info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:
a.koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
b.penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
c.sosialisasi Administrasi Kependudukan;
d.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
e.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan
f.pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Pasal 4
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan koordinasi:
a.secara nasional dengan melibatkan departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota secara berkala;
b.antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
c.dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a.bahan sosialisasi;
b.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 7
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a.menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
b.memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
c.melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
d.memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan:
a.tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
b.tata cara penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(1)Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan blangko dokumen kependudukan.
(2)Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Menteri berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencetakan, pengadaan, penerbitan dan distribusi blangko dan formulir Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Provinsi

Pasal 11
Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi; dan
e.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur:
a.memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
b.melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
c.memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 14
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan:
a.koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
b.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, gubernur melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait.
(2)Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Keempat
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 17
Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 18
(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bupati/walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 21
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, bupati/walikota mengadakan:
a.koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
b.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, bupati/walikota memberikan penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 24
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, bupati/walikota melakukan:
a.pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b.penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(1)Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kotamadya/kabupaten administrasi sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 28
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana berwenang:
a.melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
b.melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 29
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:
a.menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
b.meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
c.melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; dan
d.melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 30
Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana:
a.melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana;
b.melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
c.meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui bupati/walikota; dan
d.melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 31
(1)Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang:
a.kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
b.memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
(2)UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
(3)UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 32
(1)UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
(2)Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.kelahiran;
b.kematian;
c.lahir mati;
d.perkawinan;
e.perceraian;
f.pengakuan anak;
g.pengesahan anak;
h.pengangkatan anak;
i.perubahan nama;
j.perubahan status kewarganegaraan;
k.pembatalan perkawinan;
l.pembatalan perceraian; dan
m.peristiwa penting lainnya.
(3)Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33
Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta:
a.kelahiran;
b.kematian;
c.perkawinan;
d.perceraian; dan
e.pengakuan anak.

Pasal 34
Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

Pasal 35
Susunan organisasi dan tata kerja serta esselonisasi UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.

BAB IV
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 36
(1)Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri.

Pasal 37
(1)NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
a.6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
b.6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
c.4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
(2)16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 38
(1)NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.
(4)Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Dokumen Identitas Lainnya

Pasal 39
(1)Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
(2)NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40
(1)Dokumen Identitas lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya

Pasal 41
Dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 42
Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

BAB V
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 43
(1)Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
(2)Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
(3)Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 44
(1)Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Instansi Pelaksana.
(2)Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
(3)Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 45
(1)Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
(2)Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(3)Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
(4)Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus
dan Pengembalian serta Pencabutan
Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 46
(1)Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di kabupaten/kota.
(2)Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 47
(1)Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
(2)Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.
(3)Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 48
(1)Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
(2)Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
(3)Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VI
HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 49
(1)Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
a.Direktorat Jenderal untuk penyelenggara pusat;
b.Pemerintah provinsi yang bidang tugasnya dalam urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara provinsi;
c.Sekretariat Daerah kabupaten/kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota; dan
d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk Instansi Pelaksana.

Pasal 50
(1)Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
a.pada penyelenggara pusat memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
b.pada penyelenggara provinsi memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a);
c.pada penyelenggara kabupaten/kota memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
d.pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
e.memiliki DP3 dengan predikat baik;
f.memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
g.memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
(2)Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri;
c.menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
d.tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
e.membocorkan data dan dokumen kependudukan.
(3)Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 51
(1)Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang diberikan oleh Menteri kepada petugas Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
(2)Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
(3)Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
a.penyelenggara pusat berdasarkan data dari penyelenggara provinsi;
b.penyelenggara provinsi berdasarkan data dari penyelenggara kabupaten/kota; dan
c.penyelenggara kabupaten/kota berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

Pasal 52
Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 53
Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan cara:
a.pemberian hak akses kepada petugas pada penyelenggara provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk:
1.petugas pada Instansi Pelaksana dan penyelenggara kabupaten/kota diusulkan oleh bupati/walikota melalui gubernur; dan
2.petugas pada penyelenggara provinsi diusulkan oleh gubernur.
b.petugas pada Penyelenggara Pusat diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pasal 54
(1)Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
(2)Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
(3)Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui penyelenggara provinsi.

BAB VII
DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu
Catatan Peristiwa Penting

Pasal 55
(1)Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
(2)Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
b.pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Bagian Kedua
Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 56
Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada data center.

Pasal 57
(1)Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
(2)Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.

Pasal 58
Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 59
Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 60
Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara
Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 61
(1)Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
(2)Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 62
(1)Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
a.pengguna mengajukan permohonan izin kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
b.Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
(2)Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
(3)Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUK PELINTAS BATAS

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran

Pasal 63
(1)Penduduk pelintas batas yang bermaksud melintas batas negara wajib memiliki Buku Pas Lintas Batas dari instansi berwenang.
(2)Buku Pas Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran penduduk pelintas batas.

Pasal 64
(1)Penduduk pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didaftar oleh Instansi Pelaksana.
(2)Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran setelah pelintas batas memiliki Buku Pas Lintas Batas.

Pasal 65
Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 66
Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana dengan cara:
a.berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi perbatasan;
b.mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki Buku Pas Lintas Batas di kantor/pos lintas batas di perbatasan;
c.melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.

Pasal 67
Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Instansi Pelaksana menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas setempat.

Pasal 68
Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas.

Pasal 69
(1)Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas kepada Penyelenggara kabupaten/kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik dan berjenjang.

BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 70
Pengelolaan SIAK bertujuan:
a.meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b.menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
c.mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 71
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
a.database;
b.perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c.sumber daya manusia;
d.pemegang hak akses;
e.lokasi database;
f.pengelolaan database;
g.pemeliharaan database;
h.pengamanan database;
i.pengawasan database; dan
j.data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

Pasal 72
(1)Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
(2)Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut:
a.Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi;
b.Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
c.Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3)Penyelenggara provinsi berkewajiban melakukan pengawasan data pada database Instansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 73
(1)Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
(2)Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 74
(1)Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c adalah pranata komputer.
(2)Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 75
Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 76
Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berada di:
a.Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat;
b.Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Provinsi; dan
c.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 77
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f meliputi kegiatan:
a.perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
b.pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
d.pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 78
(1)Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
(2)Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).
(3)Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

Bagian ketiga
Pembiayaan

Pasal 79
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 80
(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
(2)Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari:
a.kecamatan ke kabupaten/kota dan kabupaten/kota ke provinsi menjadi beban pemerintah kabupaten/kota; dan
b.provinsi ke pusat menjadi beban pemerintah provinsi.

BAB X
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN
BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 81
(1)Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
(2)Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
(3)Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82
Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:
a.surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
b.fotokopi KTP;
c.pas foto suami dan istri;
d.akta kelahiran; dan
e.paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 83
(1)Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
a.menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
b.melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
c.mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
(2)Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 84
(1)Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 85
(1)Menteri mengoordinasikan pelaporan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
(2)Menteri melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86
Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 87
(1)Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai dibentuknya UPTD Instansi Pelaksana; dan
b.Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89
(1)Semua ketentuan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)Semua Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 90
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat" dalam ketentuan ini antara lain meliputi pelayanan pencatatan sipil penduduk yang memerlukan Kutipan Akta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen identitas diri" adalah seperti surat identitas pilot Indonesia, dan/atau kartu advokat, surat identitas diri dan profesi.
Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan" adalah seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "organisasi penghayat kepercayaan" adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas