BAB I
KETENTUAN UMUM

Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran.

Pasal 4
(1)Disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari rumpun ilmu terapan sebagai aplikasi ilmu dalam kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
(2)Bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan profesi yang memerlukan keahlian teknik.

Bagian Kedua
Disiplin Teknik Keinsinyuran

(1)Disiplin teknik kebumian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
a.teknik geofisika;
b.teknik geodesi dan geomatika;
c.teknik geologi; dan
d.teknik geokimia.
(2)Disiplin teknik rekayasa sipil dan lingkungan terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:
a.teknik bangunan;
b.perencanaan perkotaan dan wilayah; dan
c.teknik penyehatan.
(3)Disiplin teknik industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:
a.teknik mesin;
b.teknik kimia;
c.teknik industri;
d.teknik fisika;
e.teknik material;
f.teknik elektro;
g.teknik telekomunikasi;
h.teknik informatika; dan
i.teknik farmasi.
(4)Disiplin teknik konservasi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi:
a.teknik pertambangan;
b.teknik perminyakan;
c.teknik metalurgi;
d.teknik lingkungan;
e.teknik konservasi energi; dan
f.teknik bioenergi dan kemurgi.
(5)Disiplin teknik pertanian dan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:
a.teknik pertanian;
b.teknik industri pertanian;
c.teknik kehutanan;
d.teknik hasil pertanian; dan
e.teknik peternakan.
(6)Disiplin teknik teknologi kelautan dan perkapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi:
a.teknik kelautan; dan
b.teknik perkapalan.
(7)Disiplin teknik aeronotika dan astronotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling sedikit meliputi:
a.teknik penerbangan;
b.teknik dirgantara; dan
c.teknik astronotika.
(8)Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(9)Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Bidang Keinsinyuran

Pasal 7
Cakupan bidang Keinsinyuran meliputi:
a.pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
b.penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;
c.konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d.teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
e.ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f.penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan
g.pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

Pasal 8
(1)Pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
a.perencanaan program;
b.penerapan program pendidikan tinggi teknik/teknologi; dan
c.penerapan program pelatihan teknik/teknologi.
(2)Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
a.konsep teknologi;
b.metode dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.penelitian;
d.percobaan;
e.pemodelan;
f.pengembangan; dan
g.komersialisasi.
(3)Konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan:
a.pengkajian kelayakan;
b.penelitian tanah;
c.perencanaan;
d.perancangan;
e.pelaksanaan;
f.pengawasan;
g.pembangunan terintegrasi;
h.pengoperasian;
i.pemeliharaan;
j.pembongkaran;
k.manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan; dan
l.pembangunan kembali.
(4)Teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit meliputi kegiatan:
a.pengembangan teknik produksi;
b.perencanaan proses manufaktur;
c.pengoperasian;
d.pemeliharaan;
e.pengembangan;
f.modifikasi;
g.pelayanan pada masyarakat; dan
h.jasa industri.
(5)Ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit meliputi kegiatan:
a.penyelidikan umum/survey pendahuluan;
b.eksplorasi;
c.studi kelayakan;
d.konstruksi;
e.penambangan/eksploitasi;
f.pengolahan dan pemurnian;
g.pengangkutan dan penjualan;
h.pemanfaatan; dan
i.pasca tambang/pasca eksploitasi.
(6)Penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f paling sedikit meliputi kegiatan:
a.pengkajian kelayakan;
b.penelitian kesesuaian alam;
c.perencanaan;
d.perancangan;
e.penerapan teknologi budi daya hayati;
f.pengelolaan;
g.pemeliharaan; dan
h.komersialisasi.
(7)Pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g paling sedikit meliputi:
a.pelaksanaan fungsi manajemen;
b.pelayanan publik;
c.pembangunan aset negara;
d.pelaksanaan kegiatan pengembangan aset negara; dan
e.penerbitan regulasi dan kebijakan pelayanan publik.
(8)Penambahan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(9)Penambahan terhadap bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
PROGRAM PROFESI INSINYUR

(1)Program Profesi Insinyur dilaksanakan melalui program studi Program Profesi Insinyur.
(2)Program studi Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur.
(3)Penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Menteri.

Pasal 11
Perguruan tinggi diberikan izin untuk menyelenggarakan program studi Program Profesi Insinyur setelah memenuhi persyaratan:
a.memiliki peringkat terakreditasi perguruan tinggi unggul atau A;
b.memiliki paling sedikit 5 (lima) Program Studi Sarjana Teknik;
c.jumlah Program Studi Sarjana Teknik peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Sarjana Teknik;
d.memiliki paling sedikit 6 (enam) dosen tetap pada setiap program studi;
e.memiliki jumlah dosen yang telah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam profesi Keinsinyuran;
f.memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan/atau kalangan industri; dan
g.telah menyusun kurikulum program studi Program Profesi Insinyur bersama dengan PII dan/atau himpunan keahlian Keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII.

(1)Selain melalui Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Program Profesi Insinyur dapat juga dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
(2)Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.
(3)Program Profesi Insinyur melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diikuti oleh seluruh lulusan program sarjana teknik kurikulum 4 (empat) tahun dan program sarjana teknik terapan kurikulum 4 (empat) tahun dengan pengalaman kerja Keinsinyuran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekognisi pembelajaran lampau Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Seseorang yang telah lulus Program Profesi Insinyur diberikan gelar profesi Insinyur.
(2)Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur.

BAB IV
REGISTRASI INSINYUR

Pasal 17
(1)Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.
(2)Registrasi Insinyur dilakukan oleh PII.
(3)Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PII.

Pasal 18
(1)Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur.
(2)Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.
(3)Sertifikat Kompetensi Insinyur berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit mencantumkan:
a.jenjang kualifikasi profesi; dan
b.masa berlaku.

Pasal 21
(1)Jenjang kualifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
a.Insinyur profesional pratama;
b.Insinyur profesional madya; dan
c.Insinyur profesional utama.
(2)Kriteria jenjang kualifikasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mendapatkan rekomendasi dari DII.

(1)Insinyur Asing dapat melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia setelah memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Surat izin kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)Untuk mendapat surat izin kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Insinyur Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.
(4)Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh PII berdasarkan:
a.surat tanda registrasi menurut hukum negaranya; atau
b.Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Tanda Registrasi Insinyur bagi Insinyur Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh PII.

Pasal 24
(1)Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Keinsinyuran pada perusahaan atau lembaga tempatnya bekerja;
b.mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Insinyur; dan/atau
c.memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan di bidang Keinsinyuran tanpa dipungut biaya.
(3)Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DII.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBINAAN

(1)Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran.
(2)Audit kinerja Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria Praktik Keinsinyuran.

Pasal 28
(1)Norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam Praktik Keinsinyuran.
(2)PII melakukan pembinaan kepada anggotanya untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran diatur oleh Menteri atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29
(1)PII memfasilitasi pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur sesuai pencatatan data di PII dengan jenjang dan klasifikasi Surat Tanda Registrasi Insinyur.
(2)Ketentuan mengenai pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran dan Jenis Sanksi

Pasal 30
(1)Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan tertulis; dan/atau
b.penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.
(3)Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 31
(1)Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda;
c.penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
d.pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur; dan/atau
e.pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Pasal 32
(1)Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
c.pembekuan izin kerja;
d.pencabutan izin kerja; dan/atau
e.tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 33
(1)Dugaan pelanggaran administratif diperoleh dari:
a.hasil pemeriksaan aparat pemerintah;
b.pengaduan;
c.laporan; dan/atau
d.pemberitaan media massa.
(2)PII melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PII dapat memanggil Insinyur dan/atau Insinyur Asing yang bersangkutan.

Pasal 34
(1)Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17, PII menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.
(2)Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24:
a.PII menjatuhkan sanksi berupa:l.peringatan tertulis;
2.penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
3.tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4.denda.
b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin kerja dan pencabutan izin kerja.

Pasal 35
Seseorang yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat mengajukan keberatan kepada PII.

Pasal 36
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh PII.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.Insinyur Asing yang telah bekerja di Indonesia dan belum memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur atau Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
b.Insinyur Asing yang telah bekerja di Indonesia dan belum memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII namun telah memiliki surat tanda registrasi atau Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya harus mendaftarkan diri kepada PII paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keahlian teknik" adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang terapan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur" adalah penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur harus mendasarkan pada standar program yang ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "perusahaan atau lembaga pemberi kerja" adalah suatu badan hukum yang merekomendasikan pengalaman kerja, termasuk konsultan yang bekerja untuk dan atas nama sendiri.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Penetapan jenjang kualifikasi Insinyur antara lain memperhatikan standar kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "surat izin kerja tenaga asing" adalah izin tertulis yang diberikan kepada pemberi kerja Insinyur Asing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]