info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

BAB III
BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4
(1)Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Taman Kanak-kanak terdapat dijalur pendidikan sekolah.
(3)Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah.
(4)Anak didik Taman Kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun.
(5)Lama pendidikan di Taman Kanak-kanak 1 tahun atau 2 tahun.

(1)Pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak hanya dapat diikuti anak yang usianya sekurang-kurangnya 3 tahun.
(2)Pendidikan yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian daripada pendidikan prasekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Pendidikan prasekolah pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Sosial.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 7
Syarat dan tata cara pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
(1)Syarat pendirian Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi adanya:
a.sejumlah anak didik;
b.tenaga kependidikan;
c.program kegiatan belajar;
d.dana, sarana dan prasarana pendidikan.
(2)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaranya harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta tata cara pendirian Taman Kanak-kanak diatur oleh Menteri.

BAB V
PROGRAM KEGIATAN BELAJAR

(1)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Menteri.
(2)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan yang mendirikan Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 11
(1)Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak dilaksanakan oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1)Pengelolaan Taman Kanak-kanak dilakukan oleh seorang Kepala dan dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kependidikan, anak didik, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, dana, sarana dan prasarana, serta administrasi.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VIII
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14
(1)Guru Taman Kanak-kanak merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai guru Taman Kanak-kanak.
(2)Anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu dapat membantu guru dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar atau bermain.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB IX
PEMBIAYAAN

(1)Penilaian kegiatan pertumbuhan dan perkembangan anak didik di Taman Kanak-kanak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 17
(1)Penilaian penyelenggaraan administrasi, kelembagaan, pelaksanaan program kegiatan belajar, tenaga kependidikan, anak didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum di Taman Kanak-kanak dilakukan secara berkala dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dilakukan oleh Menteri.
(2)Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara Taman Kanak-kanak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

(1)Pihak asing dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan prasekolah sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menerima anak didik warga negara Indonesia.
(3)Syarat dan tata cara pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Bentuk lain yang dimaksud dalam ayat ini adalah bentuk satuan, pendidikan prasekolah yang lain daripada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain ataupun Penitipan Anak yang mungkin terwujud dikemudian hari. Bentuk satuan Pendidikan lain inipun akan diatur Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Karena Kelompok Bermain dan Penitipan Anak tidak menyelenggarakan program pendidikan yang terstruktur, kedua bentuk ini dianggap merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah.
Ayat (4)
Anak didik pada Taman Kanak-kanak ditentukan mulai usia 4 - 6 tahun, karena anak pada usia tersebut secara jasmani dan rohani telah mampu untuk menerima dan menyerap program pendidikan yang disediakan pada.Taman Kanak-kanak.
Ayat (5)
Mengingat pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar, maka pendidikan Taman Kanak-kanak dapat diselenggarakan selama 1 tahun atau 2 tahun.

Pasal 5
Pada hakekatnya Kelompok Bermain dan Penitipan Anak merupakan wadah untuk membantu anak didik berkenaan dengan kesejahteraan mereka. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, upaya ini sangat diperlukan untuk membantu orang tua anak didik yang tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak mereka pada waktu mereka bekerja. Oleh sebab itu Kelompok Bermain dan Penitipan Anak merupakan tanggung jawab Menteri Sosial.
Meskipun demikian mengingat manfaat besar dari pendidikan sedini mungkin bagi kepentingan anak perorangan maupun bangsa dan negara, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diharapkan juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia 3 tahun yang pembinaannya merupakan tanggung jawab Menteri.

Pasal 6
Ayat (1)
Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain, yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Penitipan anak adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak bagi anak yang orang tuanya tidak berkesempatan menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja, yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Meskipun yang diutamakan adalah usaha kesejahteraan anak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak harus pula menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia 3 tahun. Pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Sosial. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan program kesejahteraan anak dengan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Mengingat anak didik di Taman Kanak-kanak berusia dini, mereka memerlukan perhatian khusus. Oleh sebab itu untuk menyelenggarakan pendidikan. bagi mereka, di samping guru, diperlukan tenaga yang memiliki kemampuan tertentu untuk membantu guru. Kemampuan tersebut bukan merupakan persyaratan formal tetapi merupakan persyaratan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan belajar-mengajar dan bermain.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Oleh karena kelancaran penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Taman Kanak-kanak saja, maka penyelenggara dapat menerima sumbangan dana dari orang tua/wali anak didik untuk membantu kelancaran pendidikan pada Taman Kanak-kanak yang besarnya tidak boleh memberatkan bagi orang tua/wali anak didik yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas