info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
(2)Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman dan perencanaan tata ruang Propinsi.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
(4)Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.
(5)Kewenangan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:

1.Bidang Pertanian
a.Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
b.Penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
c.Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
d.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
e.Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Propinsi.
f.Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
g.Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
h.Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.
i.Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
j.Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
k.Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.
l.Pengaturan penggunaan air irigasi.
m.Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
n.Penyediaan dukungan pengembangan perekayaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
o.Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat.
p.Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.

2.Bidang Kelautan
a.Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi.
b.Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi.
c.Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi.
d.Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.
e.Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

3.Bidang Pertambangan dan Energi
a.Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah.
b.Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
c.Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung ke grid nasional d. Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil;
e.Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Propinsi.

4.Bidang Kehutanan dan Perkebunan
a.Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun.
b.Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
c.Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
d.Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
e.Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
f.Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
g.Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan Kabupaten/Kota.
h.Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota.
i.Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
j.Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan dan pengolahan hasil hutan.
k.Pegawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan.
l.Pelaksanaan pengamatan peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.
m.Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.
n.Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota.
o.Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.
p.Turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
q.Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.
r.Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.

5.Bidang Perindustrian dan Perdagangan
a.Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan.
b.Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan.
c.Pengelolaan laboratorium kemetrologian.

6.Bidang Perkoperasian Penyediaan dukungan pengembangan koperasi.

7.Bidang Penanaman Modal Melakukan kerjasama dalam bidang penamanan modal dengan Kabupaten dan Kota.

8.Bidang Ketenagakerjaan
a.Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja.
b.Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.

9.Bidang Kesehatan
a.Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.
b.Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker.
c.Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
d.Survailans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
e.Penempatan tenaga kesehatan stratetis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.

10.Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
a.Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
b.Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pedidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
c.Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
d.Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
e.Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
f.Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

11.Bidang Sosial
a.Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial.
b.Mendukung pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
c.Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.

12.Bidang Penataan Ruang
a.Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
b.Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.

13.Bidang Permukiman
Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.

14.Bidang Pekerjaan Umum
a.Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas Kabupaten/Kota.
b.Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota.
c.Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.
d.Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-banguan pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
e.Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota.
f.Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5 termasuk yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi.
g.Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapnya.
h.Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

15.Bidang Perhubungan
a.Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi.
b.Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi.
c.Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi, danau dan sungai lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah di luar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
d.Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.
e.Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi.
f.Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Propinsi.
g.Pengaturan dan pengelolaan SAR Propinsi.
h.Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan propinsi.
i.Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi.
j.Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota.
k.Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi.
l.Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.
m.Perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api lintas Kabupaten/Kota.

16.Bidang Lingkungan Hidup
a.Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
b.Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
c.Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota.
d.Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
e.Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.
f.Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.

17.Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
a.Penegakan hak asasi manusia.
b.Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
c.Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai.
d.Membantu penyelenggaraan pemilihan umum.
e.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.
f.Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota.
g.Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
h.Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi dan sebaliknya.
i.Penetapan tanda kehormatan/jasa selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah.

18.Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Propinsi.

19.Bidang Perimbangan Keuangan
a.Mengatur realokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
b.Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan Pemerintah.

20.Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom.

Pasal 4
Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Kabupaten/Kota yang tidak belum mampu melaksanakan salah satu atau beberapa kewenangan dapat melakasanakan kewenangan tersebut melalui kerjasama antar Kabupaten/Kota, kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi;
b.pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
c.Bupati/Walikota wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan kepada Propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur dan Presiden dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
d.Presiden setelah memperoleh masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan tersebut;
e.dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
f.apabial Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan kepada Propinsi;
g.apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak memberikan tanggapan, maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap disetujui;
h.sebagai akibat dari penyerahan tersebut, Propinsi sebagai Daerah Otonom harus melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
i.apabila Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, maka Propinsi menyerahkannya kepada Pemerintah dengan mekanisme yang sama sebagaimana tercantum pada huruf c sampai dengan huruf h; dan
j.apabila Kabupaten/Kota sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan tersebut, Propinsi atau Pemerintah wajib mengembalikannya kepada Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Presiden.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Penjabaran teknis mengenai kewenangan Pemerintah yang meliputi kebijakan termasuk mekanisme ketatalaksanaan, standar dan kriteria dilakukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga Non Departemen yang bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

Pasal 7
Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap Daerah Otonom dalam hal terjadi kelalaian dan/atau pelanggaran atas penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Perizinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerjasama.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BONDAN GUNAWAN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
a.Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.
b.Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.
c.Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan.
d.Persyaratan adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu.
e.Prosedur adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.
f.Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
g.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
h.Akreditasi adalah pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu.
i.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.
j.Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar.
k.Pengaturan adalah pembuatan atau penyusunan sesuatu untuk diikuti/dipatuhi agar penyelenggaraannya menjadi teratur atau tertib.
l.Penetapan adalah peneguhan suatu keputusan atau pengambilan keputusan.
m.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan sesuatu sebagai perwujudan kewenangan/tugas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan standar yang ditentukan Propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bagian tertentu dari kewenangan wajib adalah tugas-tugas tertentu dari salah satu kewenangan wajib.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan Menteri dalam Pasal ini adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang otonomi daerah.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah peringatan, teguran atau pembatalan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peraturan Daerah tentang pelaksanaan salah satu kewenangan diterbitkan setelah dikeluarkannya kebijakan seperti standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah.

Pasal 10
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas