BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Perusahaan wajib menyelenggarakan program ASTEK baik dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya yang bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan Perusahaan dalam program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program tabungan hari tua kepada Badan Penyelenggara.
(2)Persyaratan penyelenggaraan ASTEK didasarkan atas jumlah tenaga kerja atau jumlah upah.
(3)Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 4
(1)Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan wajib dipertanggungkan dalam ASTEK program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, dan wajib menjadi peserta dalam ASTEK program tabungan hari tua pada Badan Penyelenggara.
(2)Tatacara mempertanggungkan tenaga kerja dalam ASTEK program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian serta tatacara kepesertaan tenaga kerja dalam ASTEK program tabungan hari tua diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III
IURAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA

(1)Perusahaan wajib membayar iuran asuransi kecelakaan kerja tersebut dalam Pasal 5 kepada Badan Penyelenggara.
(2)Pembayaran iuran asuransi kecelakaan kerja dilakukan dengan uang tunai atau cek atau pemindahbukuan secara giral setiap bulan dan selambat lambatnya pada pertengahan bulan dari bulan yang bersangkutan.
(3)Tatacara pembayaran iuran asuransi kecelakaan kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 7
(1)Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.
(2)Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) ialah:
a.biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan ke rumahnya atau ke rumah sakit;
b.biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, termasuk juga biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan cacad tetap, dan uang tunjangan kematian akibat kecelakaan kerja.
(3)Besarnya jaminan kecelakaan kerja dimaksud dalam ayat (2) ialah seperti tercantum dalam Lampiran B Peraturan Pemerintah ini.
(4)Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8
Persyaratan dan tata cara pembayaran jaminan kecelakaan kerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V
IURAN TABUNGAN HARI TUA

(1)Tabungan hari tua dibayarkan kepada tenaga kerja yang berhenti bekerja karena:
a.telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; atau
b.cacad total dan tetap.
(2)Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun, tabungan hari tua dibayarkan kepada ahli warisnya.

Pasal 11
Besarnya tabungan hari tua ditentukan oleh jumlah tabungan untuk maksud tersebut yang dipupuk dari iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) selama masa penyertaan ditambah dengan bunganya.

(1)luran untuk pembiayaan program asuransi kematian ditanggung oleh perusahaan.
(2)Besarnya iuran untuk pembiayaan program asuransi kematian ditetapkan sebesar 0,5% (setengah persen) upah.
(3)Perusahaan wajib membayar iuran asuransi kematian tersebut dalam ayat (2) kepada Badan Penyelenggara.
(4)Pembayaran iuran asuransi kematian dilakukan sesuai ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2).
(5)Perubahan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VIII
JAMINAN KEMATIAN

Pasal 14
(1)Uang jaminan kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun dan bukan karena kecelakaan kerja.
(2)Besarnya uang jaminan kematian ditetapkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
(3)Perubahan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Hak-hak tertanggung dan peserta dalam program-program ASTEK dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan hakim.

BAB X
KERINGANAN PAJAK

Pasal 17
(1)Hak-hak tertanggung dan peserta ASTEK tersebut dalam Pasal 16 dibebaskan dari pajak pendapatan.
(2)Iuran yang ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja dalam rangka penyelenggaraan program-program ASTEK dapat diperhitungkan seluruhnya untuk pengurangan dalam perhitungan pajak.

BAB XI
BADAN PENYELENGGARA

Pasal 18
(1)Untuk menyelenggarakan program ASTEK dibentuk satu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PERUM ASTEK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
(2)Pendirian PERUM tersebut dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan program ASTEK bagi karyawan-karyawannya, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri, dapat mempergunakan PERUM ASTEK tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) atau Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERUM TASPEN) sebagai Badan Penyelenggara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
(1)Perusahaan yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mempertanggungkan tenaga kerjanya terhadap kecelakaan kerja pada suatu perusahaan asuransi, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibebaskan dari kewajiban mempertanggungkan tenaga kerjanya terhadap kecelakaan kerja pada Badan Penyelenggara sampai berakhirnya masa pertanggungan.
(2)Perusahaan yang telah mempertanggungkan tenaga kerjanya terhadap kecelakaan kerja dengan masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun, wajib mempertanggungkan tenaga kerjanya pada Badan Penyelenggara paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
(3)Selama PERUM TASPEN belum menyelenggarakan program asuransi kecelakaan kerja, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri, wajib mempertanggungkan karyawan-karyawannya pada PERUM ASTEK.
(4)Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam suatu program tabungan hari tua, program asuransi kematian, program asuransi kecelakaan kerja, dan program kesejahteraan, tenaga kerja lainnya, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini tidak boleh dirugikan hak-haknya.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Program-program jaminan sosial yang lazim dilaksanakan dalam sistim asuransi sosial, seperti program pensiun, asuransi sakit, dan program-program lainnya, akan dilaksanakan kemudian secara bertahap sesuai dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Sesuai dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan ganti rugi kepada tenaga kerjanya yang, tertimpa kecelakaan kerja menurut Undang-undang Kecelakaan Nomor 2 Tahun 1951, maka iuran untuk pembiayaan program asuransi kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan.
Ayat (2)
Besarnya iuran ditetapkan berdasarkan atas tingkat risiko kecelakaan yang terjadi pada setiap jenis usaha. Yang dimaksud dengan Klasifikasi I.L.0. dalam Lampiran A adalah Nomor Kode yang diberikan oleh International Labour Organization atas berbagai jenis usaha.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud jaminan kecelakaan kerja adalah pada dasarnya sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951.
Ayat (2)
Pembayaran atas tunjangan akibat kecelakaan kerja dimungkinkan untuk dibayarkan sekaligus seperti dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Keputusan Menteri dimaksud berpedoman kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948.

Pasal 9
Untuk lebih menekankan segi partisipasi tenaga kerja dalam penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua baginya, beban iuran yang diperlukan ditanggung bersama oleh tenaga kerja dan perusahaan walaupun besarnya iuran masing-masing proporsionil tidak sama.

Pasal 10
Oleh karena program Tabungan Hari Tua merupakan program jaminan hari tua, maka hak menerima kembali tabungannya baru timbul pada usia 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali apabila tenaga kerja yang bersangkutan cacad total dan tetap atau meninggal dunia sebelum usia tersebut.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Pembebanan iuran asuransi kematian kepada perusahaan dimaksudkan agar perusahaan juga merasa ikut bertanggung jawab atas kematian tenaga kerjanya dengan memberikan sumbangan berupa uang jaminan kematian untuk meringankan beban biaya dari keluarga tenaga kerja yang ditinggalkan.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Penyelenggaraan ASTEK menyangkut secara langsung kepentingan-kepentingan tenaga kerja, perusahaan, dan Pemerintah. Sehubungan dengan itu perlu dibentuk suatu badan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur tenaga kerja, perusahaan, dan Pemerintah yang diketuai oleh Menteri.
Badan tersebut bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Menteri dalam melaksanakan kebijaksanaan umum dan pengawasan umum terhadap PERUM ASTEK.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini beberapa perusahaan mungkin sudah menyelenggarakan program-program asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, asuransi kematian atau program kesejahteraan tenaga kerja lainnya, yang memberikan jaminan kepada tenaga kerjanya lebih baik daripada jaminan yang diberikan oleh PERUM ASTEK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Untuk membiayai program-program tersebut biasanya perusahaan turut menanggung, yaitu data bentuk iuran/sumbangan perusahaan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini hak-hak tenaga kerja yang berupa jaminan yang diperoleh dari program-program dimaksud dan iuran sumbangan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tidak boleh dikurangi.
Oleh karena itu perusahaan yang untuk penyelenggaraan program-program kesejahteraan tenaga kerjanya sudah membayar iuran/sumbangan lebih tinggi daripada iuran wajib perusahaan kepada PERUM ASTEK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetap meneruskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan tenaga kerjanya, dengan pembiayaan yang besarnya sekurang-kurangnya sama dengan sisa iuran/sumbangan tersebut setelah dikurangi iuran wajib perusahaan kepada PERUM ASTEK.

Pasal 22 sampai dengan Pasal 24
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]