BAB I
KETENTUAN UMUM

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada calon TKI/TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan.

Pasal 4
Pemerintah bersama pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/TKI.

BAB II
PERLINDUNGAN TKI PRA PENEMPATAN, MASA PENEMPATAN,
DAN PURNA PENEMPATAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Pra Penempatan

Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a.pemenuhan dokumen penempatan;
b.penetapan biaya penempatan; dan
c.penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pasal 7
Pemenuhan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a.Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
b.sertifikat kompetensi kerja;
c.surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan kesehatan;
d.paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
e.visa kerja;
f.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); dan
g.dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan:
a.negara tujuan penempatan; dan
b.sektor jabatan.
(2)Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a.sosialisasi dan diseminasi informasi;
b.peningkatan kualitas calon TKI;
c.pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11
(1)Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan kampanye peningkatan pemahaman cara bekerja di luar negeri.
(2)Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media cetak dan/atau elektronik.
(3)Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait yang dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dalam hal calon TKI meninggal dunia, sakit dan cacat, kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Pasal 14
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan terhadap pelaksana penempatan dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Perlindungan Masa Penempatan

(1)Perlindungan masa penempatan diberikan oleh Perwakilan.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 17
Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri meliputi:
a.pembinaan dan pengawasan;
b.bantuan dan perlindungan kekonsuleran;
c.pemberian bantuan hukum;
d.pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI;
e.perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan
f.upaya diplomatik.

Pasal 18
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
a.pembinaan dan pengawasan terhadap TKI, perwakilan PPTKIS, mitra usaha, dan pengguna;
b.memberikan bimbingan dan advokasi kepada TKI;
c.fasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
d.menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna tidak bermasalah dan bermasalah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
a.pemberian mediasi;
b.pemberian advokasi;
c.pendampingan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum;
d.penanganan masalah TKI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual; dan
e.penyediaan advokat/pengacara.

Pasal 21
(1)Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
a.memanggil pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI;
b.melaporkan kepada otoritas yang berwenang;
c.menuntut pemenuhan hak-hak TKI;
d.memperkarakan pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI;
e.bantuan terhadap TKI yang dipindahkan ke tempat lain/majikan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
f.penanganan terhadap TKI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
g.penyelesaian tuntutan dan/atau perselisihan TKI dengan pengguna jasa TKI dan/atau mitra usaha.
(2)Hak-hak TKI yang dibela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak-hak TKI yang diatur dalam perjanjian kerja, hukum nasional, hukum perburuhan setempat, dan konvensi internasional.

(1)Upaya diplomatik dalam perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan melalui saluran diplomatik dengan cara damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
(2)Upaya diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 24
Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dan Menteri melakukan koordinasi dalam pembinaan dan perlindungan TKI selama masa penempatan.

Perlindungan TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat juga dilakukan dalam bentuk bantuan pemulangan oleh Perwakilan.

Pasal 28
(1)Dalam situasi khusus, perlindungan TKI dapat juga diberikan dalam bentuk evakuasi.
(2)Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;
b.pendeportasian besar-besaran; dan
c.negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI.
(3)Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia.
(4)Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional maupun internasional.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Perlindungan Calon TKI/TKI

Pasal 29
(1)Dinas Kabupaten/Kota melakukan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara:
a.melakukan penyuluhan dan rekrut bersama-sama dengan BNP2TKI dan PPTKIS sesuai dengan Surat Izin Pengerahan dan/atau Surat Pengantar Rekrut;
b.melakukan verifikasi keabsahan dokumen;
c.melakukan penelitian terhadap perjanjian penempatan yang akan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI;
d.melakukan pendataan; dan
e.penerbitan rekomendasi paspor.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a.Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
b.surat keterangan status perkawinan;
c.surat keterangan izin dari:
1.suami/istri bagi calon TKI yang menikah;
2.orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda/duda; atau
3.wali bagi calon TKI yang orang tua, suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
d.surat keterangan sehat; dan
e.Kartu Peserta Asuransi TKI.

Pasal 30
Dinas Provinsi memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan:
a.penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh PPTKIS;
b.penelitian terhadap perjanjian kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI;
c.fasilitasi penyelenggaraan PAP; dan
d.penelitian terhadap kebenaran KTKLN.

Pasal 31
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenakerjaan memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan:
a.penelitian terhadap perjanjian penempatan yang telah disetujui oleh Perwakilan;
b.penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh PPTKIS; dan
c.penelitian terhadap perjanjian kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI.

Pasal 32
(1)Kepala Perwakilan di negara tujuan penempatan, melalui Atase Ketenagakerjaan melakukan perlindungan kepada TKI selama penempatan dengan cara:
a.melakukan penelitian terhadap perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan rancangan perjanjian kerja;
b.pemantauan legalisasi perjanjian kerja sama penempatan antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna, perjanjian penempatan TKI antara PPTKIS dengan calon TKI, dan perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna;
c.pendataan kedatangan dan keberadaan TKI selama di negara penempatan serta kepulangan TKI ke tanah air;
d.penyusunan data dan informasi mitra usaha dan pengguna jasa TKI di negara penempatan;
e.pemantauan keberadaan perwakilan PPTKIS di negara penempatan;
f.fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara TKI dan pengguna di negara penempatan;
g.fasilitasi advokasi kepada TKI berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara penempatan dan kebiasaan internasional;
h.verifikasi, penilaian dan legalisasi dokumen ketenagakerjaan;
i.koordinasi dengan instansi teknis terkait di negara penempatan sesuai misi Perwakilan;
j.sosialisasi dan desiminasi kebijakan ketenagakerjaan kepada TKI dan para pemangku kepentingan di negara penempatan; dan/atau
k.pemberian pelayanan kepada calon tenaga kerja negara penempatan yang akan bekerja di Indonesia.
(2)Dalam hal negara penempatan tidak memiliki Atase Ketenagakerjaan maka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan.

BAB III
PERLINDUNGAN MELALUI PENGHENTIAN DAN
PELARANGAN PENEMPATAN TKI

Pasal 33
Penghentian dan pelarangan penempatan TKI dapat dilakukan dengan alasan antara lain:
a.pemerataan kesempatan kerja;
b.kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional;
c.keselamatan TKI; dan/atau
d.jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan.

Pasal 34
(1)Penghentian dan pelarangan penempatan TKI karena keselamatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan apabila negara penempatan mengalami wabah penyakit, perang, dan/atau bencana alam.
(2)Dalam hal TKI yang telah bekerja di negara penempatan dan negara yang bersangkutan ternyata telah dilarang/diberhentikan oleh Menteri, maka TKI yang bersangkutan dievakuasi.

Pasal 35
Jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d antara lain:
a.pelacur;
b.penari erotis;
c.milisi atau tentara bayaran; atau
d.jabatan/pekerjaan yang dilarang di negara penerima.

Pasal 36
(1)Penetapan penghentian dan pelarangan penempatan TKI ditetapkan oleh Menteri.
(2)Sebelum menetapkan larangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan dari BNP2TKI dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 37
Dalam hal TKI yang telah bekerja di negara penempatan dan negara yang bersangkutan telah dihentikan/dilarang oleh Menteri, maka TKI yang bersangkutan tetap bekerja sampai berakhirnya perjanjian kerja.

Pasal 38
Pengakhiran penghentian dan pelarangan penempatan TKI ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 39
Setiap calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 40
(1)Program pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, BNP2TKI, dan Perwakilan di negara penempatan.
(2)Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 41
Pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui:
a.pembinaan mental kerohanian;
b.pembinaan fisik, disiplin, dan kepribadian;
c.sosialisasi budaya, adat istiadat, dan kondisi negara tujuan;
d.pelaksanaan pelatihan calon TKI;
e.pelayanan pemberangkatan dan kepulangan;
f.pemberian pemahaman terhadap tugas dan fungsi Perwakilan;
g.pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban TKI;
h.pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban PPTKIS;
i.penyelesaian perselisihan calon TKI/TKI; dan
j.pelayanan pemulangan TKI bermasalah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 42
(1)Dinas Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Menteri.
(2)Dinas Provinsi melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Menteri.
(3)BNP2TKI melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Menteri.
(4)Perwakilan melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak selain pemerintah yang antara lain PPTKIS, lembaga pelatihan, perusahaan asuransi, sarana kesehatan, lembaga pemeriksaan psikologi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan asosiasi profesi.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "surat keterangan sehat" adalah sertifikat kesehatan yang memuat kesimpulan layak untuk bekerja (fit to work).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan "dokumen lain" adalah dokumen yang diperlukan oleh calon TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain lembaga pelatihan, perusahaan asuransi, sarana kesehatan, lembaga pemeriksaan psikologi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan asosiasi profesi.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" antara lain PPTKIS, lembaga asuransi, sarana kesehatan, lembaga pemeriksaan psikologi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan asosiasi profesi.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "penyelesaian tuntutan dan/atau perselisihan TKI dengan pengguna jasa TKI dan/atau mitra usaha", antara lain TKI gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, sakit, kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat, tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual, pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja, upah tidak dibayar, resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI, pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mendapatkan fasilitas yang diperjanjikan, dan tuntutan lain yang terkait dengan haknya sebagai TKI.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]