Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), diubah sebagai berikut:

1.Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1
7A.Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mencapai persebaran penduduk secara optimal, berdasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial."

2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13
Pengarahan Mobilitas Penduduk bertujuan untuk:
a.mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global;
b.menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial dengan jumlah penduduk antarprovinsi, antarkabupaten/kota, dalam rangka pembangunan daerah;
c.mengelola pertumbuhan penduduk di suatu daerah tertentu;
d.mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha; dan
e.meningkatkan ketahanan nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

3.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 4 (empat) bab baru, yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC, dan BAB IVD yang berbunyi sebagai berikut:

"BAB IV A
MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 16A
(1)Mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen.
(2)Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota;
b.mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
c.mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi.

Pasal 16B
(1)Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2), dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas Pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.
(2)Mobilitas penduduk atas fasilitas pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

BAB IV B
ARAH KEBIJAKAN
DAN PENYELENGGARAAN MOBILITAS PENDUDUK

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan Mobilitas Penduduk

Pasal 16C
Kebijakan mobilitas penduduk diarahkan pada pencapaian persebaran penduduk secara optimal dalam kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan/atau antarprovinsi.

Pasal 16D
(1)Persebaran penduduk dalam kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan/atau antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.
(2)Keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keseimbangan yang rasional dengan lingkungan, selaras dengan perkembangan regional, kawasan perkotaan, dan/atau kawasan perdesaan.
(3)Penetapan baku keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan baku keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Penetapan Kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pasal 16E
(1)Untuk mewujudkan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C, Pemerintah menetapkan kebijakan:
a.pengarahan Mobilitas Penduduk yang bersifat permanen, nonpermanen;
b.pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antarprovinsi;
c.penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah;
d.pengelolaan urbanisasi; dan
e.persebaran penduduk ke daerah perbatasan antarnegara dan daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16F
(1)Berdasarkan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan:
a.penataan dan persebaran penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan antarkabupaten/kota;
b.Pengarahan Mobilitas Penduduk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
c.pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 16G
(1)Berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan:
a.penataan dan persebaran penduduk dalam wilayah kabupaten/kota dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten/kota, sampai ke desa/kelurahan;
b.Pengarahan Mobilitas Penduduk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
c.pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV C
PENYELENGGARAAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 16H
Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pemerintah melakukan:
a.pengumpulan dan pengembangan sistem database serta analisis data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
b.pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan;
c.pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap efektivitas kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
d.sosialisasi, advokasi dan komunikasi mengenai kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;
e.pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;
f.pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
g.pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Pasal 16I
Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16H, Menteri melakukan:
a.pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk skala nasional; dan
b.kerja sama dengan instansi/sektor terkait, atau lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16J
Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan:
a.pengumpulan dan analisis data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
b.pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan;
c.pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk;
d.sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;
e.komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada masyarakat;
f.pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;
g.pelaporan data statistik mobilitas penduduk;
h.pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
i.pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Pasal 16K
Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16J, Gubernur melakukan:
a.penunjukan Dinas/Badan Kependudukan atau yang menangani kependudukan untuk mengelola Pengarahan Mobilitas Penduduk;
b.pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengarahan Mobilitas Penduduk di wilayahnya; dan
c.kerja sama dengan instansi/sektor terkait, atau lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16L
Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan:
a.pengumpulan dan analisis data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan dan program pembangunan daerah;
b.pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan;
c.pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk;
d.pelayanan dan pencatatan bagi penduduk yang pindah dan datang, serta melakukan pemantauan atas keberadaan warga yang datang di daerahnya;
e.pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
f.koordinasi dan kerja sama antardaerah dalam pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
g.komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada masyarakat;
h.pelaporan data statistik mobilitas penduduk;
i.pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
j.pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Pasal 16M
Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16L, Bupati/Walikota melakukan:
a.penunjukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
b.pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarahan Mobilitas Penduduk di daerahnya; dan
c.kerja sama dengan instansi/sektor terkait, atau lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV D
PENDANAAN

Pasal 16N
(1)Pendanaan Pengarahan Mobilitas Penduduk skala nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pendanaan Pengarahan Mobilitas Penduduk skala provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(3)Pendanaan Pengarahan Mobilitas Penduduk skala kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota."

Pasal II
4.Di antara BAB IX dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25A
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengarahan Mobilitas Penduduk tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini."

Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 16A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mobilitas penduduk permanen" adalah perpindahan penduduk untuk menetap di kabupaten/kota yang dituju.
Yang dimaksud dengan "mobilitas penduduk non permanen" adalah perpindahan penduduk untuk tinggal sementara di kabupaten/kota yang dituju.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota" adalah mobilitas penduduk antardesa/antarkelurahan, dan antarkecamatan dalam wilayah kabupaten/kota.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 16B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Mobilitas penduduk atas fasilitas Pemerintah, dapat diselenggarakan melalui program:
a.transmigrasi; dan
b.pemukiman kembali.

Pasal 16C
Cukup jelas.

Pasal 16D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perkembangan regional diarahkan pada berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai daerah tujuan.
Yang dimaksud dengan "Kawasan Perkotaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perkembangan kawasan perkotaan diarahkan baik pada tumbuhnya kawasan perkotaan kecil maupun kawasan perkotaan sedang.
Yang dimaksud dengan "Kawasan Perkotaan Kecil" adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.
Yang dimaksud dengan "Kawasan Perkotaan Sedang" adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa Yang dimaksud dengan "Kawasan Perdesaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Perkembangan kawasan perdesaan diarahkan pada:
a.berkembangnya perdesaan di sekitar kawasan perkotaan kecil atau kawasan perkotaan sedang sebagai hunian ulang- alik; dan
b.berkembangnya perdesaan menjadi pusat-pusat perkembangan permukiman dan pertumbuhan ekonomi.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Menteri terkait" antara lain: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16E
Cukup jelas.

Pasal 16F
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Tim Koordinasi Orang Asing" adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16G
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Tim Koordinasi Orang Asing" adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16H
Cukup jelas.

Pasal 16I
Cukup jelas.

Pasal 16J
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Pelaporan data statistik mobilitas penduduk disampaikan kepada Pemerintah oleh provinsi, berdasarkan rekapitulasi pelaporan dari kabupaten/kota, dan dilakukan setiap awal tahun.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 16K
Cukup jelas.

Pasal 16L
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pelayanan dan pencatatan bagi penduduk yang pindah dan datang, meliputi pencatatan terhadap penduduk yang melakukan mobilitas permanen dan nonpermanen.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Pelaporan data statistik mobilitas penduduk disampaikan kepada provinsi oleh kabupaten/kota, berdasarkan rekapitulasi pencatatan pindah datang terhadap penduduk yang melakukan mobilitas permanen dan non permanen, dan dilakukan setiap akhir tahun.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 16M
Cukup jelas.

Pasal 16N
Cukup jelas.

Pasal II

Angka 4
Pasal 25A
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]