(1)Tarif atas jenis pelayanan tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
(2)Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.perizinan:
1.pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir yang terdiri atas:
a)pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A tertentu yang meliputi permohonan izin:
1)impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
2)pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
3)pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik;
4)produksi pembangkit radiasi pengion;
5)produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
6)penggunaan dan/ataupenelitiandan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X mobile yang ditempatkan dalam mobile station;
7)penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-Xmamografi yang ditempatkan dalam mobile station;
8)operasi fasilitas radioterapi yang menggunakan:
(a)teleterapi Co-60;
(b)laju dosis tinggi (high dose rate);
(c)akselerator linear (linear accelerator); dan
(d)sinar-X orthovoltage;
9)operasi fasilitas kalibrasi;
10)operasi radiografi industri fasilitas tertutup dengan menggunakan peralatan:
(a)gamma;
(b)sinar-X;
(c)akselerator linear (linear accelerator); dan
(d)betatron;
11)operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
12)operasi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
13)operasi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
14)konstruksi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
15)operasi iradiator kategoriIV dengan zat radioaktif terbungkus;
16)penutupan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
17)operasi kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (Positron Emission Tomography);
18)penutupan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (Positron Emission Tomography);
19)operasi kedokteran nuklir terapi;
20)penutupan kedokteran nuklir terapi;
21)komisioning fasilitas produksi radioisotop;
22)operasi fasilitas produksi radioisotop;
23)penutupan fasilitas produksi radioisotop;
24)tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
25)komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
26)operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
27)penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
b)pemanfaatan bahan nuklir tertentu yang meliputi permohonan izin:
1)penelitian dan pengembangan;
2)penambangan bahan galian nuklir;
3)pembuatan;
4)produksi;
5)pengalihan; dan
6)penggunaan pada:
(a)reaktor daya;
(b)reaktor nondaya; dan
(c)produksi radioisotop;
c)pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B tertentu yang meliputi permohonan izin penyimpanan zat radioaktif;
2.pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir tertentu yang meliputi permohonan:
a)izin tapak;
b)izin komisioning;
c)izin operasi;
d)perpanjangan izin operasi;
e)izin operasi gabungan;
f)perpanjangan izin operasi gabungan; dan
g)izin dekomisioning;
b.penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinandan keselamatan pengangkutan zat radioaktif tertentu, meliputi permohonan:
1.pernyataan pembebasan, kecualiuntuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan kamera gamma;
2.persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir;
3.persetujuan peningkatan daya dengan perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir (upgrading) dan peningkatan daya tanpa perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir (uprating); dan
4.sertifikat persetujuan desain:
a)zat radioaktif; dan
b)bungkusan zat radioaktif;
c.penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan
d.pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
(3)Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]