Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449) diubah sebagai berikut:

1.Di antara Angka 1 dan Angka 2 disisipkan 2 (dua) angka, yakni Angka 1a dan Angka 1b dan di antara Angka 5 dan Angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni Angka 5a dan Angka 5b serta ketentuan Angka 8 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"
(1)Usulan Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dilaksanakan sebagai berikut:
a.dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
b.dari unsur pengusaha diusulkan oleh organisasi pengusaha.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengusulan calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial diatur dengan Peraturan Menteri."

4.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3A
(1)Menteri melakukan seleksi administratif calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.
(2)Ketentuan mengenai seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."

5.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4
(1)Menteri menyampaikan daftar nama calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang lulus seleksi administratif kepada Ketua Mahkamah Agung.
(2)Ketua Mahkamah Agung setelah menerima daftar nama calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi:
a.kompetensi dasar;
b.kompetensi bidang;
c.substansi hukum;
d.psikotes; dan
e.wawancara.
(3)Calon Hakim Ad-Hoc yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan formasi yang tersedia.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung."

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 3A
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]