info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN



≡ http://ngada.org

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Penyelenggaraan alur-pelayaran dilakukan untuk:
a.ketertiban lalu lintas kapal;
b.memonitor pergerakan kapal;
c.mengarahkan pergerakan kapal; dan
d.pelaksanaan hak lintas damai kapal-kapal asing.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Keikutsertaan badan usaha dalam penyelenggaraan alur-pelayaran dimaksudkan untuk ikut membangun dan memelihara alur-pelayaran sehubungan dengan keterkaitan badan usaha dimaksud dalam pemanfaatan alur-pelayaran.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Tinggi ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai untuk kepentingan kapal sungai disesuaikan dengan klasifikasi alur-pelayaran sungai.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "waktu tiba" adalah Estimated Time Arrival (ETA).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "informasi lain" meliputi perubahan cuaca, adanya bahaya navigasi baru (seperti kerangka kapal dan timbulnya pulau baru diperairan), adanya kapal kandas atau tubrukan, dan adanya pencemaran dilaut.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada siang hari dikenal dari:
a.warna;
b.tanda puncak;
c.bentuk bangunan; dan
d.kode huruf dan angkanya.
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada malam hari dikenal dari irama dan warna cahaya.
Huruf b
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik dipergunakan untuk menyampaikan informasi melalui sistem elektromagnetik lainnya untuk menentukan arah dan posisi kapal.
Huruf c
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran audible dipergunakan untuk menyampaikan informasi mengenai posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran melalui suara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pencegahan gangguan, perlindungan, dan pengamanan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran" adalah pencegahan terhadap Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan sarana penunjangnya dari gangguan fisik dan gangguan alam yang bersumber dari perbuatan manusia dan keadaan alam, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Kegiatan pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran meliputi:
a.pengadaan untuk lokasi baru; atau
b.pengadaan untuk penggantian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk penandaan alur pelayaran menuju ke terminal khusus.
Lokasi tertentu antara lain wilayah terminal khusus, kegiatan pengerukan, dan lokasi kerangka kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "hidrografi" adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman, garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi, serta berbagai keragaman di atas dan di bawah permukaan laut.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hambatan" adalah keadaan yang dapat mengganggu atau menghalangi lalu lintas angkutan di perairan, antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran hanya dikenakan untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dibangun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "untuk keperluan meminta pertolongan" antara lain meminta pertolongan untuk keperluan pengobatan, kapal mengalami kerusakan, kapal menurunkan orang sakit, atau mendapat kecelakaan dengan syarat tidak mengadakan kegiatan pekerjaan yang dilakukan selama di pelabuhan terdekat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "percobaan berlayar" adalah dalam rangka pembangunan dan perbaikan kapal.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran yaitu:
a.Pemerintah pada perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran untuk alur-pelayaran Kelas I;
b.pemerintah provinsi pada perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran untuk alur-pelayaran Kelas II; dan
c.pemerintah kabupaten/kota pada perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran untuk alur-pelayaran Kelas III.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Membangun antara lain memasang iklan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jaringan Telekomunikasi-Pelayaran" adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi-Pelayaran dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Band Medium Frequency" adalah ruang frekuensi dengan batas terendah 300 KHz (tiga ratus kilohertz) dan batas tertinggi 3.000 Khz (tiga ribu kilohertz).
Yang dimaksud dengan "Band High Frequency" adalah frekuensi dengan batas terendah 3 Mhz (tiga megahertz) dan batas tertinggi 30 MHz (tiga puluh megahertz).
Yang dimaksud dengan "Band Very High Frequency" adalah ruang frekuensi dengan batas terendah 30 Mhz (tiga puluh megahertz).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "List Of Radio Determination and Special Service Stations" adalah daftar stasiun radio yang menyelenggarakan dinas/pelayaran dalam penentuan dan dinas/pelayaran khusus, dalam penentuan posisi kecepatan, dan/atau informasi lain yang berhubungan dengan beberapa parameter yang berlaku, dengan menggunakan propagasi gelombang radio.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Pelayanan jasa informasi cuaca ke lautan ditujukan untuk kepentingan transportasi pelayaran, perikanan, wisata laut, pertambangan, pertahanan dan keamanan, pencarian dan penyelamatan, serta pelestarian lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Kerjasama dimaksudkan dalam rangka mengumpulkan data cuaca dari kapal dan menyebarluaskan informasi cuaca pelayaran.

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bangunan atau instalasi" adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
Ayat (2)
Dalam setiap pendirian dan/atau perubahan bangunan atau instalasi di perairan perlu mempertimbangkan kelestarian dan tata ruang ke lautan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "fasilitas alur-pelayaran tertentu" antara lain rambu, pos pengawas, halte, pencatat skala tinggi air, dan bangunan penahan arus.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "daerah lainnya" antara lain daerah Ship to Ship Transfer (STS), Traffic Separation Scheme (TSS), dan Anchorage Area.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Tenaga ahli untuk pekerjaan pengerukan meliputi teknik sipil (civil engineering), teknik mesin (mechanical engineering), teknik perkapalan (naval engineering), ke lautan (marine environment), ANT1 (navigator), dan ATT1 (ship engineer).
Tenaga ahli untuk pekerjaan reklamasi pada perairan dan sekitarnya (menggunakan kapal keruk dan material hasil keruk) meliputi teknik sipil (civil engineering), teknik mesin (mechanical engineering), teknik perkapalan (naval engineering), ke lautan (marine environment), ANT1 (navigator), ATT1 (ship engineer), teknik geodesi, dan juru ukur.

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perairan wajib pandu" adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih.
Yang dimaksud dengan "perairan pandu luar biasa" adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa pemanduan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanduan di luar perairan pelabuhan" adalah pelayanan jasa pemanduan yang dilaksanakan:
a.di luar wilayah perairan wajib pandu;
b.di perairan pandu luar biasa yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia; dan
c.di perairan pandu luar biasa yang berada pada alur yang sempit dan rawan kecelakaan/tubrukan kapal.
Petugas pandu laut dalam disebut juga Deep Sea Pilot.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dapat dilimpahkan" adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Kapal yang dibebaskan dari kewajiban menggunakan pandu dalam ketentuan ini apabila memerlukan pemanduan, pelayanan pemanduan diberikan menurut tata cara pelayanan pemanduan yang berlaku.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan" adalah kapal yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintahan lainnya, misalnya penelitian di laut dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Ayat (1)
Asuransi dapat dilakukan oleh badan usaha asuransi atau lembaga keuangan penjamin seperti Protection and Indemnity Club (P&I Club).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 120
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemilik kapal" adalah orang atau badan hukum yang namanya terdaftar sebagai pemilik kapal dalam daftar kapal yang resmi sebelum menjadi kerangka kapal.
Pelaporan antara lain mencakup data kapal dan posisi kapal.
Ayat (2)
Penetapan tingkat gangguan kerangka kapal terhadap keselamatan berlayar didasarkan kepada kepentingan operasional pelayaran dan pengembangan wilayah.

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pelaksanaan kegiatan salvage memperhatikan pula kelestarian lingkungan. Penggunaan tenaga kerja asing dan kapal kerja berbendera asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 127
Ayat (1)
Pekerjaan bawah air tidak termasuk kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional/kecil.
Ayat (2)
Pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air memperhatikan pula kelestarian lingkungan. Penggunaan tenaga kerja asing dan kapal kerja berbendera asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sehat jasmani" adalah tidak buta warna, tidak cacat pendengaran, dan tidak gagap.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas