info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
a.Rehabilitasi Sosial;
b.Jaminan Sosial;
c.Pemberdayaan Sosial; dan
d.Perlindungan Sosial.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 4
(1)Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2)Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

(1)Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
a.penyandang cacat fisik;
b.penyandang cacat mental;
c.penyandang cacat fisik dan mental;
d.tuna susila;
e.gelandangan;
f.pengemis;
g.eks penderita penyakit kronis;
h.eks narapidana;
i.eks pencandu narkotika;
j.eks psikotik;
k.pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
l.orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome;
m.korban tindak kekerasan;
n.korban bencana;
o.korban perdagangan orang;
p.anak terlantar; dan
q.anak dengan kebutuhan khusus.
(2)Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada seseorang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7
(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk:
a.motivasi dan diagnosis psikososial;
b.perawatan dan pengasuhan;
c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d.bimbingan mental spiritual;
e.bimbingan fisik;
f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g.pelayanan aksesibilitas;
h.bantuan dan asistensi sosial;
i.bimbingan resosialisasi;
j.bimbingan lanjut; dan/atau
k.rujukan.
(2)Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a.pendekatan awal;
b.pengungkapan dan pemahaman masalah;
c.penyusunan rencana pemecahan masalah;
d.pemecahan masalah;
e.resosialisasi;
f.terminasi; dan
g.bimbingan lanjut.

Pasal 8
Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri.

(1)Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
a.menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
b.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
(2)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
(3)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 11
(1)Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
(2)Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
(2)Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
(4)Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IV
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui:
a.peningkatan kemauan dan kemampuan;
b.penggalian potensi dan sumber daya;
c.penggalian nilai-nilai dasar;
d.pemberian akses; dan/atau
e.pemberian bantuan usaha.

Pasal 17
Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam bentuk:
a.diagnosis dan pemberian motivasi;
b.pelatihan keterampilan;
c.pendampingan;
d.pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
e.peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
f.supervisi dan advokasi sosial;
g.penguatan keserasian sosial;
h.penataan lingkungan; dan/atau
i.bimbingan lanjut.

Pasal 18
Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam bentuk:
a.diagnosis dan pemberian motivasi;
b.penguatan kelembagaan masyarakat;
c.kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
d.pemberian stimulan.

(1)Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
(2)Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
a.berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
b.keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
c.mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
a.terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
b.miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
(2)Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
a.keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
b.tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
c.marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
d.tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24
(1)Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(2)Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
a.mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
b.mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(1)Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a.persiapan pemberdayaan;
b.pelaksanaan pemberdayaan; dan
c.pendayagunaan berkelanjutan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 28
(1)Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(2)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
(3)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a.bantuan sosial;
b.advokasi sosial; dan/atau
c.bantuan hukum.

Pasal 29
(1)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
a.bantuan langsung;
b.penyediaan aksesibilitas; dan/atau
c.penguatan kelembagaan.
(3)Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
(4)Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(5)Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
(6)Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah.
(7)Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 30
Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, berupa:
a.sandang, pangan, dan papan;
b.pelayanan kesehatan;
c.penyediaan tempat penampungan sementara;
d.pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
e.uang tunai;
f.keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
g.penyediaan kebutuhan pokok murah;
h.penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
i.penyediaan pemakaman.

Pasal 31
Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:
a.melakukan rujukan;
b.mengadakan jejaring kemitraan;
c.menyediakan fasilitas; dan/atau
d.menyediakan informasi.

Pasal 32
Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:
a.menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
b.melakukan supervisi dan evaluasi;
c.melakukan pengembangan sistem;
d.memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
e.mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 33
(1)Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
(2)Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 34
(1)Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
a.penyuluhan;
b.pemberian informasi; dan/atau
c.diseminasi.
(2)Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
a.pendampingan;
b.bimbingan; dan/atau
c.mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
(3)Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
a.pemberian pelayanan khusus; dan/atau
b.pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 35
(1)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 36
Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan dengan:
a.melakukan investigasi sosial;
b.memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
c.memfasilitasi tersedianya saksi;
d.memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
e.memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
f.memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum  .

BAB VI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37
Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
a.panti sosial;
b.pusat rehabilitasi sosial;
c.pusat pendidikan dan pelatihan;
d.pusat kesejahteraan sosial;
e.rumah singgah;
f.rumah perlindungan sosial.

Pasal 38
Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 39
Standar minimum sarana dan prasarana panti sosial meliputi:
a.perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
b.pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
c.pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
d.tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
e.peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
f.alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
g.sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 40
Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 41
Standar minimum sarana dan prasarana pusat rehabilitasi sosial meliputi:
a.perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
b.pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
c.pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
d.tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
e.peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
f.alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
g.sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 42
Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 43
Standar minimum sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan meliputi:
a.perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, ruang pengajar, kamar mandi, dan dapur;
b.pelayanan teknis yang terdiri dari ruang diskusi, ruang seminar, ruang asrama, ruang belajar, dan ruang laboratorium;
c.pelayanan umum yang terdiri dari wisma tamu, lapangan upacara, ruang makan, ruang ibadah, poliklinik, aula, pos keamanan, gudang, kamar mandi, tempat parkir, tempat olahraga, dan rumah dinas/pengurus;
d.tenaga pelayanan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
e.peralatan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan komunikasi dan informasi, dan peralatan penunjang teknis pembelajaran;
f.peralatan media pembelajaran;
g.alat transportasi pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi bagi keperluan siswa didik; dan
h.pangan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 44
Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 45
Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi:
a.tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
b.tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
c.peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 46
Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

Pasal 47
Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
a.bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
b.tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
c.peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
d.pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 48
Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Pasal 49
Standar minimum sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial meliputi:
a.perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
b.pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
c.pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
d.tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
e.peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
f.alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
g.sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian standar minimum sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 51
(1)Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2)Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
a.perseorangan;
b.keluarga;
c.organisasi keagamaan;
d.organisasi sosial kemasyarakatan;
e.lembaga swadaya masyarakat;
f.organisasi profesi;
g.badan usaha;
h.Lembaga Kesejahteran Sosial; dan
i.Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
(3)Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52
Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 53
Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan:
a.pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b.pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
c.penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
d.penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
e.pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 54
(1)Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
(2)Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 55
Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56
(1)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 57
(1)Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
b.instansi di bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
c.instansi di bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
c.surat keterangan domisili; dan
d.Nomor Pokok Wajib Pajak.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 58
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 59
(1)Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
(2)Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri sebelum mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
(3)Permohonan izin kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen:
a.status Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagai badan hukum;
b.rekomendasi dari perwakilan negara asal atau negara tempat kedudukan atau registrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang terakreditasi untuk Republik Indonesia;
c.proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan;
d.keterangan mengenai sumber dana yang sah selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
e.rancangan perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia wajib mengajukan permohonan izin operasional dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
(5)Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen:
a.status Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagai badan hukum;
b.proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan;
c.keterangan mengenai mitra kerja lokal;
d.rancangan perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
e.surat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
(6)Persetujuan atau penolakan Menteri terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
(7)Jika permohonan izin operasional diterima, Menteri menerbitkan izin operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
(8)Dalam hal permohonan izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis.

Pasal 60
(1)Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang memperoleh persetujuan izin operasional dari Menteri wajib membuat perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Pembuatan perjanjian kerja sama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 61
Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di daerahnya setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 62
Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Menteri dan gubernur atau bupati/walikota secara berkala.

Pasal 63
Perpanjangan izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dan menteri/pimpinan instansi terkait.

Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65
(1)Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.
(2)Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), atau tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
c.denda administratif.
(3)Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4)Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara dari kegiatan;
c.denda administratif; dan/atau
d.pencabutan izin.
(5)Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dipungut oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan lingkup kegiatannya serta disetorkan ke kas negara.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Pasal 67
Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dipatuhi sebanyak 3 (tiga) kali, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 68
Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 69
(1)Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
a.Tenaga Kesejahteraan Sosial;
b.Pekerja Sosial Profesional;
c.Relawan Sosial; dan
d.penyuluh sosial.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 70
(1)Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.pembinaan umum bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri.
b.pembinaan teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan penyuluh sosial baik dari unsur Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan lingkup keberadaannya.
(2)Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
(1)Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi standar:
a.kompetensi; dan
b.pengembangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 72
(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial.

Pasal 73
(1)Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.
(2)Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri.
(3)Untuk memperoleh izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.
(4)Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pekerja Sosial Profesional setelah lulus uji kompetensi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara memperoleh izin praktik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74
Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan metode, teknik, keterampilan dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial.

BAB X
USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN
SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT

Pasal 75
Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76
(1)Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial.
(2)Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 77
Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan oleh:
a.Menteri, untuk lingkup wilayah nasional atau lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
b.gubernur, untuk lingkup wilayah lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dari provinsi yang bersangkutan; atau
c.bupati/walikota, untuk lingkup wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 78
(1)Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2)Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
(3)Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Istilah "kecacatan" yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diartikan sama dengan istilah "disabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "tindakan pemaksaan" merupakan tindakan yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu dan bukan atas kemauan sendiri untuk direhabilitasi dengan memperhatikan hak asasi manusia, antara lain melalui penertiban, penanaman disiplin, dan/atau pemberian sanksi yang bersifat mendidik untuk kebaikan yang bersangkutan.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Istilah "penyandang cacat" yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diartikan sama dengan istilah "penyandang disabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Yang dimaksud dengan "anak dengan kebutuhan khusus" antara lain anak yang hiperaktif, anak berbakat, dan anak autis.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain" antara lain penyandang disabilitas berat dan disabilitas ganda, lanjut usia non potensial, eks penderita penyakit kronis non potensial.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemberian uang tunai" adalah uang yang diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima bantuan sosial berkelanjutan atau melalui pengasuhnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Tunjangan berkelanjutan diberikan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "keluarga pahlawan nasional" adalah suami atau istri yang sah dari pahlawan nasional serta anak kandung atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "terpencil" adalah suatu kondisi yang menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, dan pelayanan sosial disebabkan antara lain karena kondisi geografis, dan/atau kondisi alam.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kelompok" antara lain kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pedagang pasar, dan kelompok pedagang kaki lima.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tetap hidup secara wajar" adalah tetap dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Bantuan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
Huruf a
Yang dimaksud dengan "investigasi sosial" adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan keberfungsian sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar diketahui permasalahan sosial yang dialami.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas