BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya dihasilkan dari tanaman kopi, tembakau, kayu manis, lada, kakao, dan tanaman teh.
(2)Produk perkebunan spesifik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari wilayah yang ditetapkan sebagai WGPPPSL.
(3)Menteri dapat menetapkan tambahan produk perkebunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
(1)Perlindungan WGPPPSL diberikan dengan penetapan WGPPPSL.
(2)Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan:
a.produk perkebunan yang dihasilkan mempunyai mutu yang khas, termasuk cita rasa spesifik;
b.produk perkebunan mempunyai reputasi atau ketenaran baik lokal, nasional maupun internasional yang tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya; dan
c.tanamannya diusahakan secara baik oleh pelaku usaha perkebunan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL.
(4)Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi-geografis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengisian Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Permohonan pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha perkebunan kepada Menteri.
(2)Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaku usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat menunjuk lembaga untuk mewakili.
(3)Dalam hal pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedangkan departemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menilai suatu wilayah memiliki produk perkebunan spesifik lokasi, departemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri.

Pasal 7
(1)Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima, Menteri menugaskan Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL untuk melakukan verifikasi dan validasi.
(2)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri disertai saran dan pertimbangan.
(4)Berdasarkan saran dan pertimbangan dari tim, Menteri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja memberikan jawaban berupa persetujuan pengesahan atau penolakan pengesahan.

Pasal 8
(1)Setelah mendapatkan pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL dari Menteri, pemohon mengajukan permohonan penetapan WGPPPSL secara tertulis kepada bupati/walikota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL yang telah disahkan Menteri.
(3)Penetapan WGPPPSL yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
(4)Dalam hal WGPPPSL melintas beberapa wilayah kabupaten/kota, penetapan WGPPPSL dilakukan oleh masing-masing bupati/walikota.
(5)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diajukan oleh pemohon.
(6)Penetapan WGPPPSL oleh bupati/walikota merupakan bagian dari rencana detil tata ruang kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(1)Perubahan penetapan WGPPPSL dapat dilakukan dalam hal tidak menyebabkan terjadinya perubahan spesifikasi produk yang dihasilkan dan mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota yang menetapkan WGPPPSL.
(2)Perubahan penetapan WGPPPSL hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan batas wilayah, varietas, teknik pengolahan, dan/atau bencana alam.
(3)Perubahan penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL.
(4)Perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG PENETAPAN WGPPPSL

Pasal 11
Pemegang penetapan WGPPPSL wajib:
a.mengelola agribisnis secara baik sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian penetapan WGPPPSL;
b.membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas usaha;
c.memelihara kesuburan tanah, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pemeliharaan fungsi kelestarian lingkungan hidup serta sosial budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menguatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha; dan
e.menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai pemanfaatan WGPPPSL kepada pemberi penetapan WGPPPSL.

(1)Pembinaan WGPPPSL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi fasilitasi:
a.penyusunan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL;
b.aksesibilitas terhadap ilmu pengetahuan, pendanaan, teknologi, dan informasi;
c.peningkatan budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk spesifik lokasi;
d.pembentukan kelembagaan petani, kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan keuangan yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan petani yang menghasilkan produk spesifik lokasi;
e.peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat dan pelaku usaha penghasil produk spesifik lokasi sehingga mampu mengembangkan agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan; dan/atau
f.perlindungan WGPPPSL dari perubahan fungsi yang dapat mengurangi, mengganggu, atau menyebabkan hilangnya produksi dan pemasaran produk spesifik lokasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14
(1)Pengawasan terhadap WGPPPSL dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, dan masyarakat.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cita rasa spesifik, reputasi produk, dan kelembagaan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau atas pengaduan masyarakat.

(1)Penetapan WGPPPSL dapat dicabut dalam hal:
a.pemegang WGPPPSL tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.ciri spesifik, ketenaran produk, dan budidaya tidak lagi dimiliki; dan/atau
c.pemegang penetapan WGPPPSL mengajukan permohonan pencabutan penetapan WGPPPSL kepada bupati/walikota.
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dengan selang waktu 6 (enam) bulan dan tidak diindahkan.

Pasal 17
Pencabutan penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh bupati/walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Penentuan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dan dilindungi pelestariannya dilakukan berdasarkan reputasi dan nilai ekonomi yang bersifat komersial.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelaku usaha perkebunan" adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penetapan WGPPPSL yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi-geografis dimaksudkan sebagai upaya dalam mensinergikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan yang mengatur tentang perlindungan terhadap wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang merek yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Indikasi-geografis.
Perlindungan Indikasi-geografis diberikan oleh instansi yang membina Indikasi-geografis.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tanah" meliputi jenis tanah dan sebarannya, tipe bahan induk atau mineral liatnya, sifat fisik dan kimia, ketinggian tempat dari permukaan laut dan kemiringan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "iklim" berupa data sekunder meliputi suhu udara, curah hujan tahunan, hari hujan, tipe iklim, intensitas dan lama penyinaran matahari.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sistem budidaya dan pengolahan" meliputi jenis tanaman, varietas tanaman, pola tanam, diversifikasi tanaman, pemeliharaan tanaman, proses panen dan pasca panen, pengolahan produk primer menjadi produk spesifik lokasi, serta sistem nilai dan pengetahuan masyarakat setempat yang berkaitan dengan agribisnis produk spesifik lokasi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sosial-ekonomi" meliputi aspek yang terkait dengan mutu produk berupa sejarah usaha tani, produksi pengolahan dan pemasaran produk spesifik lokasi, struktur pendapatan petani, kelembagaan petani di WGPPPSL dalam kaitannya terhadap sistem sosial-ekonomi petani, persepsi petani terhadap komoditas yang diusahakan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan, peran kelembagaan sosial-ekonomi terhadap budidaya, pengolahan, mutu dan pemasaran produk.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "budaya masyarakat" adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap mutu dan reputasi produk spesifik lokasi yang meliputi peran kelembagaan petani terhadap budidaya, produksi dan mutu, implementasi filosofi yang dianut masyarakat dalam melaksanakan agribisnis yang berkelanjutan, pengetahuan tradisional petani dalam agribisnis, sikap petani terhadap pengenalan sistem perbaikan mutu dan pemasaran.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "mutu" meliputi identifikasi mutu produk spesifik lokasi, pengamatan dan pengujian mutu serta cita rasa, aroma serta kekhasan lain produk spesifik lokasi, baik di laboratorium maupun di luar laboratorium.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "wilayah" meliputi pengenalan wilayah, batas wilayah, dan pemetaan wilayah penghasil produk spesifik lokasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL" adalah tim yang keanggotaannya berasal dari unsur unit kerja Pemerintah dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan tentang produk perkebunan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah lembaga yang ditunjuk oleh pelaku usaha perkebunan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Yang dimaksud dengan "dialihfungsikan" adalah mengubah atau mengganti peruntukkan lahan tanaman perkebunan yang telah ditetapkan dalam WGPPPSL ke jenis tanaman atau usaha lain.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]