BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a.penguasaan SDG Hewan;
b.pengelolaan SDG Hewan;
c.perbibitan ternak;
d.pemasukan dan pengeluaran SDG Hewan, benih, dan/atau bibit ternak; dan
e.sistem dokumentasi dan jaringan informasi SDG Hewan dan perbibitan ternak.

BAB II
PENGUASAAN SDG HEWAN

Pasal 4
(1)SDG Hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(2)Penguasaan SDG Hewan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran asli geografis SDG Hewan.

Pemerintah daerah provinsi melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi di wilayah kewenangannya atas SDG Hewan yang sebaran asli geografisnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 7
Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi di wilayah kewenangannya atas SDG Hewan yang sebaran asli geografisnya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 8
Pengaturan SDG Hewan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 meliputi:
a.pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan;
b.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan; dan
c.pendanaan untuk pengelolaan SDG Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengelolaan SDG Hewan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan.
(2)SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar.
(3)Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.
(4)Menteri menetapkan jenis satwa liar tidak dilindungi yang dilarang untuk dimanfaatkan.

Pasal 11
Pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan yang berasal dari satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(1)Pengelolaan SDG Hewan berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan di dalam negeri.
(2)Pengelolaan SDG Hewan dapat dilakukan di luar negeri apabila:
a.belum dapat dilakukan di dalam negeri;
b.untuk mempercepat bagian tertentu dari proses pengelolaan SDG Hewan; dan/atau
c.sesuai dengan perjanjian internasional.
(3)Pengelolaan SDG Hewan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan SDG Hewan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 14
(1)Pemanfaatan SDG Hewan dilakukan melalui kegiatan:
a.pembudidayaan; dan b. pemuliaan.
(2)Pembudidayaan dan pemuliaan harus mengacu pada kesejahteraan hewan.

(1)Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a menggunakan hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
(2)Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi.
(3)Pembudidayaaan pada hewan peliharaan meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan.
(4)Dalam hal satwa liar yang tidak dilindungi akan dibudidayakan, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17
(1)Menteri menetapkan sistem budidaya untuk menghasilkan hewan peliharaan, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium.
(2)Pemerintah daerah provinsi menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan SDG Hewan wilayah provinsi.
(3)Pemerintah daerah kabupaten/kota:
a.menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan SDG Hewan wilayah kabupaten/kota;
b.mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan lahan penggembalaan umum untuk budidaya SDG Hewan; dan
c.mengembangkan SDG Hewan.

Pasal 18
(1)Usaha pembudidayaan SDG hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
(2)Dalam hal usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berkembang, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan usaha pembudidayaan SDG Hewan asli dan Hewan lokal.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi menguras atau mengancam kepunahan SDG Hewan asli dan lokal.

Pasal 21
(1)Pemuliaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru.
(2)Pemuliaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDG Hewan asli, lokal, dan introduksi.
(3)Dalam melakukan pemuliaan SDG Hewan asli dan lokal harus menjaga kelestariannya agar tidak punah.
(4)Pemuliaan terhadap SDG Hewan introduksi harus mencegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau terjadinya perkembangan populasi hewan yang tidak terkendali.

(1)Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, dan rekayasa genetik.
(2)Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
(3)Dalam hal cara rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan ternak transgenik, selain harus memenuhi ketentuan ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Pasal 24
(1)Pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi harus tetap mempertahankan gen tetua SDG Hewan asli atau lokal.
(2)Dalam hal SDG Hewan asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status populasinya tidak aman, penyelenggaraan pemuliaannya harus memperoleh izin dari Menteri.

(1)Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal yang:
a.status populasinya tidak aman;
b.nilai ekonominya rendah;
c.nilai sosial budayanya tinggi; dan/atau d. keragaman genetiknya tinggi.
(2)Status populasi tidak aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelestarian SDG Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28
(1)SDG Hewan asli dan SDG Hewan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
(2)Apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian SDG Hewan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penyelamatan SDG Hewan.
(3)Apabila terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan SDG Hewan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan SDG Hewan yang bersangkutan.

Pasal 29
Pelestarian SDG Hewan asli dan SDG Hewan lokal dilaksanakan melalui kegiatan:
a.eksplorasi;
b.konservasi; dan
c.penetapan kawasan pelestarian.

Paragraf 2
Eksplorasi

Pasal 30
(1)Eksplorasi dilakukan oleh:
a.Pemerintah;
b.pemerintah daerah provinsi;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.lembaga pendidikan;
e.lembaga penelitian;
f.perorangan warga negara Indonesia;
g.lembaga swadaya masyarakat;
h.badan usaha;
i.lembaga pendidikan asing;
j.lembaga penelitian asing;
k.badan usaha asing; dan
l.warga negara asing.
(2)Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, atau badan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin eksplorasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Eksplorasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan asing, lembaga penelitian asing, badan usaha asing, dan warga negara asing wajib mendapatkan izin eksplorasi dari Menteri dan izin penelitian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerjasama dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam negeri.

Pasal 31
(1)Pengajuan permohonan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) harus disertai:
a.identitas pemohon;
b.rencana kegiatan eksplorasi yang paling sedikit berisi penjelasan mengenai kawasan, jenis SDG Hewan, metodologi, dan jangka waktu eksplorasi;
c.keterangan dari instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara Indonesia yang menjadi mitra kerja pemohon; dan
d.surat keterangan, rekomendasi, atau persetujuan dari lembaga penjamin.
(2)Permohonan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dari pemilik SDG Hewan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin eksplorasi SDG hewan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33
Dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib:
a.menjaga kelestarian SDG Hewan dan fungsi lingkungan hidup;
b.menyimpan SDG Hewan yang dikumpulkan sesuai dengan tata cara penyimpanan yang baik; dan
c.memperhatikan keberadaan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, masyarakat hukum adat, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang mengelola SDG Hewan.

Paragraf 3
Konservasi

Pasal 34
(1)Konservasi SDG Hewan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha.
(3)Konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
a.konservasi in-situ;
b.konservasi lekat lahan; dan/atau
c.konservasi ex-situ.

Pasal 35
(1)Untuk melakukan konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) harus terlebih dahulu diketahui status populasinya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
(2)Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi ternyata terdapat SDG Hewan dalam status populasi ke arah kritis, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan peringatan dini dan tindakan tanggap darurat.
(3)Dalam hal status populasi SDG Hewan di habitatnya dalam kondisi kritis, konservasi harus dilakukan secara in-situ dan/atau ex-situ.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan dini dan tindakan tanggap darurat diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Penetapan Kawasan Pelestarian

Pasal 36
(1)Untuk keperluan konservasi in-situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a ditetapkan kawasan pelestarian oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Kawasan pelestarian SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan pelestarian SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PERBIBITAN TERNAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37
(1)Kebijakan perbibitan nasional ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.penyediaan benih dan bibit ternak;
b.peredaran benih dan bibit ternak;
c.pengawasan benih dan bibit ternak; dan/atau d. kelembagaan perbibitan.
(3)Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perbibitan ternak asli, ternak lokal, dan ternak introduksi.

Bagian Kedua
Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Paragraf 1
Umum

Pasal 38
(1)Penyediaan benih dan/atau bibit ternak merupakan tanggungjawab Pemerintah.
(2)Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.pengadaan di dalam negeri; dan/atau
b.pemasukan dari luar negeri.

Pasal 39
Pengadaan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a.produksi benih dan/atau bibit;
b.penetapan wilayah sumber bibit; dan
c.penetapan dan pelepasan rumpun atau galur.

Pasal 40
Pemasukan benih atau bibit ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan untuk:
a.meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
b.mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau
d.memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2
Produksi Benih dan Bibit Ternak

Pasal 41
(1)Produksi benih dan/atau bibit dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3)Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 42
(1)Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota harus memproduksi benih dan/atau bibit.
(2)Dalam memproduksi benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 43
(1)Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada peternak dan perusahaan peternakan untuk memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak introduksi, dan rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.
(2)Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui pemberian pedoman mengenai:
b.pembenihan dan/atau pembibitan yang baik;
c.promosi hasil pembenihan dan/atau pembibitan;
d.kemudahan dalam melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 44
(1)Setiap peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak wajib memiliki izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Wilayah Sumber Bibit

Pasal 45
(1)Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan oleh Menteri.
(2)Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada kawasan yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk menghasilkan bibit dari suatu rumpun atau galur ternak berdasarkan usulan dari bupati atau gubernur.
(3)Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan bagian dari suatu wilayah kabupaten, seluruh wilayah kabupaten, beberapa wilayah kabupaten dalam satu provinsi, atau seluruh wilayah provinsi.
(4)Penetapan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jenis dan rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 46
(1)Penetapan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan berdasarkan usulan dari:
a.bupati apabila wilayah yang akan ditetapkan berada dalam satu wilayah kabupaten; dan
b.gubernur apabila wilayah yang akan ditetapkan berada di lebih dari satu kabupaten dalam satu provinsi.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kelayakan suatu wilayah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).

Paragraf 4
Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur

Pasal 47
(1)Apabila di wilayah kewenangannya terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis, bupati atau gubernur sesuai dengan kewenangannya harus mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a.bupati apabila sebaran asli geografisnya berada dalam satu wilayah kabupaten; dan
b.gubernur apabila sebaran asli geografisnya berada di lebih dari satu kabupaten dalam satu provinsi.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen mengenai asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetiknya.

Pasal 48
Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Menteri melakukan penilaian terhadap dokumen yang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengusulan, penilaian dan penetapan rumpun dan/atau galur ternak diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50
(1)Rumpun atau galur ternak yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan dapat dilakukan pelepasan.
(2)Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumpun atau galur ternak yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta diberi nama.

Pasal 51
(1)Pelepasan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan setelah adanya Keputusan Menteri tentang pelepasan.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari perorangan, badan usaha, asosiasi, atau lembaga pemerintah yang menghasilkan rumpun atau galur baru.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen mengenai identitas pemohon, deskripsi rumpun atau galur, dan metode pemuliaan yang digunakan.

Pasal 52
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Menteri melakukan penilaian terhadap dokumen yang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penilaian, dan pelepasan rumpun atau galur ternak diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 54
(1)Setiap benih atau bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
(2)Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
(1)Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) belum ada, Menteri menunjuk lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.
(2)Menteri dalam menunjuk lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kompetensi sumberdaya manusia, peralatan, dan penguasaan metodologi yang sahih.

Pasal 56
(1)Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan untuk benih atau bibit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Apabila standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.

Pasal 57
(1)Pengedaran benih atau bibit yang tidak:
a.menyertakan sertifikat layak benih atau bibit;
b.keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal benih atau bibit;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau
c.pencabutan izin usaha.

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peredaran serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengawasan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 59
(1)Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
(4)Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan dan/atau pengemasan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Kelembagaan Perbibitan

Pasal 60
(1)Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
(2)Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 61
Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih atau bibit.

Pasal 62
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
SDG HEWAN DAN BENIH ATAU BIBIT TERNAK

Bagian Kesatu
Pemasukan dan Pengeluaran SDG Hewan

Paragraf 1
Pemasukan SDG Hewan

Pasal 63
(1)Pemasukan SDG Hewan introduksi harus memperoleh izin dari Menteri.
(2)Dalam hal SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satwa liar, izin pemasukan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Paragraf 2
Pengeluaran SDG Hewan

Pasal 64
(1)Pengeluaran SDG Hewan harus mendapat izin dari Menteri.
(2)Dalam hal SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satwa liar, izin pengeluaran diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Paragraf 3
Perjanjian Pemasukan dan Pengeluaran SDG Hewan

Pasal 65
(1)Pemasukan dan pengeluaran SDG Hewan dilakukan melalui perjanjian alih SDG Hewan.
(2)Perjanjian alih SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing atau lembaga internasional.

Pasal 66
(1)Pemerintah negara asing atau lembaga internasional yang akan melakukan alih SDG Hewan harus memenuhi persyaratan:
a.menyiapkan rancangan persetujuan atas dasar informasi awal, kesepakatan bersama, dan perjanjian alih SDG Hewan;
b.bekerjasama dengan lembaga penelitian di Indonesia;
c.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem nasional penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Perjanjian alih SDG Hewan dapat dilakukan setelah persetujuan atas dasar informasi awal telah disetujui.

Pasal 67
(1)Rancangan perjanjian alih SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a yang disiapkan oleh pemerintah negara asing atau lembaga internasional diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi SDG yang dibentuk oleh Menteri.
(4)Keanggotaan Komisi SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari wakil-wakil kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan SDG Hewan.

Pasal 68
(1)Menteri menolak atau menyetujui rancangan perjanjian alih SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berdasarkan hasil evaluasi Komisi SDG.
(2)Penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada pemerintah negara asing atau lembaga internasional.

Bagian Kedua
Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 69
(1)Pemasukan benih dan bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b wajib memenuhi:
a.persyaratan mutu;
b.persyaratan kesehatan hewan;
c.kebijakan pewilayahan bibit; dan
d.ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
(2)Pemasukan benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri.
(4)Dalam hal pemasukan benih dan bibit ternak merupakan benih dan bibit yang berasal dari rumpun atau galur baru, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan saran dan pertimbangan komisi bibit ternak yang dibentuk Menteri.
(5)Benih dan/atau bibit asal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum diedarkan harus terlebih dahulu dilakukan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 70
(1)Pengeluaran benih dan bibit dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan mempertimbangkan kepentingan nasional.
(2)Pengeluaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI
SDG HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK

Pasal 72
(1)Menteri menyelenggarakan sistem dokumentasi dan jaringan informasi untuk kepentingan:
a.pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan; dan
b.perbibitan ternak.
(2)Penyelenggaraan sistem dokumentasi dan jaringan informasi untuk kepentingan pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian terkait, serta gubernur, dan bupati/walikota.
(3)Sistem dokumentasi dan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73
SDG Hewan yang sudah ditetapkan atau dilepas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sah.

Pasal 74
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur SDG Hewan dan perbibitan ternak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 75
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penguasaan dalam ketentuan ini mencakup kewenangan penetapan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan/atau pengawasan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayar (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
Pengetahuan tradisional adalah bagian atau substansi dari hasil kegiatan (proses) intelektual termasuk keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari masyarakat asli dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisional yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan SDG Hewan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Pengelolaan SDG Hewan dilakukan untuk:
a.menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG Hewan secara adil dan merata;
b.menjamin kelestarian agar keberadaan dan keanekaragamannya dapat dipertahankan; dan
c.mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pelarangan dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan pemanfaatan SDG Hewan yang berasal dari satwa liar tidak dilindungi, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan kesehatan dan mengganggu kehidupan sosial budaya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah:
a.apabila masyarakat atau badan usaha telah memiliki, memanfaatkan, dan/atau melestarikan SDG Hewan secara turun temurun dengan kewajiban memberitahukan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
b.apabila masyarakat atau badan usaha mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan SDG Hewan.
Badan usaha adalah perorangan peternak atau perusahaan peternakan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengajuan izin untuk melakukan pemuliaan harus dilengkapi dengan rencana dan peta perjalanan (road map) kegiatan pemuliaan yang menjelaskan tentang arah, tujuan, sasaran, materi, dan metoda yang akan dilaksanakan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Pemanfaatan SDG Hewan adalah pemanfaatan secara berkelanjutan dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunan keberadaan dan keanekaragamannya, sehingga potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang.
Pemanfaatan berkelanjutan SDG Hewan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pelestarian, menghindarkan atau memperkecil dampak yang merugikan bagi keanekaragamannya, dan memperhatikan praktek budaya tradisional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan (animal welfare) adalah kondisi nyaman bagi hewan ketika dilakukan kegiatan yang meliputi:
a.penangkapan dan penanganan hewan;
b.penempatan dan pengkandangan hewan;
c.pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan;
d.pengangkutan hewan;
e.penggunaan dan pemanfaatan hewan; dan
f.pemotongan/penyembelihan dan mematikan hewan yang tidak menimbulkan rasa sakit, takut dan stres.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran merupakan pengadopsian hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia.
Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses "penjinakan" yang dilakukan terhadap satwa liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku/sifat dari satwa liar yang menjadi objeknya.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Sistem budidaya paling sedikit meliputi pengaturan mengenai penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis di daerah dapat berupa unit pelaksana teknis pusat atau unit pelaksana teknis daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Agar tidak punah maka SDG Hewan yang penyebaran dan populasinya terbatas harus dijaga kelestariannya.
Ayat (4)
Penyakit eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di suatu wilayah atau daerah.
Yang dimaksud dengan "perkembangan populasi yang tidak terkendali" adalah berkembangnya SDG Hewan tersebut menjadi hewan yang bersifat invasive atau menjadi invasive alien species.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud "bioetika" adalah etika dan moral yang timbul sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hayati.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Rekayasa genetik adalah suatu teknik mengubah susunan genetik hewan/ternak pada level molekuler DNA.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud "zoonosis" adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Huruf a.
Pelestarian SDG Hewan merupakan manifestasi dari pendekatan kehati-hatian, yang meliputi:
a.menjaga agar tidak punah;
b.memerhatikan status populasi dari tiap-tiap SDG Hewan agar dapat berkembang dan dalam status aman;
c.memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan;
d.mengembangkannya menjadi bibit unggul yang lebih adaptif dan produktif untuk dipergunakan sebagai bahan baku untuk program pemuliaan;
e.melindungi kawasan habitatnya; dan
f.mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestariannya melalui berbagai program dan insentif.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Lembaga penjamin adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia atau luar negeri, dan lembaga atau organisasi yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, serta orang asing.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "konservasi in-situ" adalah semua kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman SDG hewan di dalam lingkungan alaminya.
Kegiatan konservasi in-situ dapat dilakukan di habitat aslinya maupun di kawasan pemukiman masyarakat secara lekat lahan.
Huruf b
Yang dimaksud "konservasi lekat lahan" adalah kegiatan mempertahankan keanekaragaman di lahan petani tempat SDG Hewan dipelihara, dimanfaatkan, dipilih dan diperoleh, diperbaiki mutunya dan dilestarikan sebagai unsur dari sistem pertanian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "konservasi ex-situ" adalah kegiatan pelestarian SDG Hewan termasuk pengumpulan dan pengawetan SDG Hewan dalam bentuk gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio, atau jaringan di luar habitat alaminya, yang dapat digunakan untuk merakit rumpun atau galur baru.

Pasal 35
Ayat (1)
Monitoring dan evaluasi dilakukan juga untuk mengetahui status populasi SDG Hewan setelah dilakukan konservasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "peringatan dini (early warning)" adalah tindakan sistematis dari pemerintah berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu untuk menetapkan bahwa status SDG Hewan terancam; disertai dengan tindakan operasional dalam rangka penyelamatan SDG Hewan tersebut.
Yang dimaksud dengan "tindakan tanggap darurat" adalah tindakan cepat dan tepat berdasarkan justifikasi ilmiah dan bersifat objektif terhadap situasi yang mengancam kepunahan SDG Hewan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Penetapan kawasan pelestarian konservasi in-situ dilakukan untuk menjamin keberadaan, kemurnian, dan keragaman SDG Hewan asli dan lokal.
Ayat (2)
Kawasan pelestarian SDG Hewan perlu ditetapkan keterkaitannya dengan tata ruang sebagai antisipasi terhadap dampak dari pembangunan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Kebijakan perbibitan nasional dimaksudkan untuk mendorong ketersediaan benih dan/atau bibit bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam hal pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Tanggung jawab Pemerintah dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit untuk keperluan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan "produksi benih dan/atau bibit ternak" adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak hasil pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru.
Penetapan wilayah sumber bibit, penetapan dan pelepasan rumpun atau galur lokal dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya benih dan/atau bibit ternak yang berasal dari rumpun atau galur asli atau lokalPasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Keikutsertaan masyarakat dimaksudkan agar upaya pelestarian rumpun atau galur ternak asli atau lokal oleh pemerintah lebih efektif.

Pasal 43
Ayat (1)
Produksi benih dan/atau bibit bertujuan untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit sebagai sarana utama dalam usaha budidaya ternak secara berkelanjutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi rumpun atau galur ternak asli atau lokal dari kepunahan.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan wilayah sumber bibit bertujuan untuk memberikan kepastian perkembangan dan kemurnian rumpun atau galur ternak, serta kepastian berusaha di bidang pembibitan ternak.
Ayat (3)
Bagian dari suatu wilayah kabupaten, seluruh wilayah kabupaten, beberapa wilayah kabupaten dalam satu provinsi, atau seluruh wilayah provinsi dapat merupakan seluruh pulau, bagian dari pulau, atau gugusan pulau-pulau.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Pelepasan rumpun atau galur bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap:
a.kepemilikan pemerintah, perorangan, badan usaha, asosiasi atau komunitas, atas rumpun atau galur ternak yang dihasilkannya; dan
b.pengguna rumpun atau galur baru tersebut.
Ayat (2)
Suatu rumpun atau galur dianggap "unik" apabila rumpun atau galur tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan rumpun/galur yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan pelepasan rumpun atau galur.
Suatu rumpun atau galur dianggap "seragam" apabila sifat utama atau sifat penting pada rumpun atau galur tersebut terbukti seragam.
Suatu rumpun atau galur dianggap "stabil" apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak atau dikembangbiakkan.
Suatu rumpun atau galur dianggap "baru" apabila pada saat penerimaan permohonan pelepasan, rumpun atau galur tersebut belum pernah diperdagangkan/diedarkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan/diedarkan kurang dari 5 (lima) tahun.
Pemberian "nama" rumpun atau galur ternak tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat rumpun atau galur ternak.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "belum ada" adalah:
a.di seluruh Indonesia belum ada lembaga yang telah terakreditasi;
b.telah ada lembaga yang terakreditasi namun kemampuannya tidak menjangkau untuk semua rumpun atau galur ternak; atau
c.telah ada lembaga terakreditasi namun tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Lembaga dalam ketentuan ini adalah lembaga pemerintah atau swasta yang independen yang ruang lingkup pekerjaan dan/atau tugasnya berkaitan dengan sistim mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Standar benih atau bibit dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur dan menguji mutu benih atau bibit ternak dan kesehatannya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada pengguna benih dan/atau bibit.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan misalnya container untuk meyimpan semen beku dan embrio.
Yang dimaksud dengan pengemasan misalnya kotak yang dipergunakan untuk mengemas anak ayam umur sehari.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Izin dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah masuknya SDG Hewan yang tidak memenuhi standar dan/atau keperluan bahan penelitian dan pengembangan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Izin pengeluaran dimaksudkan untuk:
a.mencegah pengeluaran SDG Hewan secara ilegal;
b.mencegah pengurasan SDG Hewan;
c.melaksanakan pembagian keuntungan (benefit sharing) dan perlindungan hak ulayat serta pengetahuan tradisional; dan/atau
d.memperoleh devisa yang lebih optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan alih SDG Hewan adalah pengeluaran SDG Hewan dari Indonesia ke luar negeri.
Huruf a
Persetujuan atas dasar informasi awal atau PADIA adalah terjemahan dari prior informed consent (PIC).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Penyelenggaraan sistem dokumentasi dan jaringan informasi dilaksanakan dalam rangka melindungi dan mengembangkan potensi SDG Hewan sebagai bahan baku pemuliaan ternak dan untuk menghindari erosi genetik menuju kepunahan keanekaragaman SDG Hewan serta untuk mewujudkan usaha peternakan berkelanjutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]