BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari pemerintah.
(2)Izin tertulis dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri.
(3)Pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian terhadap persyaratan, serta subyek dan obyek Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.

Pasal 4
Menteri dapat memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, dalam hal:
a.permohonan izin yang melibatkan 2 (dua) atau lebih Instansi Pemerintah yang Berwenang; dan
b.kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak ditangani Instansi Pemerintah yang Berwenang.

(1)Pemohon izin mengajukan permohonan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri.
(2)Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan:
a.rencana Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
b.uraian sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana;
c.uraian fasilitas laboratorium/instalasi dan peralatan yang dimiliki;
d.uraian tentang perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.uraian perlengkapan keselamatan kerja untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan bahan dan/atau material, proses dan produk yang berisiko tinggi dan berbahaya;
f.uraian perlindungan keselamatan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
g.rekomendasi dari lembaga yang memberikan pembiayaan, baik sepenuhnya maupun sebagian;
h.ketentuan internasional yang telah diratifikasi;
i.standar dan/atau akreditasi nasional; dan
j.izin lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Rencana Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat keterangan mengenai:
a.lembaga dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan;
b.nama penanggungjawab kegiatan;
c.nama anggota tim yang akan melakukan kegiatan;
d.daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan dan anggota tim;
e.maksud dan tujuan kegiatan;
f.metodologi;
g.obyek dan bidang kegiatan;
h.penggunaan, penyimpanan, pengemasan, pengedaran, transportasi, dan pembuangan bahan dan/atau material yang berisiko tinggi dan berbahaya;
i.analisis tingkat risiko serta kerugian dan bahaya yang dapat ditimbulkan;
j.peta lokasi kegiatan, dan tata letak penggunaan bahan yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan
k.jangka waktu kegiatan.

Pasal 8
(1)Pemohon izin menyampaikan dokumen permohonan izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang secara tertulis.
(2)Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan izin diajukan kepada Menteri secara tertulis.
(3)Penyampaian dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dimulai.

Setiap permohonan izin dan amandemen izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 11
(1)Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya secara lengkap, Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri harus menjawab permohonan izin yang bersangkutan.
(2)Dalam hal dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan perizinan, Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dan menyampaikannya kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen dikembalikan kepada pemohon.
(3)Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen perbaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri harus menjawab permohonan izin yang bersangkutan.

(1)Persetujuan permohonan izin oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang disampaikan secara tertulis kepada Pemohon dengan tembusan kepada Menteri.
(2)Persetujuan permohonan izin oleh Menteri disampaikan secara tertulis kepada Pemohon dengan tembusan kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 14
(1)Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin dikeluarkan.
(2)Jangka waktu izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masing-masing jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Perpanjangan jangka waktu izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri disertai dengan alasannya.
(4)Permohonan perpanjangan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah harus diterima oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin yang bersangkutan.
(5)Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan izin kegiatan yang bersangkutan.
(6)Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri memberitahukan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin kepada Pemohon Izin dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin kegiatan.

Bagian Kelima
Amandemen Izin

(1)Pemegang izin melaporkan pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain tindakan yang telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi risiko dalam pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
(3)Apabila dipandang perlu, Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri dapat melakukan verifikasi laporan pelaksanaan dan/atau pemantauan kegiatan litbangrap iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya.
(4)Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.
(5)Hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai pertimbangan penghentian dan/atau perpanjangan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.

Pasal 17
(1)Dalam melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Menteri dapat meminta saran dan pertimbangan Tim Teknis.
(2)Menteri menyampaikan verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang sebagai pertimbangan penghentian atau perpanjangan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 18
(1)Pemegang izin hanya dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang diberikan.
(2)Pemegang izin dilarang memindah tangankan izin yang diberikan kepada pihak lainnya.
(3)Pemegang izin bertanggung jawab terhadap risiko dan bahaya yang terjadi dalam melaksanakan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
(4)Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya menjadi kedaluwarsa apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya.

(1)Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sesuai dengan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang diberikan.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memastikan pemegang izin menaati persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(3)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan.
(4)Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri dapat menugaskan Tim Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5)Hasil pengawasan dan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati, dan/atau walikota.

Pasal 21
(1)Masyarakat yang terkena dampak Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan/atau masyarakat pemerhati dapat melaporkan kegiatan tersebut kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri secara tertulis disertai bukti-bukti, dengan tembusan kepada gubernur, bupati, dan/atau walikota setempat.
(2)Instansi Pemerintah yang Berwenang, Menteri, gubernur, bupati, dan/atau walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan.

BAB VI
TIM TEKNIS

(1)Tim Teknis bertugas membantu Menteri atau Instansi Pemerintah yang Berwenang dalam pemberian izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, penyusunan daftar bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya, verifikasi laporan, dan/atau pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Tim Teknis diatur dengan peraturan pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Peraturan Menteri.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 24
(1)Pemegang izin wajib menghentikan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure).
(2)Keadaan memaksa diberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

(1)Dalam hal terjadi keadaan mendesak yang mengancam keselamatan manusia dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, gubernur dan/atau bupati/walikota dapat menghentikan sementara Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gubernur dan/atau bupati/walikota memberitahukan tindakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang dan Menteri.

Pasal 28
(1)Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri dapat menghentikan dan mencabut izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan/atau Pasal 19.
(2)Dalam menetapkan sanksi pencabutan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Tim Teknis.

Pasal 29
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan dengan tidak mengurangi kemungkinan dikenakannya tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka seluruh Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang telah berlangsung dan belum memiliki izin wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATALATA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Instansi Pemerintah yang Berwenang", antara lain:
a.penelitian dan pengembangan kesehatan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
b.penelitian dan pengembangan pertanian oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian;
c.penelitian dan pengembangan kehutanan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
d.penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang tidak ditangani oleh instansi pemerintah yang berwenang, antara lain kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang motor roket dan propelan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bidang kegiatan" adalah bidang prioritas kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain bidang ketahanan pangan, bidang penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, bidang pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, bidang pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, bidang pengembangan teknologi kesehatan dan obat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "obyek kegiatan" adalah obyek penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang antara lain mencakup biologi, fisika, dan kimia.
Huruf c
Tingkat risiko dan bahaya yang ditimbulkan suatu Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya merupakan penilaian terhadap risiko atau ancaman yang dapat diperkirakan dari dampak, parameter dan potensi risiko dan bahaya yang ditimbulkan.
Huruf d
Potensi kerugian suatu Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dapat dinilai dari tingkat risiko dan bahaya yang terendah sampai dengan yang tertinggi bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, dan/atau keselamatan bangsa.
Penilaian dapat dilakukan dengan, antara lain memperhatikan kecepatan penyebaran; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup; jumlah korban yang luka atau meninggal; pertentangan berlatar belakang suku, ras, dan agama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang berpotensi membahayakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Ketentuan internasional yang telah diratifikasi merupakan perjanjian internasional yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis perjanjian ini antara lain kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perjanjian kerjasama di bidang-bidang lainnya.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Yang dimaksud dengan "izin lain", antara lain izin yang terkait dengan bahan berbahaya dan beracun serta karantina.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Persetujuan atau penolakan perpanjangan izin dilakukan atas dasar proses kaji ulang dan penilaian terhadap pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "gubernur, bupati dan/atau walikota" adalah kepala daerah di mana Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dilakukan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa (force majeure)" adalah suatu keadaan yang menyebabkan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya tidak dapat dilanjutkan, antara lain:
a.adanya kebijakan pemerintah yang menyatakan keadaan bahaya;
b.adanya bencana alam, perang, atau adanya wabah penyakit yang mengancam keselamatan pekerja; atau
c.terjadinya keadaan memaksa yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Kriteria keadaan mendesak ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]