BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur TPTI berdasarkan atas:
a.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 50 cm ke atas di hutan produksi.
b.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 60 cm ke atas di hutan produksi terbatas.
c.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 40 cm ke atas di hutan produksi tipe hutan rawa.
(2)Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur THPB berdasarkan usulan LHP untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas.
(3)Dalam hal penggunaan sistem silvikultur TPTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setiap pemanfaatan limbah penebangan dikenakan Dana Reboisasi untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas berdasarkan usulan LHP.
(4)Penebangan hutan alam berdasarkan izin yang sah di luar sistem silvikultur TPTI dan THPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan hutan mangrove dikenakan Dana Reboisasi berdasarkan usulan LHP.
(5)Format dokumen LHC dan LHP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis.

Pasal 4
(1)Setiap pemegang IUPHHK wajib melaporkan LHC kepada Bupati/Walikota penghasil paling lambat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum penebangan.
(2)Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan checking cruising dengan intensitas 10% (sepuluh persen) berdasarkan LHC yang dilaporkan oleh pemegang IUPHHK paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum penebangan.
(3)Pengesahan LHC oleh Bupati/Walikota paling lambat bulan Juni, 6 (enam) bulan sebelum penebangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang cruising ditetapkan dengan Keputusan Menteri Teknis.

(1)Dana Reboisasi yang harus dibayar Wajib Bayar dihitung dengan cara:
a.Mengalikan volume kayu yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir a, butir b dan butir c dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.Mengalikan volume kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Berdasarkan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pejabat Dinas Teknis Kebupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR paling lambat bulan Nopember sebelum tahun penebangan.
(3)Berdasarkan usulan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pejabat Dinas Teknis Kebupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR.
(4)Tarif Dana Reboisasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
(5)Format dokumen SPPDR ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis.

BAB III
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 7
(1)Berdasarkan SPPDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Bayar menyetor Dana Reboisasi ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP.
(2)Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dilakukan:
a.Pada setiap akhir triwulan untuk triwulan kesatu dan kedua;
b.Pada setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat.
(3)Pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing tiap triwulan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Dana Reboisasi.
(4)Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkan SPPDR sebelum LHP disahkan petugas kehutanan yang berwenang.
(5)Dana Reboisasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs jual dolar Amerika Serikat yang berlaku di Bank Indonesia pada saat pembayaran dengan biaya transfer/korespondensi dibebankan pada Wajib Bayar.
(6)Format dokumen SSBP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8
(1)Perhitungan Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) dari hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibandingkan dengan rekapitulasi LHC pada tahun yang sama dilakukan bulan Januari tahun berikutnya.
(2)Dalam hal DGLHP lebih besar dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka terhadap kekurangan Dana Reboisasi Dinas Teknis menerbitkan SPPDR.
(3)Wajib Bayar melunasi kekurangan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPPDR diterbitkan.
(4)Dalam hal DGLHP lebih kecil dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembayaran lebih Dana Reboisasi tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran.

(1)Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan:
a.40% (empat puluh persen) untuk daerah penghasil.
b.60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.
(2)Bagian daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dialokasikan ke Departemen Teknis dan sisanya dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan.

Pasal 11
Setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari bagian yang 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

(1)Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dialokasikan dalam Rekening Pembangunan Hutan atas nama Bupati/Walikota dan dokumen anggaran Kabupaten/Kota.
(2)Penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berpedoman pada rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang telah disepakati para pihak terkait di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3)Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/Kota disalurkan melalui Bank yang ditunjuk dalam bentuk pinjaman, kepada badan usaha berbadan hukum, kelompok tani hutan dan koperasi.
(4)Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/Kota tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung rehabilitasi.

Pasal 14
(1)Prosedur penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
a.Menteri Teknis bersama Menteri menyusun program rehabilitasi hutan dan lahan 5 (lima) tahunan.
b.Menteri mengalokasikan Dana Reboisasi untuk pembiayaan kegiatan program rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam butir a.
c.Menteri Teknis mengusulkan penyaluran Dana Reboisasi untuk pinjaman dan untuk kegiatan pendukung.
(2)Penyaluran Dana Reboisasi dari Rekening Pembangunan Hutan sesuai usulan Menteri Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disalurkan melalui Bank dan atau lembaga keuangan non-Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(3)Pinjaman disalurkan kepada koperasi, badan usaha berbadan hukum dan kelompok tani hutan.

(1)Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.
(2)Penggunaan Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan di luar daerah penghasil Dana Reboisasi.

Pasal 17
(1)Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui kegiatan:
a.Reboisasi;
b.Penghijauan;
c.Pemeliharaan;
d.Pengayaan tanaman; atau
e.Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
(2)Reboisasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan di hutan produksi, hutan lindung dan atau hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
(3)Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b melalui kegiatan:
a.Pembangunan hutan hak atau hutan milik;
b.Pembangunan usaha kehutanan yang terkait dengan kelestarian hutan;
c.Pembangunan usaha tani konservasi Daerah Aliran Sungai.
(4)Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi.
(5)Kegiatan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui kegiatan:
a.Perlindungan hutan;
b.Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
c.Penataan batas kawasan;
d.Pengawasan dan pengendalian, pengenaan, penerimaan dan penggunaan Dana Reboisasi;
e.Pengembangan perbenihan;
f.Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

Pasal 18
(1)Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibiayai Dana Reboisasi melalui skema pinjaman.
(2)Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang tidak layak dibiayai dengan skema pinjaman dapat menggunakan Dana Reboisasi melalui dokumen anggaran.
(3)Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dibiayai Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat melalui dokumen anggaran.

BAB VI
TATACARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(1)Dalam hal hasil pengawasan setiap akhir tahun ditemukan kesengajaan tidak melaporkan seluruh hasil produksi kayu dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal volume pada LHP lebih besar dari LHC dan terjadi pelanggaran sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi dan denda administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi kewajiban pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21
(1)Terhadap pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang pada saat jatuh tempo tidak melunasi Dana Reboisasi dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah Dana Reboisasi yang harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(2)Terhadap pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang belum melunasi tunggakan Dana Reboisasi setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

(1)Rencana penggunaan Dana Reboisasi untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan pola patungan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah maupun pinjaman yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, apabila berdasarkan penilaian masih layak untuk dilanjutkan.
(2)Dana Reboisasi yang telah digunakan berupa pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan pembiayaan kegiatan pembangunan kehutanan lainnya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib dibayar kembali oleh pihak yang bersangkutan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.

Pasal 24
(1)Pemungutan Dana Reboisasi Tahun 2002 berdasarkan LHP.
(2)Pemungutan Dana Reboisasi Tahun 2003 dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan mengenai Dana Reboisasi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Izin Pemanfaatan Kayu yang diberikan dalam rangka konversi hutan alam, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin sah lainnya dipersamakan dengan IUPHHK dalam hal kewajiban pembayaran Dana Reboisasi.

Pasal 3
Ayat (1)
Dana Reboisasi dikenakan terhadap produksi kayu bulat hasil tebangan dalam sistem TPTI.
Ayat (2)
Dana Reboisasi dikenakan terhadap produksi kayu bulat dari hutan alam dalam sistem THPB.
Ayat (3)
Limbah penebangan adalah bagian cabang dan ranting di atas bagian pohon bebas cabang.
Untuk jenis kayu mewah diatur tersendiri.
Ayat (4)
Penebangan hutan alam di luar sistem silvikultur seperti Izin Pemanfaatan Kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin sah lainnya dalam rangka pembangunan non kehutanan.
Dana Reboisasi sudah dikenakan dan dibayar sebelum LHP kayu tersebut disahkan pejabat kehutanan yang berwenang.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bupati/Walikota menugaskan pejabat kehutanan yang berwenang mengesahkan LHC.
Ayat (4)
Menteri Teknis mengeluarkan petunjuk pelaksanaan cruising blok tebangan hutan untuk mengetahui struktur tegakan hutan, jenis pohon, diameter, tinggi dan taksiran volume kayu dari pohon berdiri.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud pemegang izin lainnya yang sah adalah penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara, izin pemanfaatan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu.
Ayat (3)
Pejabat kehutanan yang berwenang adalah pejabat yang berkualifikasi Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI).
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
SPPDR diterbitkan setelah usulan LHP disetujui berdasarkan hasil pemeriksaan pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh pejabat PPKBRI.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud akhir triwulan kesatu adalah bulan Maret dan akhir triwulan kedua adalah bulan Juni tahun berjalan.
Huruf b
Yang dimaksud awal triwulan ketiga adalah bulan Juli dan awal triwulan keempat adalah bulan Oktober tahun berjalan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Volume rekapitulasi LHC suatu blok tebangan tahunan disandingkan dengan volume Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan dan kelebihan volume dalam LHP harus dikenakan Dana Reboisasi sesuai Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (2)
Dinas Teknis menerbitkan SPPDR paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil perhitungan perbandingan antara DGLHP dengan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Mengkoordinasikan usulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tiap Kabupaten/Kota agar rehabilitasi itu sinkron dan terpadu dengan rencana pembangunan Daerah Aliran Sungai dan pengembangan ekonomi daerah.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud berkala adalah bulanan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Dokumen anggaran di sini sesuai prosedur keproyekan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Ayat (2)
Para pihak terkait dimaksudkan unsur-unsur pemerintahan di Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi dan tugas dalam urusan kehutanan.
Ayat (3)
Badan usaha berbadan hukum dimaksudkan yang berpengalaman dalam usaha kehutanan dengan tenaga profesional.
Kelompok tani hutan yang berada sekitar hutan rusak dan lahan kritis.
Koperasi sekitar kawasan hutan diutamakan yang sudah punya pengalaman dalam kegiatan rehabilitasi.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Koperasi dan badan usaha berbadan hukum dalam ketentuan ini adalah yang bergerak dalam bidang kehutanan.

Pasal 15
Ketentuan Rekening Pembangunan Hutan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Teknis memuat antara lain penempatan Dana Reboisasi di Bank, penyaluran, monitoring dan pelaporan.
Ketentuan pinjaman yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Teknis memuat antara lain skema pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sanksi/denda.
Ketentuan badan usaha berbadan hukum, kelompok tani hutan dan koperasi diatur dalam Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Teknis memuat persyaratan, petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasannya.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kegiatan reboisasi termasuk pembangunan hutan tanaman di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
Ayat (3)
Huruf a
Hutan hak atau hutan milik adalah hutan yang tumbuh pada lahan yang dibebani hak milik.
Huruf b
Pembangunan Usaha Kehutanan antara lain berupa kegiatan aneka usaha kehutanan yaitu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti usaha persuteraan alam, perlebahan, tanaman obat, rotan, buah-buahan, getah-getahan, bambu dan sumber pangan alternatif.
Huruf c
Konservasi Daerah Aliran Sungai adalah penerapan teknologi usaha tani terpadu sebagai upaya untuk melaksanakan konservasi tanah dan air pada hulu Daerah Aliran Sungai.
Ayat (4)
Pengayaan tegakan hutan merupakan upaya memperbaiki nilai tegakan hutan alam rusak dengan permudaan buatan atau permudaan alam dengan jenis-jenis lokal unggulan tanpa melakukan tebang habis terhadap tegakan hutan alam yang ada.
Ayat (5)
Huruf a
Kegiatan perlindungan hutan adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencegah, membatasi dan mengamankan hutan, kawasan hutan, kawasan konservasi yang tidak berada di dalam kawasan hutan dan hasil hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, termasuk pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
Huruf b
Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah usaha dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan.
Huruf c
Membuat batas luar hutan yang definitif sesuai prosedur yang berlaku.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Pengembangan perbenihan meliputi kegiatan pemuliaan pohon, pengembangan sumber benih, konservasi sumber daya genetik, produksi benih, distribusi dan pembibitan.
Huruf f
Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kegiatan rehabilitasi yang tidak layak dengan skema pinjaman antara lain yang dilakukan dalam hutan konservasi, hutan dan lahan yang tanahnya sangat miskin, hutan lindung dan hutan bakau yang rehabilitasinya tidak diminati masyarakat.
Ayat (3)
Dokumen anggaran di sini sesuai prosedur keproyekan di Pemerintah.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pinjaman Dana Reboisasi berasal dari pinjaman yang diberikan pada perusahaan pembangunan hutan tanaman industri, kredit usaha konservasi Daerah Aliran Sungai, kredit usaha hutan rakyat dan kredit usaha tani persuteraan alam.
Divestasi Dana Reboisasi berasal dari pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah oleh swasta.
Deviden Dana Reboisasi berasal dari keuntungan yang disetor oleh perusahaan pembangunan hutan tanaman industri.
Kayu sitaan dari hutan alam adalah kayu illegal yang perkaranya dalam proses hukum dan pada waktu kayu dilelang terhadap kayu tersebut dikenakan pungutan Dana Reboisasi.
Rekening Pembangunan Hutan dimaksud berada di Pemerintah Pusat.
Pihak ketiga adalah pihak yang meminjam Dana Reboisasi di luar kegiatan pembangunan kehutanan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Karena pertimbangan untuk menyelamatkan Dana Reboisasi yang sudah diinvestasikan dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebelum berlaku Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan HTI patungan yang dinilai layak untuk dilanjutkan dapat dipertimbangkan untuk mendapat pinjaman Dana Reboisasi sesuai Peraturan Pemerintah ini dan tidak ada lagi Dana Reboisasi dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah.
Menteri Teknis menunjuk konsultan independen yang dinilai mampu untuk menguji kelayakan perusahaan HTI patungan.
Unsur utama kriteria perusahaan HTI patungan yang layak adalah:
a.Jumlah Dana Reboisasi yang digunakan selama ini proporsional dengan luasan tanaman yang dinilai berhasil.
b.Areal hutan yang dialokasikan kepada perusahaan itu cukup untuk 1 (satu) unit usaha dan bebas konflik dengan pihak lain.
c.Mempunyai dukungan atau kerjasama yang mutualistis dengan penduduk di sekitarnya.
d.Perusahaan induk yang swasta sanggup dan mampu untuk melanjutkan pendanaan sendiri sebagai pendamping pinjaman Dana Reboisasi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Penyesuaian diperlukan karena Peraturan Pemerintah ini diterbitkan pada Tahun 2002, sehingga pemungutan Dana Reboisasi dikenakan berdasarkan LHP.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]