info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

(1)Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan:
a.Inventarisasi hutan;
b.Pengukuhan kawasan hutan;
c.Penatagunaan kawasan hutan;
d.Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
e.Penyusunan rencana kehutanan.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta kehutanan dan atau data numerik.
(3)Pedoman pemetaan kehutanan dan pengelolaan data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 4
Perencanaan kehutanan dilaksanakan:
a.secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;
b.secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global;
c.dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.

Bagian Kedua
Inventarisasi Hutan

Paragraf 1
Umum

Menteri menetapkan kriteria dan standar inventarisasi hutan sebagai acuan penyusunan pedoman inventarisasi hutan.

Pasal 7
(1)Menteri menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat nasional.
(2)Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
(3)Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4)Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah.
(5)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3
Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah

Pasal 8
Gubernur menetapkan pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri, sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi hutan.

(1)Bupati/Walikota menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
(2)Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).
(3)Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi.
(4)Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Bupati/Walikota dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
(5)Inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Inventarisasi Hutan Tingkat
Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pasal 11
(1)Inventarisasi hutan tingkat DAS diatur:
a.Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas provinsi diselenggarakan oleh Menteri.
b.Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur.
c.Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.
(2)Inventarisasi hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan.
(3)Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi tingkat nasional.
(4)Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada:
a.Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
b.Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi.
(5)Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengacu pada:
a.Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
b.Hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah.
(6)Inventarisasi hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 5
Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

(1)Ketentuan pengawasan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
(2)Pengendalian inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan:
a.monitoring; dan/atau
b.evaluasi.
(3)Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan inventarisasi hutan.
(4)Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegaitan untuk menilai pelaksanaan inventarisasi hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14
(1)Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan.
(2)Sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan.

Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

(1)Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
(2)Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:
a.Penunjukan kawasan hutan;
b.Penataan batas kawasan hutan;
c.Pemetaan kawasan hutan; dan
d.Penetapan kawasan hutan.
(3)Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2
Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 17
Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.

Pasal 18
(1)Penunjukan kawasan hutan meliputi:
a.Wilayah provinsi; dan
b.Wilayah tertentu secara partial.
(2)Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.
(3)Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota;
b.secara teknis dapat dijadikan hutan.
(4)Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri.
(4)Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(5)Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan.

Paragraf 3
Penataan Batas Kawasan Hutan

(1)Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan.
(2)Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota.
(3)Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri.
(4)Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas:
a.melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;
b.menyelesaikan masalah-masalah:
1.hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas;
2.hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;
c.memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;
d.membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.
(5)Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
(6)Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri.

Paragraf 4
Pemetaan Kawasan Hutan

Pasal 21
Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta:
a.penunjukan kawasan hutan;
b.rencana trayek batas;
c.pemancangan patok batas sementara;
d.penataan batas kawasan hutan;
e.penetapan kawasan hutan.

Paragraf 5
Penetapan Kawasan Hutan

(1)Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada BAB II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
(2)Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
a.penetapan fungsi kawasan hutan;
b.penggunaan kawasan hutan.

Paragraf 2
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 24
(1)Fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a.Hutan Konservasi yang terdiri:
1.Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
2.Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
3.Taman Buru;
b.Hutan Lindung;
c.Hutan Produksi yang terdiri:
1.Hutan Produksi Terbatas;
2.Hutan Produksi Biasa;
3.Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
(2)Kriteria penetapan fungsi Hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
(3)Kriteria taman buru, hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut:
a.Kriteria Taman Buru:
1.Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau
2.Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembang biakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa.
b.Kriteria hutan lindung, dengan memenuhi salah satu:
1.Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
2.Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;
3.Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;
4.Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus);
5.Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;
6.Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.
c.Kriteria hutan produksi:
1.Hutan Produksi Terbatas:
Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 - 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
2.Hutan Produksi Tetap:
Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
3.Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi:
a.Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 (seratus dua puluh empat) atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
b.Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.
(5)Menteri menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Paragraf 3
Penggunaan Kawasan Hutan

(1)Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
(2)Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota terbentuk dari himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten/kota dan hutan hak di wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 2
Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

Pasal 28
(1)Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf c dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada hutan konservasi;
b.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada hutan lindung;
c.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada hutan produksi.

Bagian Keenam
Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi,
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pasal 29
(1)Instansi Kehutanan Pusat di Daerah yang bertanggungjawab di bidang konservasi mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi.
(3)Menteri menetapkan kesatuan pengelolaan hutan konservasi berdasarkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30
(1)Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
(2)Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.
(4)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
(5)Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
(6)Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

Pasal 31
Dalam hal terdapat hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan hutan berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), maka pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

Pasal 32
(1)Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola.
(2)Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi:
a.perencanaan pengelolaan;
b.pengorganisasian;
c.pelaksanaan pengelolaan; dan
d.pengendalian dan pengawasan.
(3)Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Kecukupan Luas Kawasan Hutan

Pasal 33
(1)Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
(2)Gubernur dan Bupati/Walikota mengupayakan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Provinsi dan atau kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan propinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya.
(4)Provinsi dan atau kabupaten/kota yang mendapat manfaat dari kawasan hutan yang berada di Provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mendukung keberadaan dan kecukupan luas kawasan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang memberi manfaat.
(5)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Bagian Delapan
Penyusunan Rencana Kehutanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34
Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari:
a.Jenis rencana kehutanan;
b.Tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi dan penilaian;
c.Sistem Perencanaan Kehutanan; dan
d.Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan.

Paragraf 2
Jenis Rencana Kehutanan

Pasal 35
Jenis rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan.

Pasal 36
(1)Berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten.
(2)Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
a.Tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil inven-tarisasi hutan tingkat nasional, dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis;
b.Tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional;
c.Tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat provinsi.

Pasal 37
(1)Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, produksi dan hutan lindung.
(2)Penyusunan Rencana pengelolaan hutan yang meliputi Penyu-sunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 38
Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.

Pasal 39
(1)Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.
(2)Penyusunan rencana kehutanan pada setiap tingkatan meliputi seluruh fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu perencanaan.
(3)Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah.
(4)Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pasal 40
(1)Rencana kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan kehutanan.
(2)Aspek pengurusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan:
a.perencanaan kehutanan;
b.pengelolaan hutan;
c.penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan; dan
d.pengawasan.

Paragraf 3
Tata Cara Proses dan Koordinasi Penyusunan
Rencana Kehutanan

Pasal 41
(1)Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b mengatur hal-hal mengenai kewenangan penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana.
(2)Tata cara penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.Rencana kehutanan tingkat nasional disusun oleh instansi perencana kehutanan nasional, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan disahkan oleh Menteri.
b.Rencana kehutanan tingkat provinsi disusun oleh instansi kehutanan provinsi, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Gubernur.
c.Rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota disusun oleh instansi kehutanan kabupaten/kota, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 42
(1)Penyusunan rencana kehutanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan bidang kehutanan.
(2)Penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilakukan secara ber-koordinasi dengan unsur kabupaten/kota dan Pemerintah serta unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan bidang perencanaan kehutanan.
(3)Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dilakukan secara berkoordinasi dengan unsur provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Sistem Perencanaan Kehutanan

Pasal 43
(1)Sistem perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c mengatur hal-hal yang menyangkut mekanisme, substansi dan proses penyusunan rencana kehutanan.
(2)Sistem Perencanaan Kehutanan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Paragraf 5
Evaluasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Kehutanan

Pasal 44
(1)Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
(2)Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan kehutanan dilakukan sebagai berikut:
a.pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.
b.pada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
c.pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
d.pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dilaksanakan oleh Menteri.
e.pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di dalam kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
f.pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.
g.pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang lintas provinsi dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46
(1)Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau diubah fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)Rencana Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan Rencana Kehutanan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 47
Kawasan hutan sebagai hasil perubahan dari RTRWP telah diubah peruntukkannya menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) atau areal penggunaan lain (APL), dilakukan dengan melalui proses perubahan peruntukan.

Pasal 48
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Pedoman dan arah untuk mewujudkan tujuan perencanaan kehutanan yang dirumuskan dalam bentuk visi, misi dan strategi yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peta kehutanan adalah peta yang menginformasikan tema-tema kehutanan antara lain fungsi hutan, penutupan hutan, unit pengelolaan hutan.
Peta kehutanan dibuat dengan menggunakan peta dasar yang antara lain memuat informasi tentang garis pantai, sungai, jalan, kondisi topografi dan batas administrasi pemerintahan.
Peta kehutanan disajikan dengan tingkat ketelitian untuk:
a.tingkat nasional minimal skala 1: 1.000.000
b.tingkat provinsi minimal skala 1: 250.000
c.tingkat kabupaten/kota minimal skala 1: 100.000.
d.tingkat Daerah Aliran Sungai minimal skala 1: 250.000.
e.tingkat unit pengelolaan minimal skala 1: 50.000.
Penetapan skala peta didasarkan pada kedalaman informasi yang akan disajikan, luas kawasan dan ketersediaan peta dasar pada wilayah dimaksud.
Data numerik adalah data yang disajikan dalam bentuk angka tentang hutan dan kehutanan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Kearifan tradisional merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat.

Pasal 5
Ayat (1)
Hasil inventarisasi hutan meliputi data dan informasi antara lain tentang:
a.Status, penggunaan dan penutupan lahan;
b.Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;
c.Iklim;
d.Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam:
e.Kondisi sumber daya manusia dan demografi;
f.Jenis, potensi dan sebaran flora;
g.Jenis, populasi dan habitat fauna;
h.Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat;
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh seperti potret udara, citra satelit dan radar, serta secara terestris dengan intensitas sampling minimal 0, 0025%.
Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1: 1.000.000.
Ayat (3)
Inventarisasi hutan tingkat nasional dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Pedoman inventarisasi hutan memuat tata cara pelaksanaan inventarisasi hutan tingkat wilayah, tingkat DAS dan tingkat Unit Pengelolaan.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan tingkat nasional. Hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi lebih detail dari hasil inventarisasi hutan tingkat nasional yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1: 250.000.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Hasil inventarisasi hutan nasional dimaksud adalah hasil inventarisasi hutan periode 5 (lima) tahun terakhir.
Ayat (5)
Inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan tingkat provinsi. Hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota lebih detail dari hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1: 100.000.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dimaksud adalah hasil inventarisasi hutan periode 5 (lima) tahun terakhir.
Ayat (5)
Inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Inventarisasi hutan tingkat DAS dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

Pasal 12
Ayat (1)
Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilakukan dengan mengacu pada hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota. Hasil inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan lebih detail dari hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1: 50.000.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud sistem informasi kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penunjukan wilayah tertentu secara partial adalah penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
Penunjukan partial tersebut merupakan konsekuensi dari kegiatan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan meliputi:
1.areal pengganti dari tukar menukar kawasan hutan.
2.areal kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi.
3.areal bukan kawasan hutan seperti tanah timbul.
4.tanah milik yang diserahkan secara sukarela.
Ayat (2)
Untuk penunjukan kawasan hutan provinsi yang dilakukan sebelum ditetapkan RTRWP tetap mengacu pada penunjukan kawasan hutan provinsi sebelumnya.
Peninjauan ulang (review) kawasan hutan berikut fungsinya dalam RTRWP dan RTRW kabupaten/kota harus mengacu pada penunjukan kawasan hutan provinsi.
Ayat (3)
Usulan/rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota diajukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan kawasan hutan dapat dilengkapi pembuatan parit batas.
Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan, yang telah mengakomodir hak-hak atas lahan/tanah. Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat di sekitar trayek batas kawasan hutan dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa setempat atau yang disebut dengan nama lain.
Pada saat pemasangan pal batas sekaligus dilakukan pengukuran posisi pal batas.
Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.
Ayat (3)
Pedoman penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi:
a.pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek batas, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
b.pengawasan dan pembinaan;
c.pelaporan;
d.pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas;
e.orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan.
Ayat (4)
Petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi:
a.pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara dan peta tata batas;
b.pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik kawasan hutan di lapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas, dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman;
c.pengukuran ikatan dan batas kawasan hutan serta pemetaan kawasan hutan;
d.pembuatan dokumen-dokumen hasil penataan batas dan pemetaan kawasan hutan seperti berita acara tata batas dan peta tata batas;
e.pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panitia batas fungsi;
f.tenaga kerja dan peralatan;
g.pembuatan batas sementara dan batas definitif;
h.pembuatan laporan;
i.pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;
j.pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pelaksanaan tata batas dilakukan oleh instansi yang menangani bidang kehutanan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Peta penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dibuat dengan skala minimal 1:250.000.
Peta penunjukan kawasan hutan secara partial dibuat dengan skala minimal 1:50.000.
Hufuf b Peta Rencana Trayek Batas dibuat dengan skala minimal 1:250.000.
Huruf c
Peta pemancangan patok batas sementara dibuat dengan skala minimal 1:25.000.
Huruf d
Peta penataan batas kawasan hutan dibuat dengan skala minimal 1:25.000.
Huruf e
Peta Penetapan Kawasan Hutan dibuat dengan skala minimal 1:100.000.

Pasal 22
Ayat (1)
Penetapan kawasan hutan didasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Temu Gelang yang luasnya sudah dapat diketahui secara pasti berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.
Yang dimaksud temu gelang adalah poligon tertutup hasil tata batas kawasan hutan sehingga dapat diketahui luas kawasan hutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kriteria penetapan fungsi kawasan hutan yang berupa Cagar Alam (CA), Suaka Marga Satwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA) diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Angka 5
Yang dimaksud dengan daerah resapan air yaitu daerah percurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan fungsi kawasan hutan termasuk di dalamnya penataan batas fungsi kawasan hutan tersebut.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi:
1.Penggunaan untuk tujuan strategis, yang meliputi:
a.kepentingan religi;
b.pertahanan keamanan;
c.pertambangan;
d.pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
e.pembangunan jaringan telekomunikasi; atau
f.pembangunan jaringan instalasi air.
2.Penggunaan untuk kepentingan umum terbatas, yang meliputi:
a.jalan umum dan jalan (rel) kereta api;
b.saluran air bersih dan atau air limbah;
c.pengairan;
d.bak penampungan air;
e.fasilitas umum f. repiter telekomunikasi;
g.stasiun pemancar radio; atau
h.stasiun relay televisi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Wilayah pengelolaan hutan provinsi dan kabupaten/kota merupakan wilayah pengurusan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup kegiatan-kegiatan:
a.perencanaan kehutanan;
b.pengelolaan hutan;
c.penelitian dan pengembangan; pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
d.pengawasan.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Unit Pengelolaan Hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam merumuskan kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan mempertimbangkan:
a.karakteristik lahan;
b.tipe hutan;
c.fungsi hutan;
d.kondisi daerah aliran sungai;
e.kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat;
f.kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat;
g.batas administrasi pemerintahan;
h.hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan;
i.batas alam atau buatan yang bersifat permanen;
j.penguasaan lahan.
Ayat (2)
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya dapat terdiri dari satu atau kombinasi dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya, dan Hutan Taman Buru.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan lindung.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan produksi.
Unit pengelolaan dibentuk sesuai dengan fungsi hutannya, di mana di dalam pengelolaanya dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat adat.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pelaksanaan atas dukungan keberadaan dan kecukupan luas atas provinsi dan atau kabupaten/kota yang memberi manfaat antara lain dilakukan dengan memberikan kontribusi dan kompensasi yang disepakati bersama.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah dibidang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 38
Rencana kehutanan jangka panjang adalah rencana kehutanan 20 (dua puluh) tahun memuat rencana makro bersifat indikatif;
Rencana kehutanan jangka menengah adalah rencana kehutanan 5 (lima) tahun memuat rencana yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun berdasarkan rencana kehutanan jangka panjang.
Rencana kehutanan jangka pendek adalah rencana kehutanan 1 (satu) tahun memuat rencana yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif yang merupakan penjabaran rencana kehutanan jangka menengah.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain adalah rencana-rencana kehutanan tersebut harus saling mengisi dan menunjang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Konsultasi dimaksud untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pihak (stakeholders).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas