BAB I
KETENTUAN UMUM

Sertifikasi Usaha Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan:
a.kualitas pelayanan kepariwisataan; dan
b.produktivitas usaha pariwisata.

Pasal 4
Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

BAB II
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DI BIDANG PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
Pengembangan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a.pengembangan standar kompetensi;
b.pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
c.penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
d.harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Standar Kompetensi

Pasal 8
(1)Pengembangan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan SKKNI bidang pariwisata yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan SKKNI bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata bersama-sama asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.
(3)Pengembangan SKKNI bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Menteri.
(4)Standar khusus dikembangkan oleh usaha pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi
di Bidang Pariwisata

Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup:
a.pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
b.pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
c.pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Pasal 11
(1)Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersifat wajib.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh LSP Bidang Pariwisata.
(2)LSP bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.LSP pihak pertama;
b.LSP pihak kedua; dan
c.LSP pihak ketiga.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan pendirian LSP Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Pasal 14
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan pada saat proses pembelajaran, hasil pembelajaran, atau hasil pengalaman kerja di usaha pariwisata.

Bagian Kelima
Harmonisasi dan Pengakuan Sertifikasi Kompetensi
di Bidang Pariwisata

Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata meliputi:
a.standardisasi;
b.kelembagaan;
c.penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata;
d.tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan
e.Sertifikat Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Standardisasi

Pasal 17
(1)Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata.
(2)Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:
a.daya tarik wisata;
b.kawasan pariwisata;
c.jasa transportasi wisata;
d.jasa perjalanan wisata;
e.jasa makanan dan minuman;
f.penyediaan akomodasi;
g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i.jasa informasi pariwisata;
j.jasa konsultan pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
l.wisata tirta; dan
m.spa.
(3)Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus memiliki Standar Usaha Pariwisata.
(4)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Pasal 18
(1)Penyusunan Standar Usaha Pariwisata untuk setiap bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha pariwisata mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha.
(2)Penyusunan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

LSU Bidang Pariwisata didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a.berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memiliki perangkat kerja; dan
c.memiliki auditor.

Pasal 21
(1)LSU Bidang Pariwisata mempunyai tugas:
a.melakukan Audit;
b.memelihara kinerja auditor; dan
c.mengembangkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(2)LSU Bidang Pariwisata mempunyai wewenang:
a.menetapkan biaya pelaksanaan audit usaha;
b.menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
c.mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.

Bagian Keempat
Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata

(1)Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, objektif, dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 24
Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.
(2)Penetapan struktur biaya Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi
di Bidang Pariwisata

Pasal 28
(1)Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata dilakukan oleh Ketua BNSP bersama Menteri.
(2)Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
b.penggunaan Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
c.kinerja LSP Bidang Pariwisata.
(3)Tata cara pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 29
(1)Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri.
(2)Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
b.penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
c.kinerja LSU Bidang Pariwisata.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30
(1)Pelanggaran yang dilakukan Pengusaha Pariwisata terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis;
b.pembatasan kegiatan usaha; dan
c.pembekuan sementara kegiatan usaha.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
(3)Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat diberlakukan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 32
Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 33
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "standar khusus" adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kualifikasi okupasi nasional" adalah skema sertifikasi untuk berbagai okupasi nasional sesuai Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berbasis SKKNI dan/atau standar lain sesuai dengan tuntutan industri/okupasi/profesi terkait dan tuntutan pasar.
Yang dimaksud dengan "skema sertifikasi kelompok" (cluster) adalah skema sertifikasi yang berisi unit-unit kompetensi sesuai dengan kelompok spesifik industri.
Yang dimaksud dengan "profisiensi" adalah uji keberterimaan (acceptance) kompetensi yang dilakukan dengan cara evaluasi atau ujian (examination) dengan mengujikan indikator kuat (norma) suatu kompetensi yang dibandingkan dengan suatu besaran statistik untuk menentukan suatu kompetensi masih terpelihara (in layer) atau tidak terpelihara (out layer).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
LSP pihak pertama industri merupakan LSP yang dibentuk oleh suatu organisasi/perusahaan yang melakukan sertifikasi kompetensi terhadap karyawannya sendiri, dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar khusus, dan/atau standar internasional.
LSP pihak pertama pendidikan vokasi merupakan LSP yang dibentuk oleh pendidikan vokasi yang melakukan sertifikasi kompetensi terhadap peserta didik sendiri selama belajar di lembaga pendidikan tersebut dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar khusus, dan/atau standar internasional.
Huruf b
LSP pihak kedua merupakan LSP yang dibentuk oleh suatu organisasi/perusahaan yang melakukan sertifikasi kompetensi terhadap karyawan perusahaan lain yang menjadi supplier atau agen dari organisasi/perusahaan dimaksud dalam rangka menjamin mutu supply barang atau jasa dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar khusus, dan/atau standar internasional.
Huruf c
LSP pihak ketiga merupakan LSP yang dibentuk dan mendapat dukungan dari suatu asosiasi industri, asosiasi profesi dan instansi teknis yang telah mendapat lisensi dari BNSP yang melakukan sertifikasi kompetensi terhadap Tenaga Kerja dalam rangka menjamin mutu kompetensi secara nasional dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar khusus, dan/atau standar internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan sertifikasi pada saat proses pembelajaran" adalah uji kompetensi yang dilaksanakan pada saat yang bersangkutan masih berada pada lembaga pendidikan.
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan sertifikasi pada saat hasil pembelajaran" adalah proses pengakuan capaian pembelajaran dan/atau capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pelatihan.
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan sertifikasi hasil pengalaman kerja" adalah pengakuan terhadap pengalaman kerja Tenaga Kerja yang bersangkutan pada profesi yang sama.
Yang dimaksud dengan "pengalaman kerja" adalah akumulasi melakukan pekerjaan secara intensif pada jangka waktu tertentu di suatu bidang tertentu yang menghasilkan peningkatan kompetensi.

Pasal 15
Ayat (1)
Harmonisasi ditujukan untuk mencapai kesepahaman dan saling pengakuan baik lintas sektor, lintas sistem standardisasi, lintas negara maupun multilateral, untuk mengembangkan kerja sama bilateral maupun multilateral.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
a.Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dan subjenis usaha meliputi:
1)pengelolaan pemandian air panas alami;
2)pengelolaan gua;
3)pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
4)pengelolaan museum;
5)pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
6)pengelolaan objek ziarah; dan
7)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.
b.Bidang usaha kawasan pariwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.
c.Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:
1)angkutan jalan wisata;
2)angkutan kereta api wisata;
3)angkutan sungai dan danau wisata;
4)angkutan laut domestik wisata; dan
5)angkutan laut internasional wisata.
d.Bidang usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha:
1)biro perjalanan wisata; dan
2)agen perjalanan wisata.
e.Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
1)restoran;
2)rumah makan;
3)bar/rumah minum;
4)kafe;
5)jasa boga;
6)pusat penjualan makanan; dan
7)jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.
f.Bidang usaha jasa penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:
1)hotel meliputi subjenis:
a)hotel bintang; dan
b)hotel nonbintang.
2)bumi perkemahan;
3)persinggahan karavan;
4)vila;
5)pondok wisata;
6)akomodasi lain meliputi:
a)motel; dan
b)jenis usaha lain bidang usaha jasa penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.
g.Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
1)gelanggang olahraga, yang meliputi subjenis usaha:
a)lapangan golf;
b)rumah bilyar;
c)gelanggang renang;
d)lapangan tenis;
e)gelanggang bowling; dan
f)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
2)gelanggang seni, yang meliputi subjenis:
a)sanggar seni;
b)galeri seni;
c)gedung pertunjukan seni; dan
d)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
3)arena permainan, yang meliputi subjenis usaha:
a)arena permainan; dan
b)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
4)hiburan malam, yang meliputi subjenis usaha:
a)kelab malam;
b)diskotek;
c)pub; dan
d)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
5)panti pijat, yang meliputi subjenis usaha:
a)panti pijat; dan
b)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
6)taman rekreasi, yang meliputi subjenis usaha:
a)taman rekreasi;
b)taman bertema; dan
c)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
7)karaoke, yang meliputi subjenis usaha karaoke.
8)jasa impresariat/promotor, yang meliputi subjenis usaha jasa impresariat/promotor.
h.Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
i.Bidang usaha jasa informasi pariwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.
j.Bidang usaha jasa konsultan pariwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.
k.Bidang usaha jasa pramuwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.
l.Bidang usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha:
1)wisata bahari, yang meliputi subjenis usaha:
a)wisata selam;
b)wisata perahu layar;
c)wisata memancing;
d)wisata selancar;
e)dermaga bahari; dan
f)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
2)wisata sungai, danau, dan waduk, yang meliputi subjenis usaha:
a)wisata arung jeram;
b)wisata dayung; dan
c)subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.
m.Bidang usaha spa belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga mandiri" adalah bahwa LSU Bidang Pariwisata harus dapat bertindak sendiri, tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan dan pembiayaan operasionalnya tidak bergantung dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perangkat kerja" antara lain:
1.materi Audit Usaha Pariwisata;
2.pedoman pelaksanaan Audit Usaha Pariwisata; dan
3.panduan mutu.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "transparan" adalah setiap proses pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata harus dapat diketahui oleh banyak pihak.
Yang dimaksud dengan "objektif" adalah proses pelaksanaan sertifikasi tidak memihak.
Yang dimaksud dengan "kredibel" adalah mengumumkan hasil penilaian kepada publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "uji kompetensi" adalah proses penilaian yang dilakukan oleh asesor kompetensi untuk membuat keputusan bahwa suatu kompetensi telah dapat dipenuhi.
Ayat (2)
Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi oleh Pengusaha Pariwisata antara lain penyediaan tempat uji kompetensi, bahan-bahan dan peralatan praktik.
Ayat (3)
Fasilitasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata antara lain penyusunan dan pemutakhiran standar Kompetensi, diseminasi standar, pendidikan dan pelatihan asesi, bimbingan teknis, pelatihan asesor, pembuatan materi uji kompetensi, dan membantu pembiayaan uji kompetensi.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembatasan kegiatan usaha tersebut dapat berupa:
1.membatasi kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi (bagi pengusaha yang memiliki kegiatan di beberapa lokasi); dan/atau
2.membatasi lingkup jenis dan/atau subjenis usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]