BAB I.
Daerah dan tempat kedudukan pemerintah Daerah.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah I. Maluku Tengah terdiri dari 20 (dua puluh) anggota. II. Maluku Tenggara terdiri dari 20 (dua puluh) anggota.
(2)Sebelum ada Undang-undang yang mengatur pemilihan anggota-anggota D.P.R.D., mengingat jiwa pasal 34 ayat 4 Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950, penyusunan D.P.R. Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(3)Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari daerah-daerah termaksud dalam pasal 1 terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.

Pasal 4
Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

BAB III.
Tentang kekuasaan dan kewajiban pemerintahan
Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara.

Pemerintah Daerah berhak mengadakan pajak daerah dan retribusi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 27 ayat 2 dari Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950.

BAB IV.
Tentang milik dan utang-piutang.

Pasal 7
(1)Segala milik berupa barang tetap dan barang tidak tetap dan perusahaan, demikian pula segala utang-piutang beralih menjadi hak dan tanggungan Daerah yang bersangkutan.
(2)Penyelesaian hal-hal tersebut dalam ayat 1 pasal ini diserahkan pada Gubernur Propinsi Maluku.

BAB V.
Tentang pegawai dan keuangan.

Pasal 8
(1)Semua pegawai Daerah Maluku Selatan menjadi pegawai Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara.
(2)Kedudukan hukum pegawai lain-lainnya dilanjutkan, hingga ketentuan lain.

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 34 ayat 11 dari Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950, maka hal-hal yang bersangkut-paut dengan keuangan daerah-daerah termaksud dalam pasal 1 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI.
Peraturan Peralihan.

Pasal 11
(1)Peraturan-peraturan Daerah Maluku Selatan, sepanjang peraturan itu berlaku bagi tiap-tiap Daerah untuk sementara berlaku sebagai peraturan-peraturan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, hingga diganti dengan peraturan Daerah yang bersangkutan.
(2)Peraturan-peraturan termaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari mulai berlakunya peraturan ini.

Kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengatur selanjutnya segala pelaksanaan dari pada peraturan ini.

BAB VII.
Penutup.

Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1952
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,

MOH.ROEM.
Diundangkan:
pada tanggal 12 Agustus 1952
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Pembagian wilayah bekas Daerah Maluku Selatan terkecuali daerah kota Ambon, dalam Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara berdasar atas keinginan rakyat yang sesuai pula dengan kemungkinan dan keadaan di derah-daerah itu masing-masing serta atas usul dari Gubernur Propinsi Maluku.
Daerah Maluku Tengah wilayahnya termasuk bekas wilayah daerah-daerah "landschap tidak sejati yang rendahan" dibekas Daerah Maluku Selatan itu, yakni wilayah:
a.Ambon, terkecuali daerah kota Ambon,
b.Saparua,
c.Seram Barat,
d.Wahai,
e.Amahai,
f.Seram Timur, Seram Laut dan Goram,
g.Buru dan
h.Banda,
yang termaksud dalam Undang-Undang Presiden N.I.T. Nr 30 tahun 1948.
Daerah Maluku Tenggara termasuk bekas wilayah daerah-daerah "landschap tidak sejati yang rendahan" dibekas derah Maluku Selatan, yakni wilayah:
a.Kei,
b.Aru,
c.Tanimbar,
d.Babar dan
e.Barat-daya (Kisar),
yang termaksud pula dalam Undang-Undang Presiden N.I.T. Nr 30 tahun 1948 tersebut.
Dengan mengingat keinginan rakyat dari pulau-pulau Kei, Aru, Tanimbar, Babar dan Kisar, maka digantilah nama "Selatan" seperti maksudnya Pemerintah Pusat dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nr Des. 1/2/49 tahun 1952 dengan nama "Tenggara", dan kini daerah tersebut dinamakan Daerah Maluku Tenggara, yang bunyinya tidak menimbulkan komplek menurut sejarah.

Pasal 2
Di samping mengingat faktor-faktor politis dan ekonomis, maka atas permintaan dari pelbagai partai-partai politik di Daerah Maluku Tengah, tempat kedudukan pemerintahan Daerah tersebut Diundangkan di Amahai di pulau Seram.
Dengan selekas mungkin akan diadakan persiapan dan tindakan untuk memindahkan tempat kedudukan pemerintahan yang sekarang masih di kota Ambon ke Amahai.
Pada ayat 2 ditetapkan untuk memindahkan tempat kedudukan pemerintahan kedua Daerah tersebut dalam keadaan luar biasa. Keputusan pemindahan ini diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku.

Pasal 3
Penyusunan D.P.R.D. dimaksudkan untuk dijalankan dengan jalan pemilihan umum, hal mana akan diatur dengan peraturan/Undang-Undang pemilihan. Jumlah yang disebut dalam pasal 3 adalah ditetapkan mengingat batas minimum jumlah yang dipakai sebagai dasar dalam menyusun D.P.R.D. Kabupaten di Jawa. Akan tetapi, agar supaya D.P.R.D. dan D.P.D. segera dapat dibentuk agar segera dapat dijalankan pemerintahan daerah dengan tidak menunggu terbentuknya Undang-Undang pemilihan umum, maka kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengadakan Peraturan untuk meyusun D.P.R.D. sementara termaksud, menurut perimbangan yang dijalankan dalam menyusun Dewan Maluku Utara yang sekarang berlaku, dengan mengingat keinginan dari partai-partai dan organisasi-organisasi rakyat di daerah tersebut.
Menteri Dalam Negeri akan mengadakan "understanding" lebih dulu dengan Kabinet dalam menetapkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Pasal 4
Sudah jelas.

Pasal 5
Dengan pembentukan Daerah-daerah tersebut urusan dan kewajiban termaksud dalam Peraturan ini yang menjadi urusan Pemerintah Daerah-daerah tersebut, dengan segera dapat diselenggarakan. Dalam pada itu jelas pula urusan mana yang diserahkan kepada Daerah-daerah dalam hak otonomi ataupun dalam hak medebewind.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam bagian Umum, maka maksud ayat 2 pasal ini ialah untuk memberi kemungkinan kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur batas dan isi dari pada rumah-tangga daerah tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan menambah urusan yang telah diserahkan, akan tetapi sebaliknya dapat pula suatu urusan dikemudian hari dialihkan kembali ke tangan instansi pusat atau propinsi mengingat akan sifat dari pada urusan itu.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan pajak daerah ialah pajak yang tidak akan atau belum diatur oleh Pemerintah Pusat, dan yang lazim diadakan oleh dan masih berlaku dalam bekas Daerah Maluku Selatan dalam masa yang lampau.

Pasal 7
Dengan bubarnya Daerah Maluku Selatan maka segala milik, perusahaan dan utang-piutang dibagibagikan antara Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara. Penyelesaian hal-hal itu diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku yang akan mengurus pembahagian milik dan perusahaan tersebut menurut kebutuhan tiap-tiap Daerah dan membagi utang-piutang tersebut dengan mengingat kekuatan keuangan tiap-tiap Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8
Pegawai bekas Daerah Maluku Selatan terdiri dari pegawai Pemerintah Pusat yang diperbantukan kepada Daerah dan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sendiri (pegawai Daerah). Pegawai-pegawai tersebut dari bekas Daerah Maluku Selatan dahulu akan dibagibagikan kepada kedua Daerah yang termaksud dalam pasal 1 dengan mengingat kebutuhan Daerah itu masing-masing.
Pegawai lain-lain yang dimaksudkan dalam ayat 2 ialah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan pekerjaan Pemerintah atasan di Daerah. Untuk menjamin kedudukan pegawai-pegawai tersebut perlu dijelaskan, bahwa kedudukan hukum pegawai-pegawai tidak berobah tetapi dilanjutkan hingga ada ketentuan lain yang sah.
Dalam pasal 9 ditegaskan, bahwa kepada Gubernur Propinsi Maluku diberi hak untuk mengatur penempatan pegawai-pegawai pada Daerah-daerah tersebut pada pasal 1.

Pasal 9
(Lihat penjelasan pada pasal 8).

Pasal 10
Dengan pasal ini diberi hak dan kekuasaan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur hal-hal yang mengenai keuangan daerah-daerah tsb., apabila peraturan keuangan untuk daerah-daerah tsb. yang berlaku itu perlu dirobah atau ditambah.

Pasal 11
Maksudnya pasal ini ialah supaya Pemerintahan kedua Daerah tersebut dapat segera berjalan dan jangan terjadi vacuum dalam perundang-undangan.

Pasal 12
Undang-Undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950 memuat beberapa ketetapan2 yang pelaksanaannya adalah tugas Pemerintah N.I.T. dalam hal ini sekarang Pemerintah Republik Indonesia.
Penyerahan pelaksanaan sebagian dari tugas Pemerintah Republik Indonesia termaksud kepada Gubernur Propinsi Maluku untuk sementara waktu dianggap perlu, agar sesuai dengan susunan pemerintahan yang akan diadakan bilamana Propinsi otonom dibentuk. Pada saat itu hak-hak termaksud dengan sendirinya akan beralih pada D.P.D. Propinsi.

Pasal 13 dan 14.
Sudah jelas.


[tulis] » komentar « [baca]