(1)Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.
(2)Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa:
1.Informasi Cuaca untuk pelayaran;
2.Informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
3.Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi;
4.Pengujian sampel;
5.Pengambilan sampel; dan
6.Informasi Klimatologi berupa informasi iklim untuk agro industri atas Analisis Iklim.
b.Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
c.Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
d.Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika.
(3)Biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4
(1)Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional;
b.kegiatan penanggulangan bencana;
c.kegiatan sosial;
d.kegiatan keagamaan;
e.kegiatan pertahanan dan keamanan;
f.kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan/atau
g.kegiatan Pemerintah atau pemerintah daerah atas kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(3)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan  Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
b.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kewajiban/komitmen internasional" misalnya pertukaran data dalam kerangka World Meteorological Organization.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Pengertian mengenai Kas Negara adalah Kas Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]