BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penandatanganan perjanjian tertulis antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum di negara tujuan dilakukan oleh Menteri.
(2)Penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BNP2TKI.
(3)Tata cara penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati.
(2)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.hak dan kewajiban para pihak;
b.syarat dan prosedur penempatan;
c.perjanjian kerja;
d.komponen biaya;
e.mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk pembentukan kelompok kerja bersama;
f.penyelesaian sengketa dan perubahan perjanjian; dan
g.jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.
(3)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara yang melakukan perjanjian.

TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah TKI yang bekerja pada Pengguna Berbadan Hukum, bukan yang bekerja pada pengguna perseorangan.

Bagian Kedua
Teknis Pelaksanaan Penempatan TKI

Pasal 7
(1)Penempatan TKI oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI.
(2)BNP2TKI dalam melaksanakan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 8
Penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a.perekrutan;
b.pemeriksaan psikologi dan kesehatan;
c.perjanjian penempatan TKI;
d.pengurusan paspor;
e.pengurusan asuransi TKI;
f.perjanjian kerja;
g.pengurusan visa;
h.PAP;
i.penerbitan KTKLN; dan
j.pemberangkatan.

(1)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
a.kondisi dan syarat kerja;
b.pekerjaan/jabatan;
c.persyaratan pendaftaran;
d.hak dan kewajiban TKI;
e.pembiayaan; dan
f.risiko yang mungkin dihadapi TKI di luar negeri.
(2)BNP2TKI bersama-sama dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI.
(3)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tatap muka, penyebarluasan selebaran, media elektronik, dan sarana informasi lainnya.

Pasal 11
(1)Pendaftaran TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh calon TKI dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan.
(2)Persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota (kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK-1));
b.berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain;
c.ijazah pendidikan terakhir;
d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
e.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f.surat keterangan izin dari:
1.suami/istri bagi calon TKI yang menikah;
2.orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda/duda; atau
3.wali bagi calon TKI yang orang tua, suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
g.tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
h.syarat lain yang disepakati dalam perjanjian tertulis.
(3)Pendaftaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BNP2TKI.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14
(1)Seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi tes keterampilan atau tes kompetensi yang dilakukan dalam bentuk:
a.tertulis;
b.wawancara; dan/atau
c.praktik.
(2)BNP2TKI dalam melakukan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi teknis terkait, lembaga teknis terkait, dan/atau Pengguna Berbadan Hukum.

(1)Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditandatangani oleh BNP2TKI dengan calon TKI yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penempatan TKI bagi setiap negara pengguna diatur dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

Pasal 17
Pengurusan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan pada kantor imigrasi berdasarkan rekomendasi pembuatan paspor dari Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 18
(1)Pengurusan asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e wajib dilakukan oleh calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.
(2)Ketentuan mengenai asuransi bagi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Penandatanganan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna, dilakukan oleh pemerintah negara pengguna dan calon TKI setelah disetujui oleh BNP2TKI.
(2)Penandatanganan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan Pengguna Berbadan Hukum, dilakukan oleh Pengguna Berbadan Hukum dan calon TKI setelah disetujui oleh Perwakilan dan diketahui oleh BNP2TKI.
(3)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan/atau bahasa negara pengguna, dan masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk calon TKI dan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum, dan salinannya disampaikan kepada Perwakilan dan BNP2TKI.
(4)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum.

Pasal 21
(1)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan perpanjangan.
(2)Perpanjangan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna, ditandatangani oleh pemerintah negara pengguna dan TKI setelah disetujui oleh Perwakilan.
(3)Perpanjangan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan Pengguna Berbadan Hukum, ditandatangani oleh Pengguna Berbadan Hukum dan TKI setelah disetujui oleh Perwakilan.

(1)PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib diikuti oleh calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
(2)PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BNP2TKI bekerja sama dengan instansi terkait.
(3)Biaya penyelenggaraan PAP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 24
Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BNP2TKI.

(1)Pemberangkatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j dilakukan oleh BNP2TKI.
(2)TKI yang diberangkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa dokumen:
a.paspor;
b.visa kerja;
c.Kartu Peserta Asuransi TKI;
d.perjanjian kerja;
e.KTKLN; dan
f.tiket.

Pasal 28
(1)BNP2TKI menginformasikan keberangkatan TKI kepada Perwakilan di negara pengguna.
(2)TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan di negara pengguna atau Perwakilan terdekat.
(3)Perwakilan di negara pengguna atau Perwakilan terdekat melakukan pencatatan kedatangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menginformasikan kedatangan TKI kepada BNP2TKI.

BAB III
PERLINDUNGAN TKI

Pasal 29
Setiap TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah wajib mendapatkan perlindungan TKI.

Pasal 30
Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Penempatan TKI yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selain BNP2TKI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya perjanjian kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjanjian secara tertulis" antara lain Memorandum of Understanding (MoU) yang dapat dilakukan antara Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna (Government to Government) atau antara Pemerintah dengan Pengguna Berbadan Hukum (Government to Private).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "surat permintaan TKI" antara lain dapat berupa demand letter, job order, employment order atau wakalah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kondisi dan syarat kerja" antara lain jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur tentang perjanjian internasional.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "komponen biaya" antara lain biaya transportasi dalam negeri dan luar negeri, pemeriksaan psikologi dan kesehatan, pengurusan visa, asuransi, pelatihan, dan PAP sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "kualifikasi teknis tertentu" adalah persyaratan khusus yang diminta oleh negara pengguna yang kewenangannya tidak berada pada Menteri. Misalnya, kualifikasi TKI pada bidang kesehatan, bidang pariwisata, bidang perhubungan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kondisi dan syarat kerja" antara lain jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "syarat lain yang disepakati dalam perjanjian tertulis" antara lain paspor, sertifikat kompetensi, kemampuan berbahasa, medical check up (pemeriksaan kesehatan).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]