info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Badan Pelaksana berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta.

Pasal 4
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tidak mencari keuntungan.

BAB III
KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

(1)Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
(2)Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan negara dari setiap Kegiatan Usaha Hulu.
(3)Badan Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana kepada Menteri Keuangan setiap tahun anggaran Badan Pelaksana.
(4)Anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 7
(1)Badan Pelaksana mengelola dana pembiayaan kegiatan dan dana cadangan pembiayaan operasional.
(2)Besar dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan penetapan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana oleh Menteri Keuangan.
(3)Surplus dana sebagai selisih penerimaan Badan Pelaksana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan dana pembiayaan kegiatan dan dana cadangan pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan penerimaan dari pengalihan kekayaan Badan Pelaksana merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 8
Pedoman mengenai pengelolaan kekayaan, tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 11
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pelaksana mempunyai tugas:
a.memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
b.melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
c.mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
d.memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e.memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
f.melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
g.menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

(1)Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.
(2)Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, dan Deputi-deputi.
(3)Deputi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
(4)Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 14
(1)Dalam melaksanakan pengawasan internal pada Badan Pelaksana dibentuk Unit Pengawasan.
(2)Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengawasan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana.

(1)Wakil Kepala bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana.
(2)Dalam hal Kepala Badan Pelaksana berhalangan tetap, Wakil Kepala menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Kepala Badan Pelaksana sampai dengan diangkat pejabat yang definitif.

Pasal 17
Deputi bertugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam melaksana-kan tugas Kepala Badan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB V
PERSONALIA

Pasal 18
(1)Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk melakukan uji kemampuan dan kelayakan bagi calon Kepala Badan Pelaksana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini Komisi yang membidangi Minyak dan Gas Bumi.
(3)Kepala Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertang-gung jawab kepada Presiden.

Wakil Kepala Badan Pelaksana dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 21
(1)Pimpinan Badan Pelaksana tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu per-kumpulan atau perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan.
(2)Pimpinan Badan Pelaksana tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
a.Direksi atau Pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara lainnya, atau Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang ada hubungannya dengan fungsi dan tugas Badan Pelaksana;
b.Komisaris pada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang ada hubungannya dengan fungsi dan tugas Badan Pelaksana;
c.Jabatan struktural dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat atau daerah;
d.Jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Presiden dapat memberhentikan Kepala Badan Pelaksana, dalam hal:
a.mengundurkan diri;
b.dianggap tidak cakap dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
c.melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Badan Pelaksana;
d.melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
e.cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan;
f.dipidana penjara karena melakukan kejahatan.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam upaya peningkatan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pelaksana, Presiden dapat memberhentikan Kepala Badan Pelaksana.

BAB VI
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 24
(1)Kepala Badan Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh pengesahan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.
(2)Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat pada awal tahun buku baru.
(3)Apabila Menteri Keuangan secara tertulis mengemukakan keberatannya atau menolak kegiatan yang dimuat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana sebelum menginjak tahun buku baru, maka Badan Pelaksana menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun yang lalu.
(4)Rencana kerja dan/atau anggaran tambahan atau perubahannya yang tertera dalam buku harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan, menurut tatacara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, untuk memperoleh pengesahannya.
(5)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah diajukan permintaan persetujuan, Menteri Keuangan tidak memberikan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka perubahan rencana kerja dan anggaran dianggap telah disahkan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:
a.sampai dengan akhir tahun anggaran 2002, biaya operasional Badan Pelaksana dibebankan kepada anggaran Pertamina;
b.atas pembebanan biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pertamina masih diberikan kompensasi berupa imbalan atas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil untuk jangka waktu yang sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Rincian fungsi, tugas, susunan organisasi, tata kerja, dan aturan personalia, ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 29
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Badan Pelaksana tidak diperbolehkan untuk memupuk dana pembiayaan operasional melampaui batas yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan imbalan dalam ketentuan ini adalah fee yang merupakan upah manajemen yang diterima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Dana cadangan pembiayaan operasional adalah sejumlah dana yang dikelola oleh Badan Pelaksana dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan operasional Badan Pelaksana dalam tahun anggaran berjalan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Pengelolaan keuangan dalam ketentuan ini meliputi pencatatan setiap transaksi atau kejadian lain dalam Badan Pelaksana yang mempengaruhi perubahan aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pengawasan oleh Badan Pelaksana meliputi kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana, Kepala Badan Pelaksana dapat memberikan tugas-tugas tertentu kepada Wakil Kepala Badan Pelaksana.
Ayat (2)
Yang dimaksud berhalangan tetap meliputi pemberhentian berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan meninggal dunia atau dinyatakan hilang.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Upaya peningkatan dalam ketentuan ini antara lain meliputi penyegaran organisasi Badan Pelaksana untuk mencapai kinerja yang lebih baik, dan pencapaian target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, pekerja Pertamina yang dipekerjakan pada Badan Pelaksana tetap mempunyai status sebagai pekerja Pertamina kecuali yang bersangkutan memilih menjadi personil tetap Badan Pelaksana.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Aset yang digunakan kontraktor Kontrak Bagi Hasil antara lain meliputi tanah, bangunan, barang dan peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil.
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]