info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4
(1)Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
a.APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
b.Neraca daerah;
c.Laporan arus kas;
d.Catatan atas laporan keuangan daerah;
e.Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
f.Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
g.Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
(2)Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
(3)Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan.

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya.

Pasal 7
Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:
a.Paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
b.Paling lambat 30 hari setelah berakhurnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
c.Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, laporan keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah tahun yang lalu.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  .

BAB III
PENYELENGGARAAN SIKD

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan SIKD Secara Nasional

(1)SIKD secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
(2)Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah;
b.penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat;
c.penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
d.penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD;
e.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
f.pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
g.pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SIKD di Daerah

Pasal 11
Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing.

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a.penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
b.Penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
c.Penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Pasal 14
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan dalam situs resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV
SANKSI

Pasal 17
(1)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga 1 (satu) bulan setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah hingga 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18
(1)Pengenaan sanksi dilaksanakan secara efektif pada pencairan Dana Perimbangan bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi.
(2)Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan dengan disampaikannya Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

(1)Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
(2)Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahuns setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
(3)Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemekaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah diundangkan Undang-Undang pemekaran daerah yang bersangkutan.

Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

YUSRIL IHZA HAHENDRA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan akurat adalah suatu tindakan yang mencerminkan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan.
Yang dimaksud dengan relevan adalah suatu keadaan yang sesuai dengan kondisi obyektif sekarang dan masa datang.
Yag dimaksud dengan dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu kondisi atau fakta yang dapat diperbandingkan secara angka nominal dan matematis.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan APBD adalah termasuk perubahan APBD.
Huruf b
Yang dimaksud dengan neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan data kebutuhan fiskal adalah data yang terkait dengan perhitungan Dana Perimbangan, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto, dan indeks pembangunan manusia.
Ayat (2)
Informasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, sedangkan informasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan adalah hanya menyangkut bidang tugas Menteri Teknis terkait.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan media lainnya adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan misalnya disket atau Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM).

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.
Penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah bertujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil Pemerintah Daerah di Internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan pelaporan keuangan daerah adalah realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas