BAB I
KETENTUAN UMUM

Perwakilan melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan di negara tujuan penempatan.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Mitra Usaha

Pasal 4
(1)Mitra Usaha yang akan melakukan kerja sama penempatan TKI dengan PPTKIS harus memiliki tanda daftar dari Perwakilan.
(2)Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mitra Usaha harus:
a.mendapatkan izin dari instansi yang berwenang di negara tujuan penempatan;
b.memenuhi akreditasi yang dilakukan oleh Perwakilan;
c.memiliki kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perwakilan yang dituangkan dalam surat pernyataan; dan
d.memiliki riwayat kinerja sebagai Mitra Usaha yang tidak bermasalah bagi Mitra Usaha yang telah melakukan kerja sama penempatan tenaga kerja.
(3)Akreditasi yang dilakukan oleh Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a.sarana dan prasarana yang memadai;
b.struktur organisasi dan sumber daya manusia;
c.rencana kerja paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
d.neraca keuangan terakhir.
(4)Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perwakilan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Mitra Usaha

Mitra Usaha yang telah memperoleh tanda daftar dari Perwakilan, dapat melakukan kerja sama penempatan TKI dengan PPTKIS untuk menempatkan TKI pada Pengguna Perseorangan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penempatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengguna Perseorangan

Pasal 7
Pengguna Perseorangan yang akan menggunakan TKI harus:
a.memiliki izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan TKI;
b.memiliki identitas diri yang jelas;
c.memiliki kemampuan untuk membayar gaji TKI sesuai dengan Perjanjian Kerja;
d.memiliki kesanggupan untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerja yang dituangkan dalam surat pernyataan; dan
e.tidak memiliki catatan sebagai pengguna bermasalah terhadap TKI.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha

Pasal 8
(1)Perwakilan melakukan penilaian kinerja Mitra Usaha yang telah memiliki tanda daftar.
(2)Penilaian kinerja Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.jangka waktu berlakunya tanda daftar Mitra Usaha;
b.realisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
c.tanggung jawab terhadap TKI yang ditempatkan;
d.tanggung jawab dalam menyelesaikan kasus TKI yang ditempatkan; dan/atau
e.riwayat kinerja sebagai Mitra Usaha yang tidak pernah menempatkan TKI pada pengguna perseorangan yang bermasalah.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1)Mitra Usaha yang bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.peringatan tertulis;
b.pemberhentian sementara kegiatan penempatan TKI; dan/atau
c.pencabutan tanda daftar.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh kepala Perwakilan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perwakilan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penetapan Pengguna Perseorangan

Pasal 11
(1)Perwakilan melakukan penilaian terhadap Pengguna Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Penilaian Pengguna Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.penilaian atas pemenuhan persyaratan Pengguna Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
b.realisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja.
(3)Penilaian Pengguna Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat legalisasi Perjanjian Kerja dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perwakilan dapat berkoordinasi dengan Mitra Usaha.

Pengguna Perseorangan yang bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilarang mempekerjakan TKI.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Mitra Usaha yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Penempatan dengan PPTKIS, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "akreditasi" adalah pengakuan yang diberikan oleh Perwakilan kepada Mitra Usaha setelah dinilai bahwa Mitra Usaha memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen" antara lain dokumen yang menyatakan bahwa Mitra Usaha telah terakreditasi atau tercatat di negara tujuan penempatan yang masih berlaku dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kemampuan untuk membayar gaji TKI sesuai dengan Perjanjian Kerja" antara lain dibuktikan dengan slip gaji, pembayaran pajak, atau bank statement.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]