BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM;
b.berbasis pada kompetensi kerja;
c.tanggung jawab bersama antara dunia usaha pemerintah dan masyarakat;
d.bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

BAB IV
PROGRAM PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1)Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
(2)Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(3)Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNI.
(4)Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

Bagian Kedua
KKNI

(1)KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi acuan dalam penetapan kualifikasi tenaga kerja.
(2)Dalam hal sektor dan/atau profesi tertentu tidak memiliki atau tidak memerlukan seluruh jenjang pada KKNI dapat memilih kualifikasi tertentu.
(3)Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan KKNI.

Bagian Ketiga
SKKNI

Pasal 7
(1)SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis pengetahuan dan sikap kerja.
(2)SKKNI dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNI dan/atau jenjang jabatan.
(3)Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan.

Pasal 8
SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi acuan dalam penyusunan program pelatihan kerja dan penyusunan materi uji kompetensi.

BAB V
PENYELENGGARAAN

(1)Penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11
(1)Penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung dengan tenaga kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Kualifikasi kompetensi tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi teknis pengetahuan dan sikap kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kualifikasi kompetensi tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya.
(2)Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
(3)Peserta pelatihan kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasannya.

BAB VII
SERTIFIKASI

Pasal 14
(1)Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
(2)Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga pelatihan kerja kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan kerja yang diikuti.
(3)Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh BNSP kepada lulusan pelatihan dan/atau tenaga kerja berpengalaman setelah lulus uji kompetensi.
(4)BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal lembaga sertifikasi profesi tertentu belum terbentuk maka pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BNSP.
(6)Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mengacu pada pedoman sertifikasi kompetensi kerja yang ditetapkan oleh BNSP.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Kegiatan sistem informasi pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi pengumpulan pengolahan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 17
Sistem informasi pelatihan kerja nasional harus menjangkau sasaran yang luas murah dan mudah diperoleh masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18
(1)Pendanaan sistem pelatihan kerja baik yang menyangkut pembinaan maupun penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif efisien akuntabilitas transparansi dan berkelanjutan.
(2)Pendanaan sistem pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN

(1)Koordinasi pelatihan kerja dilakukan oleh lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden.
(2)Koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi dalam perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan pendanaan pelatihan kerja.

BAB XII
PELAKSANAAN SISLATKERNAS DI DAERAH

Pasal 21
(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sislatkernas di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan.
(2)Pelaksanaan Sislatkernas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada pedoman penyelenggaraan Sislatkernas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penerapan kualifikasi sertifikat 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sektor.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pelatihan di tempat kerja" adalah pelatihan yang diselenggarakan di mana peserta pelatihan dilibatkan secara langsung dalam proses produksi dengan bimbingan instruktur dan/atau pekerja senior sesuai dengan program pelatihan yang telah ditetapkan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pemagangan" adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tenaga kepelatihan" dalam pasal ini antara lain instruktur tenaga perencana penganalisis kebutuhan pelatihan pengembang kurikulum pengadministrasi pemelihara sarana pengelola pelatihan penyelia dan pengelola lembaga pelatihan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini termasuk penerimaan yang bersumber dari masyarakat yang dikelola langsung oleh lembaga pelatihan swasta.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pembinaan umum" adalah pembinaan yang bersifat nasional yang berlaku di semua sektor dan daerah yang menjamin terlaksananya Sislatkernas secara keseluruhan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah pembinaan yang bersifat sektoral yang menjamin terlaksananya Sislatkernas di sektor yang bersangkutan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]