info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Sarana Produksi Cakram Optik meliputi:
(1)Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik terdiri dari:
a.peralatan utama (mastering) berbahan gelas dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
b.peralatan cetak (stamper) atau bagian-bagian berbahan logam dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
c.alat perekam yang menggunakan sinar laser;
d.sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser;
e.peralatan untuk memutar lapisan peralatan mastering yang berbahan gelas dengan lapisan tahan potret;
f.peralatan pembentukan elektron untuk menghasilkan stamper yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
g.peralatan untuk menghasilkan stamper secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
h.lini-lini produksi penyatuan Cakram Optik duplikasi;
i.mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menggandakan Cakram Optik;
j.cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang diguna-kan dalam proses produksi Cakram Optik;
k.peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik;
l.metaliser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik;
m.peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan pernis;
n.kawat-kawat imitasi Cakram Optik yang digabungkan;
o.peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik; dan/atau;
p.mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produk jadi Cakram Optik.
(2)Bahan Baku untuk memproduksi Cakram Optik terdiri dari:
a.polycarbonate dengan spesifikasi optical grade;
b.polycarbonate selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau;
c.bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan Cakram Optik.

BAB III
KODE PRODUKSI

Pasal 4
(1)Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.
(2)Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.kode stamper(stamper code)harus tertera dan terbaca jelas pada setiap stamper;
b.kode cetakan (mould code) harus terukir (engraved) pada setiap cetakan (mould)baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan.
(3)Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

Stamper yang diimpor harus memiliki kode stamper yang tertera dan terbaca dengan jelas.

Pasal 7
Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

Pasal 8
Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor Izin Usaha.

BAB IV
PENGADAAN SARANA PRODUKSI

Pengadaan Cakram Optik Kosong dan/atau Isi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

Pasal 11
(1)Impor mesin dan peralatan produksi hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar .
(2)Impor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar .
(3)Importir Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.
(4)Importir Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik ;
b.memiliki lisensi dari Pemegang Hak Cipta.
(5)Ketentuan mengenai impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta impor Cakram Optik Kosong dan Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(1)Perusahaan Cakram Optik wajib menyampaikan laporan kegiatan produksinya secara berkala kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku, stamper, mesin dan peralatan serta produk jadi Cakram Optik yang berkaitan dengan:
a.setiap pembelian dan penggunaan bahan baku;
b.penyewaan dan pengalihan mesin;
c.contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi;
d.jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal; dan
e.jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persediaan yang masih ada.
(3)Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan pemeriksaan.

Pasal 14
Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pengawasan oleh instansi terkait dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17
Terhadap perusahaan yang berindikasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18
(1)Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
a.pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha; dan/atau
b.pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(2)Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini setiap pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram Optik wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Cakram Optik.

Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan telah diakreditasi adalah akreditasi yang dilakukan antara lain oleh International Federation of Phonographic Industry (IFPI).
Ayat (2)
Huruf a
Kode stamper (stamper code) adalah kode yang diterapkan dengan menggunakan Laser Beam Recorder (LBR).
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus bersifat permanen dan tidak mudah dilepas atau dipindahkan. Dalam hal Pelaku Usaha memiliki fasilitas produksi yang tempatnya terpisah, masing-masing harus dipasang papan nama.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan pengadaan Cakram Optik Kosong melalui produksi dalam negeri adalah meliputi seluruh kegiatan untuk memproduksi Cakram Optik Kosong.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengadaan Cakram Optik Isi adalah meliputi kegiatan pencetakan, penggandaan, perbanyakan atau replikasi karya cipta dan harus memiliki lisensi/izin Pemegang Hak Cipta.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Kewajiban melakukan pendaftaran/registrasi mesin dan peralatan berlaku bagi perusahaan industri Cakram Optik yang telah beroperasi maupun yang baru.
Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan mengalihkan mesin dan peralatan adalah pengalihan hak dengan cara jual beli, hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan laporan kegiatan produksinya secara berkala adalah laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang harus disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya dari kewajiban penyampaian laporan berkala tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Pelaksanaan penyidikan dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang produksi dan peredaran Cakram Optik serta di bidang Hak Cipta.

Pasal 18
Sanksi administrasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas