BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Duta Besar LBBP diberikan:
a.tunjangan jabatan;
b.tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
c.tunjangan lainnya.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB III
BIAYA PERJALANAN, RUMAH JABATAN
DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4
Duta Besar LBBP yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Duta Besar LBBP yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7
(1)Duta Besar LBBP yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacat jasmani dan/atau cacat rohani, diberikan tunjangan cacat.
(2)Cacat jasmani dan cacat rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dengan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
(3)Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8
(1)Apabila Duta Besar LBBP tewas, maka kepada isteri/suami atau anaknya yang sah diberikan uang duka tewas.
(2)Apabila Duta Besar LBBP wafat, maka kepada isteri/suami atau anaknya yang sah diberikan uang duka wafat.
(3)Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Duta Besar LBBP yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Pasal 11
(1)Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.
(2)Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam perseratus) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun.
(3)Duta Besar LBBP yang berhenti dengan hormat dari jabatannya yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara disebabkan keadaan jasmani atau rohani akibat dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun.

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 14
(1)Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:
a.meninggal dunia; atau
b.diangkat lagi menjadi Pejabat Negara Eksekutif.
(2)Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
a.pada akhir bulan kedua setelah penerima pensiun meninggal dunia;
b.pada bulan berikutnya setelah mantan Duta Besar LBBP diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif.
(3)Apabila penerima pensiun setelah mantan Duta Besar LBBP diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhitungkan masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(1)Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan:
a.meninggal dunia; atau
b.kawin lagi.
(2)Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 17
(1)Apabila Duta Besar LBBP atau penerima pensiun mantan Duta Besar LBBP meninggal dunia dan tidak meninggalkan isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya yang sah diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda.
(2)Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan belum pernah kawin.
(3)Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
a.mulai bulan ketiga setelah Duta Besar LBBP/mantan Duta Besar LBBP meninggal dunia;
b.mulai bulan berikutnya setelah janda/duda mantan Duta Besar LBBP yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
(4)Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya apabila anak yang bersangkutan:
a.meninggal dunia;
b.telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
c.telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
d.telah kawin.

Pasal 18
Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 21
Untuk mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penerima pensiun yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Penerima pensiun mantan Pejabat Negara Eksekutif yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini berkedudukan sebagai Duta Besar LBBP yang kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau sebagai mantan Duta Besar LBBP, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (3).

Pasal 24
(1)Hak untuk menerima pensiun hapus, apabila:
a.penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seijin pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing;
b.penerima pensiun menurut keputusan pejabat/Badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2)Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka surat keputusan pensiun dicabut.

BAB VII
PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Rumah jabatan bagi Duta Besar LBBP dan perlengkapannya serta kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah milik Negara oleh sebab itu perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara.
Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 6
Yang dimaksud dengan kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi:
a.dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
b.dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
c.karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Yang dimaksud dengan sakit karena dinas, adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksaan tugas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Biaya pemakaman yang ditanggung oleh Negara meliputi:
a.peti jenazah dan perlengkapannya;
b.tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
c.angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan/atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman; dan
d.angkutan dan penginapan bagi isteri/suami yang sah dan anak yang sah dari almarhum/almarhumah, dengan ketentuan bahwa apabila almarhum/almarhumah tidah mempunyai isteri/suami/anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga lainnya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
Apabila jumlah isteri/suami dan anak yang ditinggalkan kurang dari 3 (tiga) orang, dapat ditambah keluarga lainnya.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan masa jabatan adalah masa antara tanggal 1 dari bulan berikutnya seseorang dengan resmi melaksanakan tugas jabatannya sebagai Duta Besar LBBP dan tanggal 1 bulan berikutnya yang bersangkutan berhenti dengan hormat, tewas, atau wafat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan Pajabat Negara Eksekutif adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Duta Besar LBBP serta pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Masa jabatan sebagai Pejabat Negara Eksekutif secara berturut-turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentase pensiun maksimum, dengan ketentuan bahwa dalam menghitung besarnya pensiun didahulukan dasar pensiun yang lebih tinggi.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang berhak mendapat pensiun janda adalah isteri yang sah dari Mantan Duta Besar LBPP.
Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun adalah isteri yang bertama.
Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang pertama dikawininya dengan sah tanpa terputus oleh perceraian.
Ayat (2)
Apabila seorang Duta Besar LBBP meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka untuk menetapkan pensiun janda/dudanya dihitung dahulu besarnya pensiun yang akan diperoleh almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
Dalam hal ini tanggal kematiannya dianggap sebagai tanggal pemberhentian yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Mulai bulan berikutnya sampai dengan bulan kedua setelah Duta Besar LBBP yang bersangkutan meninggal dunia, janda/dudanya menerima penghasilan penuh dari almarhum suami/almarhumah isterinya.

Pasal 16
Ayat (1)
Apabila janda/duda mantan Duta Besar LBBP kawin lagi, maka terhitung mulai bulan berikutnya surat keputusan pensiun dicabut.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi penerima pensiun.
Pensiun anak adalah merupakan hak dari semua anak, umpamanya apabila seorang Mantan Duta Besat LBBP mempunyai dua orang isteri yang dikawininya dengan sah dan mempunyai anak dari kedua isteri tersebut, maka anak dari masing-masing isteri tersebut memperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Dengan ketentuan ini maka Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang mempunyai daerah akreditasi lebih dari satu negara hanya menerima penghasilan dan fasilitas seperti Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang daerah akreditasinya satu negara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang berkewajiban mencabut surat keputusan pensiun adalah pejabat yang menetapkan pensiun yang bersangkutan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]