info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
(2)Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
(3)Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
(4)Pendidikan menengah kedinasan mengutamakan peningkatan kemampuan pegawai negeri atau calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
(5)Pendidikan menengah luar biasa diselenggarakan khusus untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

BAB III
BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4
(1)Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:
1.Sekolah menengah umum;
2.Sekolah menengah kejuruan;
3.Sekolah menengah keagamaan;
4.Sekolah menengah kedinasan;
5.Sekolah menengah luar biasa.
(2)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 1 dan angka 5 ditetapkan oleh Menteri.
(3)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 3 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri.
(4)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 dan angka 4 ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

(1)Pendirian sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya:
1.sekurang-kurangnya duapuluh orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, sepuluh orang untuk sekolah menengah keagamaan, dan lima orang untuk sekolah menengah luar biasa;
2.tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang guru untuk setiap mata pelajaran;
3.kurikulum;
4.sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
5.tempat belajar;
6.buku pelajaran dan peralatan pendidikan.
(2)Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 7
Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri,
Pasal 8
Pendirian sekolah menengah kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan:
1.adanya kebutuhan pendidikan tenaga yang diperlukan yang tidak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan menengah di lingkungan Departemen baik dalam jumlah maupun kualifikasi;
2.memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi kurikulum dan penerimaan siswa yang dikaitkan dengan penempatan lulusannya pada Departemen lain yang bersangkutan;
3.memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.

(1)Sekolah menengah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dengan memperhatikan pula wawasan Wiyatamandala.
(2)Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah pada setiap sekolah menengah dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan.
(3)Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 11
(1)Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.
(2)Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri Agama.
(3)Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah kedinasan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri lain.

(1)Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.
(2)Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

Pasal 14
(1)Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri lain yang terkait atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
(2)Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

BAB VII
KURIKULUM

(1)Untuk dapat diterima sebagai siswa sekolah menengah seseorang harus:
1.tamat pendidikan dasar;
2.memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah menengah yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 17
(1)Siswa mempunyai hak:
1.mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2.memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
3.mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
4.mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
5.pindah ke sekolah menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah menengah yang hendak dimasuki;
6.memperoleh penilaian hasil belajarnya;
7.menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
8.mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 18
(1)Setiap siswa berkewajiban untuk:
1.ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2.mematuhi semua peraturan yang berlaku;
3.menghormati tenaga kependidikan;
4.ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah menengah yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

BAB IX
PENILAIAN

(1)Penilaian kegiatan dari kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dan membantu perkembangan siswa.
(2)Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan menengah dilakukan untuk memberi surat tanda tamat belajar.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara nasional untuk mengetahui mutu hasil pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sekolah menengah.

Pasal 21
(1)Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum sekolah menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan baik tujuan pendidikan menengah maupun tujuan pendidikan nasional; dengan kemampuan siswa; dan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

(1)Penilaian sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan dan/atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan.
(2)Penilaian sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi segi-segi:
1.kelembagaan;
2.kurikulum;
3.siswa;
4.guru dan tenaga kependidikan lainnya;
5.sarana dan prasarana;
6.administrasi;
7.keadaan umum pada sekolah menengah yang bersangkutan.
(3)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan untuk melakukan pembinaan sekolah-sekolah yang bersangkutan dan menentukan peringkat akreditasi.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24
(1)Akreditasi merupakan penilaian yang dilaksanakan terhadap sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menentukan peringkat sekolah menengah.
(2)Dalam penentuan peringkat diadakan perbedaan antara sekolah menengah yang telah dan belum memenuhi syarat pembakuan atau kriteria tertentu.
(3)Penilaian untuk penentuan akreditasi diselenggarakan oleh suatu badan yang diangkat oleh Menteri dan yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

(1)Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.
(2)Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 28
(1)Penyelenggara sekolah menengah harus membiayai sekolah menengah yang diselenggarakannya.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1.gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi;
2.biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
3.biaya perluasan dan pengembangan.

Pasal 29
(1)Penyelenggara sekolah menengah dapat bekerjasama dengan masyarakat terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
(2)Untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 30
(1)Pemerintah melakukan pengawasan terhadap sekolah menengah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu, dan pelayanan sekolah menengah yang bersangkutan.
(2)Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah menengah yang bersangkutan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pengawas sekolah menengah.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain.

Pasal 31
Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara sekolah menengah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGEMBANGAN

Pasal 32
(1)Pengembangan meliputi upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya.
(2)Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji-coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah yang bersangkutan.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang terkait.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 33
(1)Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan menengah.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

Pasal 34
(1)Pihak asing dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan menengah sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
(2)Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menerima peserta didik warga negara Indonesia.
(3)Syarat-syarat dan tatacara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan menengah yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lapangan kerja yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk kesempatan bekerja sebagai tenaga yang dipekerjakan atau kesempatan untuk bekerja mandiri.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Bagi program-program pendidikan kejuruan yang dianggap memerlukan masa pendidikan lebih dari tiga tahun Menteri dapat mempertimbangkan perpanjangan masa pendidikan menjadi empat tahun.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja. Pada awal pendiriannya sekolah menengah kejuruan perlu mempunyai sejumlah program yang memungkinkan tamatannya memasuki lapangan kerja yang tersedia. Program-program diharapkan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan lapangan kerja. Dukungan masyarakat dalam kaitan dengan pendirian sekolah menengah kejuruan antara lain berupa kesanggupan dunia usaha/industri untuk membantu penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berlangsung secara bersinambungan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Wawasan wiyatamandala adalah suatu pandangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1.Sekolah merupakan lingkungan pendidikan;
2.Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya;
3.Antara guru dan orangtua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan;
4.Para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru;
5.Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung kerukunan antar warga sekolah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2,) Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Badan penyelenggara sekolah menengah dalam ayat ini adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Sekolah menengah yang memiliki kekhususan atas dasar agama tertentu tidak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan agama lain dari pada agama yang merupakan kekhususan sekolah yang bersangkutan.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengawas dalam ayat ini adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penyelenggara sekolah menengah dalam ayat ini adalah Pemerintah atau yayasan/badan yang menyelenggarakan sekolah menengah yang bersangkutan.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi siswa dimaksudkan untuk membantu siswa mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.
Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya serta alam yang ada.
Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksudkan untuk membantu siswa memikirkan dan mempersiapkan diri untuk langkah yang dipilihnya setelah tamat belajar pada sekolah menengah serta kariernya di masa depan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan di sekolah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Pemerintah dapat memberi bantuan dalam bentuk subsidi ataupun dalam bentuk lain bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan asas keadilan dan dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Kerjasama sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dimaksudkan untuk mendayagunakan secara bersama sarana dan prasarana yang ada pada kedua pihak serta untuk lebih menjamin kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan lapangan kerja yang tersedia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagaimana tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan sekolah menengah yang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas