info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan atau pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya;
b.urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
c.urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri atau pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
d.urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi atau pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; dan
e.urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4
Penyelenggaraan di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, terdiri atas:
a.inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
b.penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
c.perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
d.perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan jalan;
e.enetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
f.uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
g.pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
a.penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor;
b.pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c.pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7
Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
a.penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
b.pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c.pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8
Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
a.pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
b.pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c.pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
d.pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
e.pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
f.penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
g.pendidikan berlalu lintas;
h.pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
i.pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

(1)Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum.
(2)Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
b.penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

BAB III
FUNGSI DAN MEKANISME KERJA FORUM

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 11
Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

(1)Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
(2)Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
(3)Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

Pasal 14
(1)Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
(3)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
(4)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
(5)Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

(1)Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
(2)Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Forum Nasional

Pasal 17
(1)Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, keanggotaan forum terdiri atas:
a.Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
b.Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
c.Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri;
d.Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
e.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f.badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
g.asosiasi perusahaan angkutan umum;
h.perwakilan perguruan tinggi;
i.tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
j.lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
k.pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sampai dengan huruf k ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 18
Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengikutsertakan gubernur, kepala kepolisian daerah, dan/atau bupati/walikota dan kepala kepolisian resor/resor kota dalam rangka pembahasan perencanaan dan penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan kawasan aglomerasi perkotaan.

Bagian Ketiga
Forum Provinsi

Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat mengikutsertakan bupati/walikota dan kepala kepolisian resor/resor kota dalam rangka pembahasan perencanaan dan penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan kawasan aglomerasi perkotaan.

Bagian Keempat
Forum Kabupaten/Kota

Pasal 21
(1)Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota, keanggotaan forum terdiri atas:
a.bupati/walikota;
b.kepala kepolisian resor/resor kota;
c.badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
d.asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota;
e.perwakilan perguruan tinggi;
f.tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
g.lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
h.pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten/kota.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
(3)Dalam pembahasan forum, bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
a.sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b.jalan;
c.perindustrian; dan
d.penelitian dan pengembangan;
(4)Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor/resor kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor/resor kota.

Bagian Kelima
Dukungan Administratif

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Fungsi menyinergikan dimaksudkan untuk:
a.menganalisis permasalahan;
b.menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi lain adalah instansi di luar penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dan instansi pembina lainnya yang berada di luar wilayah forum yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan akademisi adalah orang-perorangan yang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Yang dimaksud dengan masyarakatµ adalah kelompok yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakatµ adalah organisasi non pemerintah berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas