BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam melakukan jual beli tenaga listrik lintas negara berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB II
PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Pasal 4
Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
a.kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
b.harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
c.tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

(1)Menteri menetapkan izin penjualan tenaga listrik lintas negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7
Pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara wajib melaporkan pelaksanaan penjualan tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin penjualan tenaga listrik lintas negara diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Untuk memperoleh izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:
a.salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
b.kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;
c.neraca daya di wilayah usahanya;
d.rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
e.salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1)Menteri menetapkan izin pembelian tenaga listrik lintas negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
(2)Izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pembelian tenaga listrik lintas negara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14
(1)Harga pembelian tenaga listrik lintas negara harus memperhitungkan nilai keekonomian.
(2)Harga pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Menteri.
(3)Untuk memperoleh persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin pembelian tenaga listrik mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri secara tertulis.

(1)Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.teguran tertulis;
b.pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
c.pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17
(1)Setiap pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
(2)Setiap pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara yang melanggar ketentuan Pasal 12 atau Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
a.teguran tertulis;
b.pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
c.pencabutan izin pembelian tenaga listrik.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.

Pasal 18
(1)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a atau Pasal 17 ayat (3) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
(2)Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
(3)Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara telah memenuhi kewajibannya.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah melakukan pembelian tenaga listrik lintas negara, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan "setempat" adalah sistem tenaga listrik di wilayah tersebut.
Yang dimaksud dengan "wilayah sekitar" adalah sistem tenaga listrik yang berbatasan dengan sistem tenaga listrik di suatu wilayah tersebut.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan "belum terpenuhi" adalah apabila cadangan kapasitas kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari beban puncak.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "sebagai penunjang" adalah pembelian tenaga listrik tersebut tidak merupakan suplai utama dari sistem tenaga listrik di wilayah setempat.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri" mengandung arti bahwa apabila suplai tenaga listrik dari luar negeri terputus, sistem tenaga listrik setempat masih dapat difungsikan.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]