BAB I.
PENDIRIAN.

Pelaksanaan peleburan dan pengalihan yang dimaksudkan pada Pasal 2 diatur oleh Menteri Urusan Perasuransian.

BAB II.
ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 4
(1)Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
a."Pemerintah" yalah Presiden Republik Indonesia.
b."Menteri" yalah Menteri Urusan Perasuransian,
c."Perusahaan" yalah Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor Cabang, kantor Perwakilan, agen atau koresponden di dalam negeri.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 7
Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 8
(1)Dengan bekerja sama secara erat dengan Perusahaan Negara Feasuransi Umum Indonesia, Perusahaan berusaha di dalam negeri dalam pangan perasuransian dengan:
a.menerima segala macam asuransi dalam mata uang rupiah, kecuali asuransi jiwa dan reasuransi;
b.memberi perantaraan dalam penerimaan segala macam asuransi dalam mata uang rupiah, tidak termasuk asuransi jiwa dan reasuransi.
(2)Risiko-risiko asuransi yang melampaui kemampuan sendiri dari Perusahaan, direasuransikan di dalam negeri kepada Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia, menurut suatu rencana yang disahkan oleh Menteri.

MODAL.

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Direktur sesuai dengan kebutuhan menurut jenis dan bidangnya.
(2)Direktur Utama bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(3)Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah.
(4)Bidang dan tugas masing-masing Direktur, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 11
Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

(1)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah atas usul Menteri.
(2)Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi karena alasan:
a.atas permintaan sendiri;
b.melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
c.melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
d.perusahaan dibubarkan;
e.meninggal dunia.
(3)Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) pada huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) pada huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperluka keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
(6)Sambil menunggu keputusan pengangkatan/pemberhentian oleh Pemerintah, Menteri berwenang mengangkat/memberhentikan anggota Direksi berdasarkan alasan-alasan tersebut pada ayat (2), (3), (4) dan (5) tersebut di atas.

Pasal 14
(1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain.

(1)Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian.
(3)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal diperlukan untuk suatu pemeriksaan.
(4)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian denga penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara, dalam hal diperlukan untuk suatu pemeriksaan.

KEPEGAWAIAN.

Pasal 17
(1)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri.
(2)Di dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat tinggi tertentu yang lebih lanjut akan diatur oleh Menteri, Direksi memerlukan persetujuan dari Menteri.

TAHUN BUKU.

Pasal 18
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 21
(1)Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan lab-rugi.
Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
(4)Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri, pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termaut dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENGGUNAAN LABA.

(1)Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
(3)Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1965
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD.ICHSAN.

[tulis] » komentar « [baca]