BAB I
KETENTUAN UMUM

Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup:
a.pengaturan;
b.perencanaan;
c.pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
d.pembinaan dan koordinasi.

Pasal 4
(1)Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai:
a.sistem Pendidikan Tinggi;
b.anggaran Pendidikan Tinggi;
c.hak mahasiswa;
d.akses yang berkeadilan;
e.mutu Pendidikan Tinggi;
f.relevansi hasil Pendidikan Tinggi; dan
g.ketersediaan Perguruan Tinggi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
a.menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b.menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
1.sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan
2.sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
c.mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7
(1)Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
a.pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:
1.izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
2.izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
b.pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
c.peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
1.penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
2.penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
3.pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
4.peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
d.pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:
1.Tridharma Perguruan Tinggi; dan
2.rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi,
dan Program Pendidikan Tinggi

Pasal 8
(1)PTN didirikan oleh Pemerintah.
(2)PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Menteri.
(3)Pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1)Perubahan PTS dapat berupa:
a.perubahan bentuk;
b.perubahan nama; dan/atau
c.perubahan lokasi/domisili.
(2)Perubahan PTS sebagaimana dimaksd pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 11
Menteri mencabut izin PTS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(1)Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik dan vokasi paling sedikit mencakup:
a.Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b.tata cara pembukaan dan penutupan; dan
c.penjaminan mutu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14
(1)Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis paling sedikit mencakup:
a.Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b.tata cara pembukaan dan penutupan;
c.tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan
d.penjaminan mutu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lain, LPNK, dan/atau Organisasi Profesi terkait.

Bagian Keempat
Gelar, Ijazah, dan Sertifikat Profesi

(1)Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
(2)Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi.
(3)Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.
(4)Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

Pasal 17
(1)Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses Pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(2)Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat diperoleh seseorang yang telah menyelesaikan program Pendidikan Tinggi di negara tersebut.
(3)Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
(4)Surat keterangan pendamping ijazah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memberikan ijazah pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis.
(5)Surat keterangan pendamping ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta disahkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, tata cara penulisan gelar, dan kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21
Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:
a.otonomi Perguruan Tinggi;
b.pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c.tata kelola Perguruan Tinggi; dan
d.akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Otonomi Perguruan Tinggi

Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:
a.bidang akademik:
1.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
a)persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
b)kurikulum Program Studi;
c)proses Pembelajaran;
d)penilaian hasil belajar;
e)persyaratan kelulusan; dan
f)wisuda;
2.penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
b.bidang nonakademik:
1.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
a)rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
b)sistem penjaminan mutu internal;
2.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
a)membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan
b)sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
a)kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
b)organisasi kemahasiswaan; dan
c)pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
a)penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
b)penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
5.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:
a)penggunaan sarana dan prasarana;
b)pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
c)pemanfaatan sarana dan prasarana;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
(1)Kekayaan awal PTN Badan Hukum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.
(2)Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan menjadi kekayaan awal PTN Badan Hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam neraca PTN Badan Hukum dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

(1)Pola pengelolaan PTN:
a.PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
b.PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
c.PTN sebagai badan hukum.
(2)Penetapan dan perubahan pola pengelolaan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap PTN.
(3)Penetapan PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.
(4)Penetapan PTN Badan Hukum dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Evaluasi kinerja terhadap PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(6)Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur evaluasi kinerja terhadap PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
(7)Pola pengelolaan PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pasal 28
Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur:
a.penyusun kebijakan;
b.pelaksana akademik;
c.pengawas dan penjaminan mutu;
d.penunjang akademik atau sumber belajar; dan
e.pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 29
(1)Organisasi PTN paling sedikit terdiri atas:
a.senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
b.Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri;
c.satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
d.dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.
(2)Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan huruf e di dalam organisasi PTN, serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang Statuta masing-masing PTN.
(4)Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(5)Pemimpin Perguruan Tinggi dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang:
a.wakil pemimpin bidang akademik; dan
b.wakil pemimpin bidang nonakademik.
(6)Wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
(7)Satuan pengawas internal paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:
a.pencatatan dan pelaporan keuangan;
b.tata kelola Perguruan Tinggi;
c.peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan
d.pengelolaan barang milik negara.
(8)Dewan penyantun paling sedikit memiliki anggota yang memiliki:
a.komitmen untuk memajukan Perguruan Tinggi; dan
b.pengalaman mengelola Perguruan Tinggi.
(9)Organisasi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) menjalankan fungsi masing-masing dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and balances principle).
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Menteri tentang Statuta masing-masing PTN.

Pasal 30
(1)Organisasi PTN Badan Hukum paling sedikit terdiri atas:
a.majelis wali amanat sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik;
b.Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi Pengelolaan Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada majelis wali amanat; dan
c.senat akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
(2)Majelis wali amanat membentuk komite audit atau nama lain sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, untuk menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.
(3)Majelis wali amanat dapat memiliki anggota yang berasal dari:
a.unsur Pemerintah;
b.unsur dosen;
c.unsur masyarakat; dan
d.unsur lain.
(4)Senat akademik memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau kelompok bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(5)Pemimpin Perguruan Tinggi yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang:
a.wakil pemimpin bidang akademik; dan
b.wakil pemimpin bidang nonakademik.
(6)Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan huruf e di dalam organisasi PTN Badan Hukum, serta organ lain yang menjalankan fungsi komplementer ditetapkan dalam Statuta masing-masing PTN Badan Hukum.
(7)Komite audit paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:
a.pencatatan dan pelaporan keuangan;
b.tata kelola Perguruan Tinggi;
c.peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan
d.pengelolaan barang milik negara.
(8)Organ PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), menjalankan fungsi masing-masing dengan saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and balances principle).
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kelola PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Statuta masing-masing PTN Badan Hukum.

Pasal 31
(1)Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
(1)Statuta Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10) dan Pasal 30 ayat (9) paling sedikit memuat:
a.ketentuan umum;
b.identitas;
c.penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
d.sistem pengelolaan;
e.sistem penjaminan mutu internal;
f.bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
g.pendanaan dan kekayaan;
h.ketentuan peralihan; dan
i.ketentuan penutup.
(2)Substansi dan tata urut substansi Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.
(3)Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta PTN dan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, kecuali bagi PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

Pasal 33
(1)Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas:
a.kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri;
b.target kinerja yang ditetapkan oleh:
1.Menteri bagi PTN;
2.majelis wali amanat bagi PTN Badan Hukum; atau
3.Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PTS; dan
c.Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, majelis wali amanat, atau Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam bentuk laporan tahunan.
(3)Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.
(4)Ketentuan mengenai akuntabilitas publik Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Statuta masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.semua peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, tentang tata kelola Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai penetapan Statuta berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan
b.semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ada tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 35
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sepanjang mengatur mengenai Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Dalam hal sumber daya manusia tersebut berstatus pegawai negeri sipil, pemberhentian yang dimaksud bukan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil, tetapi pemberhentian sebagai pegawai PTN Badan Hukum. Wewenang memberhentikan yang bersangkutan dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil ada pada Pemerintah.
Angka 5
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai yayasan, wakaf, atau perkumpulan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "fungsi komplementer" adalah fungsi melengkapi unsur lain yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "fungsi komplementer" adalah fungsi melengkapi unsur lain yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai yayasan, wakaf, atau perkumpulan.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dimuat Statuta Perguruan Tinggi adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sistem pengelolaan" adalah sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi, termasuk antara lain organisasi tata kelola Perguruan Tinggi dan organisasi kemahasiswaan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]