BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:
a.ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
b.dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.
(2)Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Pasal 4
(1)Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung dengan menggunakan tarif:
a.spesifik; dan/atau
b.advalorem.
(2)Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan volume.
(3)Selain dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG TERUTANG

(1)Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut.
(2)Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(3)Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
(1)Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan secepatnya ke Kas Negara.
(2)Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang harus menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 8
(1)Dalam hal berdasarkan penghitungan Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.
(2)Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.
(4)Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri disertai rekomendasi tertulis.
(5)Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Menteri menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai.
(7)Pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wajib Bayar dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan oleh Menteri.
(8)Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(9)Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tunai diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut.
(3)Kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh Wajib Bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Pasal 11
(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut.
(2)Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.
(3)Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, pengembalian kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

BAB IV
PENAGIHAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

(1)Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
(2)Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
(3)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua.
(4)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.
(5)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 14
(1)Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung.
(3)Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dilengkapi dengan rekomendasi tertulis.
(4)Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sebagian atau seluruhnya.
(5)Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.
(6)Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
(7)Dalam hal permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat penolakan diterbitkan.
(8)Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan sebelumnya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah pada departemen/lembaga yang bersangkutan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi Terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang sesudah menerima manfaat seperti pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah antara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penjualan karcis masuk.
Huruf b
Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar antara lain pemanfaatan dari sumber daya alam.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dapat menetapkan" adalah terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh Instansi Pemerintah untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tarif advalorem" adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, antara lain Harga Patokan (HP), indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih.
Ayat (2)
Contoh penghitungan (tarif spesifik):
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = tarif x volume
Tarif = Rp50,00/m³
Volume = 1.000 m³
Maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah:
Rp50,00/m³ x 1.000 m³ = Rp50.000,00.

Contoh penghitungan (tarif advalorem):
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = tarif x volume
Tarif = persentase x dasar pengenaan
Besaran persentase = 10%
Dasar pengenaan = Rp1.000,00/m³
Tarif = 10% x Rp1.000,00/m³
Volume = 1.000 m³
Maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah:
(10% x Rp1.000,00/m³) x 1.000 m³= Rp100.000,00
Ayat (3)
Penghitungan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang penghitungannya tidak dapat dihitung dengan menggunakan tarif spesifik dan/atau advalorem antara lain penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda
Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00
Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006
Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006
Keterlambatan = 1 hari, dihitung 1 bulan
Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = (2% x Rp100.000.000,00) + Rp100.000.000,00 = Rp102.000.000,00.
Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Februari 2006, maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = (2% x Rp102.000.000,00) + Rp102.000.000,00 = Rp104.040.000,00.
Ayat (3)
Selama Wajib Bayar tidak melunasi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, sanksi administrasi berupa denda diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) hanya untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo, setelah itu tidak dikenakan denda lagi.

Contoh:
Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00
Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006
Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006
Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan
Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = (2% x Rp100.000.000,00) + Rp100.000.000,00 = Rp102.000.000,00.

Contoh:
Penghitungan sanksi administrasi berupa denda selama 24 (dua puluh empat) bulan
Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00
Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006
Pembayaran tanggal = 3 Januari 2008
Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan
Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-1 = Rp100.000.000,00 + (Rp100.000.000,00 x 2%) = Rp102.000.000,00.
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-2 = Rp100.000.000,00 + ((Rp102.000.000,00 x 2%) +Rp2.000.000,00))= Rp104.040.000,00.
dst.
Sehingga,
Apabila pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang tanggal 3 Nopember 2008
Maka, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-23 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.597.967,08 x 2%) + Rp54.597.967,08))= Rp157.689.926,42.
Apabila pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang tanggal 3 Desember 2008
Maka, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-24 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.689.926,42 x 2%) + Rp57.689.926,42))= Rp160.843.724,95.

Pasal 6
Ayat (1)
Penyebab kekurangan pembayaran antara lain adalah kesalahan penghitungan tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "surat tanda bukti pembayaran yang sah" antara lain fotokopi tanda bukti yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8
Ayat (1)
Penyebab kelebihan pembayaran antara lain adalah kesalahan penghitungan, tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "rekomendasi tertulis" adalah surat menteri teknis yang menjelaskan bahwa pengakhiran kegiatan usaha karena:
a.izin usaha berakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
b.pailit, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu", misalnya Wajib Bayar yang izin usahanya berakhir atau pailit dapat ditolak permohonannya apabila masih mempunyai tunggakan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Penghitungan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "data pendukung" antara lain adalah laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, dan laporan arus kas (cash flow) yang telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut serta data penunjang keuangan lainnya.
Yang dimaksud dengan "dokumen lainnya" antara lain adalah surat keterangan dari instansi yang berwenang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" pada ketentuan ini antara lain adalah kondisi keuangan perusahaan atau bencana alam (force majeur).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Contoh pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang:
Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00
Berdasarkan ketetapan Instansi Pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diangsur selama 5 (lima) bulan dan pembayaran dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Mei 2008 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 setiap bulan ditambah bunga 2% sebulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Pemeriksaan dalam ketentuan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) &.
Ayat (3)
Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara bertanggung jawab, Bendahara Penerimaan harus diangkat oleh Pimpinan Instansi Pemerintah. Bendahara Penerimaan yang karena jabatannya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hal tertentu" misalnya kegiatan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan nasional, hubungan internasional, Wajib Bayar tidak mampu membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang karena perusahaan tidak beroperasi lagi, mengalami kerugian yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen" antara lain surat keterangan dari instansi yang berwenang.
Yang dimaksud dengan "data pendukung" antara lain adalah laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas (cash flow) yang telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, serta data penunjang keuangan lainnya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "rekomendasi tertulis" adalah surat menteri teknis yang menjelaskan bahwa pemohon secara teknis telah memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain keabsahan dokumen pendukung dan kondisi keuangan negara.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]