info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kekayaan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
a.investasi;
b.kas dan rekening di bank;
c.piutang iuran.
(2)Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pasal 4
(1)Kewajiban Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
a.cadangan Jaminan Hari Tua;
b.cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja;
c.cadangan Jaminan Kematian;
d.cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(2)Cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Badan Penyelenggara dengan memperhitungkan besar dan jenis jaminan yang merupakan hak peserta.

BAB III
INVESTASI KEKAYAAN

Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaannya pada:
a.instrumen turunan surat berharga;
b.instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun valuta asing;
c.investasi di luar negeri;
d.perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung;
e.perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi;
f.perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pasal 7
(1)Direksi atau komisaris Badan Penyelenggara, termasuk setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara, wajib melaksanakan tugas dan atau fungsinya semata-mata untuk kepentingan pemenuhan hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja.
(2)Direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindahtangankan atau menyewakan kekayaan Badan Penyelenggara, atau memberikan pinjaman uang, atau menyediakan jasa, fasilitas atau barang, atau mengalihkan atau mengijinkan penggunaan kekayaan Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, dengan atau kepada:
a.direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pribadinya;
b.pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Badan Penyelenggara;
c.pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) saham yang memiliki hak suara dari perusahaan yang mempekerjakan peserta program jaminan sosial tenaga kerja;
d.keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, dari direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
e.direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
f.pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Pasal 8
Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7.

(1)Pembentukan cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada akumulasi dari hak masing-masing peserta atas Jaminan Hari Tua.
(2)Besarnya cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan jumlah iuran ditambah dengan hasil pengembangannya.
(3)Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan saran Menteri Keuangan.

Pasal 11
(1)Pembentukan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan Jaminan Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhitungkan:
a.kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
b.kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar atau belum diselesaikan;
c.perkiraan kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1)Badan Penyelenggara setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas, sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah cadangan jaminan.
(2)Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara kekayaan Badan Penyelenggara dan cadangan jaminan.
(3)Dalam hal Badan Penyelenggara membentuk cadangan katastrofa, penetapan tingkat solvabilitas adalah kekayaan Badan Penyelenggara dikurangi jumlah cadangan dan cadangan katastrofa.

Pasal 14
Untuk menetapkan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, besarnya nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan:
a.nilai nominal, untuk deposito berjangka;
b.nilai tunai, untuk sertifikat deposito dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
c.harga pasar yang berlaku si bursa efek, untuk saham dan obligasi;
d.nilai yang ditetapkan oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan pihak yang dinilai dan memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau nilai ekuitas menurut perhitungan akuntansi, untuk penyertaan langsung;
e.nilai aktiva bersih yang diumumkan oleh reksadana, untuk unit penyertaan reksadana;
f.nilai yang ditetapkan oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan pihak yang dinilai dan memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau nilai jual obyek pajak (NJOP), untuk tanah dengan bangunan.

Penilaian besarnya kas dan rekening di bank serta piutang iuran didasarkan atas nilai nominal.

Pasal 17
Kekayaan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, tidak diperhitungkan tingkat solvabilitas.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 18
(1)Badan Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember kepada Menteri dan Menteri Keuangan, yang terdiri dari:
a.laporan solvabilitas;
b.laporan keuangan yang diaudit;
c.laporan rincian portofolio investasi dan perubahannya;
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara yang telah dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas

Pasal 2
Pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja harus dilakukan dengan memperhatikan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban Badan Penyelenggara, agar Badan Penyelenggara dapat memenuhi semua kewajibannya kepada peserta.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang termasuk dalam kas dan rekening giro di bank meliputi uang tunai, giro, pos, dan rekening koran, termasuk uang dalam proses pemindahbukuan.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tingkat risiko adalah kemungkinan kegagalan investasi, baik dilihat dari hasil maupun pengembalian modal investasinya. Yang dimaksud dengan tingkat hasil adalah perbandingan antara hasil investasi dan modal investasinya.
Yang dimaksud dengan tingkat likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada peserta secara tepat waktu.
Untuk dapat mengelola investasi yang memenuhi kriteria tingkat risiko, tingkat hasil dana likuiditas, Badan Penyelenggara dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi.

Pasal 4
Ayat (1)
Kewajiban Badan Penyelenggara kepada peserta adalah memberikan jaminan guna peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Agar Badan Penyelenggara setiap saat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar jaminan, maka Badan Penyelenggara wajib menyisihkan sejumlah dana yang berasal dari iuran dalam bentuk cadangan jaminan.
Ayat (2)
Pembentukan cadangan jaminan dilakukan secara terpisah untuk tiap-tiap jenis jaminan, sehingga dapat diketahui secara jelas besarnya cadangan jaminan untuk masing-masing program. Ditetapkannya cadangan jaminan secara terpisah dimaksudkan agar pendanaan untuk program jaminan yang lain.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Termasuk deposito berjangka dalam ketentuan ini adalah deposito yang sewaktu-waktu dapat dicairkan (depostio on call).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan unit penyertaan reksadana dalam ketentuan ini adalah unit penyertaan reksadana yang dikeluarkan oleh reksadana yang telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Ketentuan ini tidak melarang penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam tanah tanpa bangunan, tetapi hal tersebut tidak diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama dan asosiasi dan, dalam kaitannya dengan ketentuan ayat ini, termasuk pula afiliasinya.
Yang dimaksud dengan afiliasi adalah hubungan istimewa di antara pihak yang dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain disebabkan karena:
a.kepemilikan atau penyertaan modal secara langsung sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
b.adanya penguasaan melalui manajemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya seseorang mempunyai kedudukan dalam direksi dan atau dewan kommisaris dalam beberapa perusahaan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya penempatan investasi hanya pada satu pihak dan untuk mendorong adanya penyebaran risiko di dalam portofolio investasi. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi penempatan investasi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), mengingat risiko investasi pada SBI relatif sangat rendah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Yang termasuk dalam bentuk-bentuk instrumen turunan surat berharga adalah produk-produk derivatif dari instrumen pasar uang maupun pasar modal, misalnya option, warrant, swap, future, dan forward.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau terdapat pengendalian melalui manajemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Badan Penyelenggara, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan peserta program jaminan sosial tenaga kerja.
Huruf a
Ketentuan ini tidak melarang pembayaran gaji atau bonus lainnya yang bersifat berkala.
Huruf b
Ketentuan ini tidak melarang pembayaran uang jasa atau imbalan yang wajar sehubungan dengan jasa yang diberikan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan tertentu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya melalui kepemilikan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cadangan Jaminan Hari Tua mencerminkan besarnya kewajiban Band Penyelenggara terhadap peserta program Jaminan Hari Tua. Kewajiban Badan Penyelenggara kepada setiap peserta adalah sebesar akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Oleh karena itu, besar cadangan Jaminan Hari Tua sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya bagi setiap peserta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan jaminan Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mencerminkan besarnya kewajiban Badan Penyelenggara terhadap peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Pembentukan cadangan ini dimaksudkan untuk menanggulangi kewajiban yang mungkin timbul dari peristiwa yang akan terjadi dalam kewajiban yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum diselesaikan.
Huruf a
Pendanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan berasal dari iuran para peserta. Mengingat program jaminan sosial tenaga kerja ini berlangsung terus menerus, maka ada kemungkinan pada suatu periode tertentu jumlah pembayaran jaminan jauh lebih kecil dari penerimaan iuran, dan sebaliknya pada periode berikutnya jumlah pembayaran jaminan lebih besar dari penerimaan iuran.
Untuk mengatasi hal yang demikian, perlu dibentuk cadangan jaminan, dengan cara menyisihkan sebagian penerimaan iuran pada setiap akhir periode, dan akan menjadi pendapatan pada periode berikutnya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan yang akan diatur dalam keputusan Menteri Keuangan adalah mengenai metode perhitungan pembentukan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan jaminan Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 12
Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga, dan dapat menimbulkan kewajiban pembayaran jaminan yang lebih besar dari pada yang diperkirakan. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kondisi yang demikian, Badan Penyelenggara perlu mengambil langkah-langkah yang dapat memperkecil beban pembayaran kewajiban, misalnya dengan membentuk cadangan katastrofa atau mengalihkan sebagian risiko tersebut.

Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar Badan Penyelenggara memiliki kekayaan yang lebih besar dari kewajibannya. Kewajiban dimaksud tercermin dalam cadangan jaminan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Dengan ketentuan ini piutang iuran yang umurnya lebih dari 6 (enam) bulan tidak dihitung dalam perhitungan batas tingkat solvabilitas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]