BAB I
KETENTUAN UMUM

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
a.pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c.pendidikan dan pelatihan; dan
d.perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 4
Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(1)Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan.
(2)Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 8
(1)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
(2)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemberian akreditasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11
(1)Pembinaan terhadap perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
(2)dilakukan oleh Menteri melalui pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pembinaan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan

(1)Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Bagian Kedua
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 14
(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
a.penetapan WPR;
b.penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
c.pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
d.penerbitan IPR;
e.penerbitan IUP; dan
f.penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:
a.teknis pertambangan;
b.pemasaran;
c.keuangan;
d.pengelolaan data mineral dan batubara;
e.konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f.keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g.keselamatan operasi pertambangan;
h.pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i.pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
j.pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l.penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m.kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n.pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
o.jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 17
(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
a.evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan/atau
b.inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18
(1)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dan Menteri.
(2)Gubernur melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri.

(1)Menteri melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada gubernur atau bupati/walikota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 21
(1)Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk:
a.IUP atau IUPK Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
1.pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
2.tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
b.IUP atau IUPK Operasi Produksi paling sedikit terhadap:
1.perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commisioning);
2.perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
3.perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
4.perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
(2)Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

(1)Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c paling sedikit meliputi:
a.perencanaan anggaran;
b.realisasi anggaran;
c.realisasi investasi; dan
d.pemenuhan kewajiban pembayaran.
(2)Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
a.iuran tetap untuk WIUP mineral logam, WIUP batubara WPR, atau WIUPK;
b.iuran produksi mineral logam, batubara, dan mineral bukan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24
(1)Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1)Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g paling sedikit meliputi:
a.sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
b.pengamanan instalasi;
c.kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
d.kompetensi tenaga teknik; dan
e.evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
(1)Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h paling sedikit meliputi:
a.pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
b.penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
c.penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
d.pengelolaan pascatambang;
e.penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
f.pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
(1)Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
(2)Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 30
(1)Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j paling sedikit meliputi:
a.pelaksanaan program pengembangan;
b.pelaksanaan uji kompetensi; dan
c.rencana biaya pengembangan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31
(1)Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k paling sedikit meliputi:
a.program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
b.pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
c.biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32
(1)Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m paling sedikit meliputi:
a.fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK untuk masyarakat sekitar tambang; dan
b.pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33
(1)Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:
a.luas wilayah;
b.lokasi penambangan;
c.lokasi pengolahan dan pemurnian;
d.jangka waktu tahap kegiatan;
e.penyelesaian masalah pertanahan;
f.penyelesaian perselisihan; dan
g.penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34
(1)Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf o paling sedikit meliputi:
a.jenis komoditas tambang;
b.kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
c.kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
d.tempat penimbunan sementara (run of mine), tempat penimbunan (stock pile), dan titik serah penjualan (at sale point).
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 36
(1)Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
a.evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
b.pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
c.penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
(2)Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, apenyelidikan, dan pengujian.
(3)Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
a.memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
b.menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
c.mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 37
(1)Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui:
a.pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
b.verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan Inspektur Tambang diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam ketentuan ini dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, lokakarya, inspeksi bersama, seminar, dan pertemuan teknis di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ayat (2)
Sesuai dengan kebutuhan dalam ketentuan ini dilakukan berdasarkan penilaian Menteri atau atas permintaan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya dalam ketentuan ini termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Keselamatan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:
a.manajemen risiko;
b.program keselamatan kerja yang meliputi, antara lain, pencegahan kecelakan, peledakan, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya;
c.pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja;
d.administrasi keselamatan kerja;
e.manajemen keadaan darurat;
f.inspeksi keselamatan kerja;
g.pencegahan dan penyelidikan kecelakaan.
Huruf b
Kesehatan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:
a.program kesehatan pekerja/buruh yang meliputi, antara lain, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pelatihan dan pendidikan kesehatan kerja;
b.higienis dan sanitasi;
c.ergonomis;
d.pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja/buruh; dan/atau
e.dianogsis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja.
Huruf c
Lingkungan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:
a.pengendalian debu;
b.pengendalian kebisingan;
c.pengendalian getaran;
d.pencahayaan;
e.kualitas udara kerja;
f.pengendalian radiasi;
g.pengendalian faktor kimia;
h.pengendalian faktor biologi; dan
i.kebersihan lingkungan kerja.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Fasilitas umum dalam ketentuan ini misalnya jalan umum, sekolah, dan klinik.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Kepala Inspektur Tambang" adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan:
1.direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah;
2.kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara di pemerintah provinsi;
3.kepala dinas teknis kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara di pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]