kritik sastra.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah pengumpulan, pengolahan, pemilihan, pemeliharaan, dan penyampaian informasi kebahasaan.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sastra lama" adalah sastra lisan dan sastra tulisan tangan (manuskrip).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi bersastra sesuai dengan fungsinya.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "aktualisasi" adalah pengungkapan kembali bentuk dan nilai-nilai ke dalam kemasan masa kini.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perlindungan sastra tulis terhadap bentuk fisik naskah" adalah karya sastra yang perlu dilindungi dari kepunahan atau kerusakan dan praktik jual beli tanpa izin Pemerintah.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Perlindungan bahasa Indonesia melalui dunia pendidikan dilakukan dengan menggunakan bahasa itu sebagai bahasa pengantar dan menjadikannya sebagai mata pelajaran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pendokumentasian" antara lain berupa perekaman, alih media, dan pengawetan.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penggalian potensi bahasa" adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Bahasa Daerah serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Daerah.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pendokumentasian" antara lain berupa perekaman, alih media, dan pelestarian.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "publikasi" meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait bahasa antara lain melalui Media Massa, seminar, dan lokakarya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pendataan dan pendaftaran Sastra Indonesia mencakup upaya pelindungan terhadap hak cipta/hak kekayaan intelektual dan budaya serta kearifan lokal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "transkripsi" adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan atau pengalihan bentuk bahasa dari lisan ke tulisan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "transliterasi" adalah pengalihan tulisan dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Arab ke dalam aksara Latin.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "penyaduran" adalah penyusunan kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar atau inti cerita.
Huruf i
Yang dimaksud "pengalihwahanaan" adalah upaya mengubah media ekspresi karya sastra, misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "aktualisasi" misalnya penerapan kembali nilai-nilai lama ke dalam penyesuaian kehidupan masa kini.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]