BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
  1. Keluarga Anak;
  2. Saudara;
  3. orang lain; atau
  4. badan hukum,
harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
(2)Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
(3)Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
(4)Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Pasal 4
(1)Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  1. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  3. sehat fisik dan mental;
  4. berkelakuan baik;
  5. mampu secara ekonomi;
  6. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  7. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  8. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  9. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan
    1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
    2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  10. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
  11. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
    1. masih ada;
    2. diketahui keberadaannya; dan
    3. cakap melakukan perbuatan hukum.
(2)Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

(1)Orang lain yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
a.warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
b.berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
c.sehat fisik dan mental;
d.berkelakuan baik;
e.mampu secara ekonomi;
f.beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
g.mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
h.bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
i.membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
1.kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
2.penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
j.mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
1.masih ada;
2.diketahui keberadaannya; dan
3.cakap melakukan perbuatan hukum.
(2)Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
a.diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
b.mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
c.dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1)Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak.
(2)Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.
(3)Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
b.bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
c.mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
d.membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
e.bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
f.mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika;
1.masih ada;
2.diketahui keberadaannya; dan
3.cakap melakukan perbuatan hukum.
(4)Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.

BAB III
TATA CARA PENUNJUKAN WALI

Pasal 8
Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua.

(1)Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Pasal 11
Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan.

Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat.

Pasal 14
(1)Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:
a.melakukan kuasa asuh Orang Tua;
b.melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
1.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
3.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
c.membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
d.mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
e.mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

Wali berakhir apabila:
a.Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
b.Anak meninggal dunia;
c.Wali meninggal dunia; atau
d.Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Pasal 17
(1)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan.
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wali:
a.melalaikan kewajiban sebagai Wali;
b.tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
c.menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
d.melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
e.Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Pasal 18
(1)Penilaian terhadap Orang Tua yang telah mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.
(2)Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

Bimbingan dalam perwalian dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui kegiatan:
a.penyuluhan;
b.konsultasi;
c.pendampingan; dan
d.pelatihan.

Pasal 21
(1)Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali.
(2)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.meningkatkan pemahaman mengenai perwalian Anak;
b.menyadari konsekuensi dari perwalian Anak; dan
c.terlaksananya perwalian Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dimaksudkan untuk membantu kelancaran perwalian Anak.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.meneliti dan menganalisa permohonan perwalian Anak; dan
b.memantau perkembangan Anak dalam pengasuhan oleh Wali.

Pasal 24
(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan perwalian Anak.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.meningkatkan pengetahuan mengenai perwalian Anak; dan
b.meningkatkan keterampilan dalam perwalian.

Bagian Kedua
Pengawasan Perwalian Anak

(1)Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan perwalian Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum, lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau Menteri.
(2)Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu atau pelapor dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VI
PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

Pasal 28
Pelaporan pelaksanaan perwalian Anak disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
a.pekerja sosial profesional menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan Wali dan perkembangan Anak dalam pengasuhan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota;
b.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota melaporkan perkembangan Anak dalam pengasuhan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial provinsi; dan
c.laporan yang diterima oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial provinsi disampaikan kepada Menteri.

Pasal 29
Dokumentasi yang berkaitan dengan perwalian Anak berada di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Badan hukum dinyatakan bubar atau pailit karena penetapan Pengadilan.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]