info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
PENDIRIAN

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4
(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
(2)Perusahaan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Lapangan Usaha

(1)Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan penyelenggaraan pelayanan bagi tenaga kerja, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan:
a.melakukan pendaftaran meliputi baik untuk Perusahaan maupun tertanggung/peserta sebagai dasar pembinaan administrasi tertanggung/peserta;
b.melakukan penerimaan iuran para tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
c.menyelenggarakan pengelolaan dana yang terkumpul, baik dari iuran tertanggung/peserta maupun dari sumber-sumber lainnya;
d.melakukan pembayaran hak-hak tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.menyelenggarakan administrasi perusahaan sesuai dengan prinsip. prinsip pengelolaan yang baik;
f.melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan usahanya.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat (1), maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Modal

Pasal 7
(1)Modal awal Perusahaan terdiri dari:
a.Rp 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Kekayaan Yayasan Dana Jaminan Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang susunan dan nilainya ditetapkan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi.
(2)Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan teknis, cadangan penyusutan, dan cadangan tujuan sesuai dengan sifat usaha yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.
(7)Semua alat likwid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagian Kelima
Investasi

Pasal 8
(1)lnvestasi dari dana Perusahaan yang tersedia sebanyak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan Perusahaan seperti tersebut dalam Pasal 5 dengan selalu memperhatikan syarat-syarat keamanannya yang lazim bagi Perusahaan Asuransi Sosial.
(2)Sebelum investasi dilaksanakan, Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atas rencananya dari Menteri setelah Menteri berkonsultasi dengan Menteri Keuangan sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9.

Bagian Keenam
Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Pasal 11
Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Tugas dan wewenang Direksi adalah:
a.memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan dengan senantiasa berusaha meningkatkan effisiensi dan efektivitas dari Perusahaan;
b.menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
c.mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
d.melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
e.menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum, yang ditetapkan Menteri;
f.menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangannya;
g.mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan.
h.menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya daripada pegawai Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri.

Pasal 14
(1)Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial tenaga kerja serta akhlak dan moral yang baik.

(1)Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga, yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang dipikulkan oleh Negara kepadanya.
(3)Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu pengumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Pasal 17
(1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada orang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Bagian Kedelapan
Tanggung jawab Pegawai/Karyawan
dan Ketentuan-ketentuan Ganti Rugi

Pasal 18
(1)Semua pegawai/karyawan Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan-ketentuan tersebut tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai/karyawan Perusahaan.
(3)Semua pegawai karyawan Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)Pegawai/karyawan termaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai/karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggunganjawab mengenai cara pengurusannya.
(5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
(6)Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud dalam ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan.

Bagian Kesembilan
Tahun Buku

(1)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi mengirimkan anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran Investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut ayat (3) diajukan oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Kesebelas
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala
dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 21
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keduabelas
Laporan Perhitungan Tahunan

(1)Dari laba bersih yakni laba perusahaan setelah dikurangi dengan penyusutan, penambahan cadangan teknis dan pengurangan-pengurangan lain yang telah disahkan menurut Pasal 22 disisihkan untuk:
a.Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima persen);
b.Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali jumlah modal perusahaan;
c.Cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen);
d.Sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi, dan pensiun yang perincian perbandingannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan, Direksi dapat menggunakan Dana. Pembangunan Semesta tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri.
(3)Apabila jumlah cadangan umum menurut ayat (1) huruf b pasal ini telah dicapai, jumlah dari laba bersih yang dipergunakan untuk pemupukan cadangan umum tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan. Sebelum cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan.
(4)Cadangan tujuan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan.

Bagian Keempatbelas
Kepegawaian

Pasal 24
(1)Untuk memperlancar tujuan Perusahaan, perlu diciptakan adanya ketenteraman serta ketenangan kerja dalam Perusahaan dengan memberikan penghargaan yang layak kepada semua pegawai/karyawan serta kegairahan bekerja dalam Perusahaan.
(2)Kedudukan hukum, susunan jabatan, kepangkatan, pemberhentian, gaji pensiun, tunjangan bagi pegawai/karyawan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi.
(3)Penghasilan-penghasilan lain pegawai/karyawan Perusahaan diatur tersendiri oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(1)Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
(3)Pertanggunganjawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 29
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

[tulis] » komentar « [baca]